JOMBANG

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota santri rata-rata didominasi kendaraan roda 2. Menurut data dari Satlantas Polres Jombang, tahun 2011 ini tercatat sudah terjadi sekitar 48 kasus laka. Data ini dihimpun mulai Januari hingga Maret 2011.

Dengan jumlah kasus kecelakaan tersebut, artinya dalam sebulan rata-rata terjadi 12 kasus kecelakaan di Jombang. Dari 48 kasus laka tersebut, 11 orang meninggal dunia dan 51 orang mengalami luka ringan sampai luka berat. Dengan kurva laka yang meroket ini, tentunya membutuhkan perhatian yang cukup serius dari jajaran Polres Jombang.

Pemasangan CCTV di beberapa ruas jalan dinilai sangat membantu untuk memantau terjadinya kecelakaan. Sehingga Satlantas dapat sigap melakukan tindakan pertolongan serta tahu lokasi kejadian dengan cepat. Pusat pemantau CCTV ini dijaga bergantian oleh beberapa personel dari Satlantas Polres Jombang, personel Dishubkom, PU Bina Marga dan Jasa Raharja di Kantor Trafic Accident Center.

“Dengan kamera CCTV yang memiliki pusat komando di Trafic Accident Center atau TAC, kami sangat terbantu, dan dari 6 CCTV yang terpasang, 2 diantaranya kami pasang secara swadaya” tegas AKBP Samudi, Kapolres Jombang disela peresmian pusat pemantau laka di Mojoagung beberapa waktu lalu.

Gambaran nyata, lanjut Samudi, tingginya kasus laka di Jombang ini sangat membutuhkan partispasi masyarakat. Sebelumnya Polres telah menggulirkan program partnership road safety action yang turut melibatkan masyarakat. (Dedi_SJAM)

Jombang, 27 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota santri rata-rata didominasi kendaraan roda 2. Menurut data dari Satlantas Polres Jombang, tahun 2011 ini tercatat sudah terjadi sekitar 48 kasus laka. Data ini dihimpun mulai Januari hingga Maret 2011.

Dengan jumlah kasus kecelakaan tersebut, artinya dalam sebulan rata-rata terjadi 12 kasus kecelakaan di Jombang. Dari 48 kasus laka tersebut, 11 orang meninggal dunia dan 51 orang mengalami luka ringan sampai luka berat. Dengan kurva laka yang meroket ini, tentunya membutuhkan perhatian yang cukup serius dari jajaran Polres Jombang.

Pemasangan CCTV di beberapa ruas jalan dinilai sangat membantu untuk memantau terjadinya kecelakaan. Sehingga Satlantas dapat sigap melakukan tindakan pertolongan serta tahu lokasi kejadian dengan cepat. Pusat pemantau CCTV ini dijaga bergantian oleh beberapa personel dari Satlantas Polres Jombang, personel Dishubkom, PU Bina Marga dan Jasa Raharja di Kantor Trafic Accident Center.

“Dengan kamera CCTV yang memiliki pusat komando di Trafic Accident Center atau TAC, kami sangat terbantu, dan dari 6 CCTV yang terpasang, 2 diantaranya kami pasang secara swadaya” tegas AKBP Samudi, Kapolres Jombang disela peresmian pusat pemantau laka di Mojoagung beberapa waktu lalu.

Gambaran nyata, lanjut Samudi, tingginya kasus laka di Jombang ini sangat membutuhkan partispasi masyarakat. Sebelumnya Polres telah menggulirkan program partnership road safety action yang turut melibatkan masyarakat. (Dedi_SJAM)

Jombang, 27 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Genap berusia 10 tahun atau 3.650 hari Radar Mojokerto berbagi informasi di wilayah Jombang – Mojokerto. Guna lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya dengan latar belakang ekonomi sulit, koran group Jawa Pos ini menggelar bakti sosial yang dipusatkan di Kecamatan Kabuh Jombang pada Sabtu (26/3) pagi.

Dalam baksos ini, Radar menggandeng IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Jombang dan UTD (Unit Tranfusi Darah) Jombang. Masyarakat yang membutuhkan obat, bisa langsung terlayani, karena fokus kegiatan baksos ini memang pengobatan gratis. “Memang fokus kegiatan ini adalah pengobatan, jadi kalau peserta sudah datang acara akan langsung dimulai” tegas Nur Kholis, ketua panitia.

Tak hanya orang tua dan manula, namun para siswa dan guru juga turut berpartisipasi dalam baksos yang digelar di Gedung Serba Guna Karangpakis Kabuh. Baksos pengobatan gratis dan donor darah massal ini juga turut mengundang mahasiswa STIKES Pemkab Jombang untuk berpartisipasi.

Bupati Suyanto juga hadir didampingi Wabub Widjono Soeparno. Ketika memberikan sambutan Bupati Suyanto mengucapkan selamat kepada Radar Mojokerto. “Dengan adanya baksos ini membuktikan bahwa Radar Mojokerto semakin menyatu dengan masyarakat” kata Suyanto.

“Mudah-mudahan kedepan kegiatan seperti ini makin sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” tambahnya. Suyanto juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radar Mojokerto, dan mengharap koran yang terbit di wilayah Jombang – Mojokerto ini makin berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Widjono sempat mendonorkan darahnya didampingi petugas dari UTD PMI. General Manager Radar Mojokerto, Naning Yusuf mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jombang atas kerjasama yang telah dibangun selama ini. “Matur Nuhun Pak Bupati, Pak Wabup dan Pemkab Jombang atas kritik dan sarannya selama ini” ujarnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Bupati Suyanto menerima kenang-kenangan dari Naning Yusuf berupa koran edisi khusus Radar Mojokerto bergambar Bupati Suyanto. (Dedi_SJAM)

Jombang, 26 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Genap berusia 10 tahun atau 3.650 hari Radar Mojokerto berbagi informasi di wilayah Jombang – Mojokerto. Guna lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya dengan latar belakang ekonomi sulit, koran group Jawa Pos ini menggelar bakti sosial yang dipusatkan di Kecamatan Kabuh Jombang pada Sabtu (26/3) pagi.

Dalam baksos ini, Radar menggandeng IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Jombang dan UTD (Unit Tranfusi Darah) Jombang. Masyarakat yang membutuhkan obat, bisa langsung terlayani, karena fokus kegiatan baksos ini memang pengobatan gratis. “Memang fokus kegiatan ini adalah pengobatan, jadi kalau peserta sudah datang acara akan langsung dimulai” tegas Nur Kholis, ketua panitia.

Tak hanya orang tua dan manula, namun para siswa dan guru juga turut berpartisipasi dalam baksos yang digelar di Gedung Serba Guna Karangpakis Kabuh. Baksos pengobatan gratis dan donor darah massal ini juga turut mengundang mahasiswa STIKES Pemkab Jombang untuk berpartisipasi.

Bupati Suyanto juga hadir didampingi Wabub Widjono Soeparno. Ketika memberikan sambutan Bupati Suyanto mengucapkan selamat kepada Radar Mojokerto. “Dengan adanya baksos ini membuktikan bahwa Radar Mojokerto semakin menyatu dengan masyarakat” kata Suyanto.

“Mudah-mudahan kedepan kegiatan seperti ini makin sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” tambahnya. Suyanto juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radar Mojokerto, dan mengharap koran yang terbit di wilayah Jombang – Mojokerto ini makin berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Widjono sempat mendonorkan darahnya didampingi petugas dari UTD PMI. General Manager Radar Mojokerto, Naning Yusuf mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jombang atas kerjasama yang telah dibangun selama ini. “Matur Nuhun Pak Bupati, Pak Wabup dan Pemkab Jombang atas kritik dan sarannya selama ini” ujarnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Bupati Suyanto menerima kenang-kenangan dari Naning Yusuf berupa koran edisi khusus Radar Mojokerto bergambar Bupati Suyanto. (Dedi_SJAM)

Jombang, 26 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Tri Endah Sektiwati, mantan Sekretaris DPPKAD yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Humas menyerukan kepada jurnalis untuk berhati-hati dalam membentuk opini publik. Hal ini ditegaskan Endah saat memberikan sambutan pada deklarasi PJI (Pergerakan Jurnalis Independen) Kamis (24/3).

“Kekuatan Pers sungguh luar biasa, jadi jangan sampai disalahgunakan” tegasnya dihadapan para pekerja Pers. Endah termasuk orang lama di jajaran kehumasan, pertama kali masuk sebagai PNS, ia ditempatkan di Bagian Humas. Setelah 10 tahun berpindah-pindah akhirnya pada 2011 ia dipercaya sebagai Kabag Humas.

Kekuatan Pers, lanjut Endah, mengalahkan kekuatan lain karena berkaitan dengan penjaringan asumsi dan opini masyarakat. Untuk itu Endah sedikit mengingatkan para pekerja pers untuk tidak menulis berita yang masih simpang siur kebenarannya. “Kalau masih isu, jangan ditulis seperti sudah menjadi fakta” kata Endah.

Menurutnya, jurnalis memikul tanggung jawab besar dalam tiap coretan tulisan. Jika tulisan penulis membenarkan sesuatu, maka masyarakat juga akan menganggap bahwa itu memang benar, begitu pun sebaliknya. “Tidak mudah mengembalikan citra seseorang yg sudah jelek di mata publik” tambahnya.

Tri Endah Sektiwati membuka secara resmi Deklarasi Pergerakan Jurnalis Independen yang diketuai oleh Safri Nawawi, SH di rumah makan Heny didampingi M.Rodi, Kasubag Peliputan dan Pemberitaan Humas Pemkab.

PJI beranggotakan sekitar 30 wartawan anggota. Safri Nawawi, Ketua PJI menegaskan deklarasi serupa juga akan digelar di beberapa kota lain seperti Tulungagung dan Trenggalek. “Mari kita junjung kebebasan Pers” tegasnya. (Dedi_SJAM)

Jombang, 25 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Tri Endah Sektiwati, mantan Sekretaris DPPKAD yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Humas menyerukan kepada jurnalis untuk berhati-hati dalam membentuk opini publik. Hal ini ditegaskan Endah saat memberikan sambutan pada deklarasi PJI (Pergerakan Jurnalis Independen) Kamis (24/3).

“Kekuatan Pers sungguh luar biasa, jadi jangan sampai disalahgunakan” tegasnya dihadapan para pekerja Pers. Endah termasuk orang lama di jajaran kehumasan, pertama kali masuk sebagai PNS, ia ditempatkan di Bagian Humas. Setelah 10 tahun berpindah-pindah akhirnya pada 2011 ia dipercaya sebagai Kabag Humas.

Kekuatan Pers, lanjut Endah, mengalahkan kekuatan lain karena berkaitan dengan penjaringan asumsi dan opini masyarakat. Untuk itu Endah sedikit mengingatkan para pekerja pers untuk tidak menulis berita yang masih simpang siur kebenarannya. “Kalau masih isu, jangan ditulis seperti sudah menjadi fakta” kata Endah.

Menurutnya, jurnalis memikul tanggung jawab besar dalam tiap coretan tulisan. Jika tulisan penulis membenarkan sesuatu, maka masyarakat juga akan menganggap bahwa itu memang benar, begitu pun sebaliknya. “Tidak mudah mengembalikan citra seseorang yg sudah jelek di mata publik” tambahnya.

Tri Endah Sektiwati membuka secara resmi Deklarasi Pergerakan Jurnalis Independen yang diketuai oleh Safri Nawawi, SH di rumah makan Heny didampingi M.Rodi, Kasubag Peliputan dan Pemberitaan Humas Pemkab.

PJI beranggotakan sekitar 30 wartawan anggota. Safri Nawawi, Ketua PJI menegaskan deklarasi serupa juga akan digelar di beberapa kota lain seperti Tulungagung dan Trenggalek. “Mari kita junjung kebebasan Pers” tegasnya. (Dedi_SJAM)

Jombang, 25 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Ada yang berbeda dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten Jombang  untuk tahun 201. Musrenbang  yang diselenggarakan di Pendopo  Pemkab Jombang pada Rabu, 23 Maret 2011 tersebut dibuka oleh  penampilan  paduan suara Pemkab Jombang, music pengamen jalanan,  dan tarian yang bertajuk  Rusmini Gugat  yang dibawakan penari-penari cantik. 
“Tambahan acara pembuka tersebut mengandung maksud bahwa dalam membuat perencanaan APBD 2012 mari kita awali dengan suasana semangat. Sedangkan musik jalanan dan tarian ini untuk mengingatkan kembali salah satu sasaran rencana jangka panjang  pembangunan di Jombang dimana didalam amanatnya  adalah bagaimana mengembangkan nilai-nilai budaya Jombang sebagai strategi  untuk  mewujudkan kearifan local dan   peran perempuan didalam  pembangunan Jombang kedepan tersebut akan semakin ditingkatkan”, tutur Agus Riadi Kepala Bappeda Jombang.
Ada 10 pokok pikiran hasil serap aspirasi DPRD Jombang yang disampaikan oleh Bahana Bela Binanda  Ketua DPRD Jombang sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan 2011. Dari 10 masukan tersebut diantaranya adalah peningkatan dan optimalisasi pengelolaan asset daerah; peningkatan kapasitas BUMD sebagai asset daerah yang potensial; tindaklanjut penyerahan 30 urusan Kabupaten kepada pemerintahan Desa; pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; peningkatan kwalitas infrastruktur daerah baik fisik dan kemanfaatannya dalam menunjang aktifitas perekonomian di Kabupaten Jombang, penanganan kemiskinan; peningkatan kwalitas Lingkungan Hidup Daerah dan pengembangan budaya daerah. “Anggaran APBD yang terbatas  ini saya mohon dipergunakan sebaik-baiknya tanpa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya,  demikian juga pengawasannya  dilakukan secara ketat sehingga hasilnya akan baik”, tutur Bahana Bela Binanda
Drs. H. suyanto MM Bupati Jombang  dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan evaluasi  kinerja pembangunan Kabupaten Jombang disegala bidang tahun 2010. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk  penyusunan  perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang 2012. Mulai dari Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan.
Bidang yang nilai menurun antara lain bidang  Pendidikan. Ini dikaitkan dengan hasil Ebtanas 2009 yang hampir  seluruh daerah mengalami penurunan.  “Saya minta dalam Ebtanas nilai-nilai kejujuran ditanamkan kepada anak-anak, jangan sampai justru kita beternak virus-virus ketidakjujuran”, tandas Bupati Suyanto
Untuk bidang kesehatan Bupati Suyanto meminta kepada RSUD Jombang untuk bekerja lebih optimal. “RSUD Jombang harus lebih tingkatkan dan dioptimalkan terutama pelayanan poli dan sarana prasarananya”, tuturnya. Kepada Dinas Kesehatan Bupati Suyanto meminta untuk  tetap memberikan reward kepada masyarakat yang menemukan kasus gizi buruk. “Kalau tidak ada dalam nomeklatur, gunakan operasional Bupati atau Wabup apabila diperlukan”, tandasnya.
Ditegaskan oleh Bupati Suyanto bahwa upaya pengentasan kemiskinan  adalah tanggungjawab seluruh SKPD.”Pada 2011 adalah sebagai starting point kita, kita upayakan tahun ini sudah ada secretariat pengendalian pengentasan kemiskinan sebagai inovasi atas koreksi terhadap kinerja pengentasan kemiskinan sebelumnya” tutur Bupati Suyanto.
  Drs. Sukardi Msi Kepala Bakorwil Bojonegoro yang juga  hadir siang itu juga berharap Forum Musrenbang Kabupaten Jombang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dan secara bottom up memberikan masukan yang singkron dengan rancangan RKPD 2012 yang akan dibahas di Musrenbang Provinsi pada April 2011 mendatang. Musrenbang yang rencananya digelar dua hari tersebut dihadiri seluruh unsur lapisan masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat di kabupaten Jombang. (WATI_SJAM)

Jombang, 23 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Ada yang berbeda dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten Jombang  untuk tahun 201. Musrenbang  yang diselenggarakan di Pendopo  Pemkab Jombang pada Rabu, 23 Maret 2011 tersebut dibuka oleh  penampilan  paduan suara Pemkab Jombang, music pengamen jalanan,  dan tarian yang bertajuk  Rusmini Gugat  yang dibawakan penari-penari cantik. 
“Tambahan acara pembuka tersebut mengandung maksud bahwa dalam membuat perencanaan APBD 2012 mari kita awali dengan suasana semangat. Sedangkan musik jalanan dan tarian ini untuk mengingatkan kembali salah satu sasaran rencana jangka panjang  pembangunan di Jombang dimana didalam amanatnya  adalah bagaimana mengembangkan nilai-nilai budaya Jombang sebagai strategi  untuk  mewujudkan kearifan local dan   peran perempuan didalam  pembangunan Jombang kedepan tersebut akan semakin ditingkatkan”, tutur Agus Riadi Kepala Bappeda Jombang.
Ada 10 pokok pikiran hasil serap aspirasi DPRD Jombang yang disampaikan oleh Bahana Bela Binanda  Ketua DPRD Jombang sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan 2011. Dari 10 masukan tersebut diantaranya adalah peningkatan dan optimalisasi pengelolaan asset daerah; peningkatan kapasitas BUMD sebagai asset daerah yang potensial; tindaklanjut penyerahan 30 urusan Kabupaten kepada pemerintahan Desa; pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; peningkatan kwalitas infrastruktur daerah baik fisik dan kemanfaatannya dalam menunjang aktifitas perekonomian di Kabupaten Jombang, penanganan kemiskinan; peningkatan kwalitas Lingkungan Hidup Daerah dan pengembangan budaya daerah. “Anggaran APBD yang terbatas  ini saya mohon dipergunakan sebaik-baiknya tanpa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya,  demikian juga pengawasannya  dilakukan secara ketat sehingga hasilnya akan baik”, tutur Bahana Bela Binanda
Drs. H. suyanto MM Bupati Jombang  dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan evaluasi  kinerja pembangunan Kabupaten Jombang disegala bidang tahun 2010. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk  penyusunan  perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang 2012. Mulai dari Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan.
Bidang yang nilai menurun antara lain bidang  Pendidikan. Ini dikaitkan dengan hasil Ebtanas 2009 yang hampir  seluruh daerah mengalami penurunan.  “Saya minta dalam Ebtanas nilai-nilai kejujuran ditanamkan kepada anak-anak, jangan sampai justru kita beternak virus-virus ketidakjujuran”, tandas Bupati Suyanto
Untuk bidang kesehatan Bupati Suyanto meminta kepada RSUD Jombang untuk bekerja lebih optimal. “RSUD Jombang harus lebih tingkatkan dan dioptimalkan terutama pelayanan poli dan sarana prasarananya”, tuturnya. Kepada Dinas Kesehatan Bupati Suyanto meminta untuk  tetap memberikan reward kepada masyarakat yang menemukan kasus gizi buruk. “Kalau tidak ada dalam nomeklatur, gunakan operasional Bupati atau Wabup apabila diperlukan”, tandasnya.
Ditegaskan oleh Bupati Suyanto bahwa upaya pengentasan kemiskinan  adalah tanggungjawab seluruh SKPD.”Pada 2011 adalah sebagai starting point kita, kita upayakan tahun ini sudah ada secretariat pengendalian pengentasan kemiskinan sebagai inovasi atas koreksi terhadap kinerja pengentasan kemiskinan sebelumnya” tutur Bupati Suyanto.
  Drs. Sukardi Msi Kepala Bakorwil Bojonegoro yang juga  hadir siang itu juga berharap Forum Musrenbang Kabupaten Jombang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dan secara bottom up memberikan masukan yang singkron dengan rancangan RKPD 2012 yang akan dibahas di Musrenbang Provinsi pada April 2011 mendatang. Musrenbang yang rencananya digelar dua hari tersebut dihadiri seluruh unsur lapisan masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat di kabupaten Jombang. (WATI_SJAM)

Jombang, 23 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Memantau setiap kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jombang memang bukan perkara mudah. Terbukti, sepanjang tahun 2010 kasus laka di kota santri terbilang tinggi. Terhitung 291 kasus laka menyebabkan 178 korban meninggal dunia, 18 korban luka berat dan 276 korban luka ringan.

Berkaca pada trafic kurva kasus laka yang begitu tinggi, Polres Jombang kembali berinovasi dengan membangun Trafic Accident Centre atau TAC. Rabu (23/3) siang, Bupati Jombang bersama Muspida termasuk Kapolres Jombang meresmikan pusat pemantau laka, yang dibangun tepat di depan taman kota Mojoagung tersebut.

AKBP Samudi Kapolres Jombang kala itu membeber fakta terkait pelanggaran lalu lintas yang didominasi pelajar. Sepanjang tahun 2010, total pelanggar mencapai 13.229 orang. Pelajar dan mahasiswa sangat mendominasi. Sedang tahun 2011 ini tercatat 4.282 pelanggar lalin hingga bulan Maret.

“Dengan jumlah kasus yang cukup tinggi tersebut kerugian materi diperkirakan hingga 214.350.000 rupiah” ujar Samudi. Dengan diresmikannya TAC ini, Polres khususnya Satlantas dapat memantau secara gamblang, area dan jalur yang dinilai rawan kecelakaan.

Trafic Accident Centre merupakan kantor khusus yang memiliki ruang pemantau jalan dengan fasilitas CCTV. Sebanyak 6 CCTV disebar di beberapa titik seperti di perempatan Kebon Rojo, Gambiran, jalan Embong Miring, pertigaan Mojongapit, perempatan Tejo Mojoagung dan taman kota Mojoagung.

Di dalam ruang pemantau inilah petugas Satlantas Jombang memantau setiap laju kendaraan di beberapa titik tersebut. Kantor TAC juga diisi oleh personel dari Dishubkom, PU Bina Marga dan Jasa Raharja yang membidangi asuransi.

Bupati Suyanto menegaskan kebanggaannya terhadap perbaikan kiinerja dan inovasi yang telah dilakukan Polres Jombang. Dengan kemajuan teknologi, otomatis tuntutan kinerja terkait pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat. “Ini sebagai simbol bahwa kinerja kepolisian semakin meningkat” kata Suyanto.

Bupati Suyanto juga sedikit menyinggung kerusakan jalan di beberapa titik yang mengakibatkan ketidaknyamanan pengendara roda 2. “Banyak tronton pengangkut pasir yang menyebabkan kerusakan jalan masih dibiarkan, ini harus jadi perhatian serius” pungkas Suyanto.(Dedi_SJAM)


Jombang, 23 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Memantau setiap kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jombang memang bukan perkara mudah. Terbukti, sepanjang tahun 2010 kasus laka di kota santri terbilang tinggi. Terhitung 291 kasus laka menyebabkan 178 korban meninggal dunia, 18 korban luka berat dan 276 korban luka ringan.

Berkaca pada trafic kurva kasus laka yang begitu tinggi, Polres Jombang kembali berinovasi dengan membangun Trafic Accident Centre atau TAC. Rabu (23/3) siang, Bupati Jombang bersama Muspida termasuk Kapolres Jombang meresmikan pusat pemantau laka, yang dibangun tepat di depan taman kota Mojoagung tersebut.

AKBP Samudi Kapolres Jombang kala itu membeber fakta terkait pelanggaran lalu lintas yang didominasi pelajar. Sepanjang tahun 2010, total pelanggar mencapai 13.229 orang. Pelajar dan mahasiswa sangat mendominasi. Sedang tahun 2011 ini tercatat 4.282 pelanggar lalin hingga bulan Maret.

“Dengan jumlah kasus yang cukup tinggi tersebut kerugian materi diperkirakan hingga 214.350.000 rupiah” ujar Samudi. Dengan diresmikannya TAC ini, Polres khususnya Satlantas dapat memantau secara gamblang, area dan jalur yang dinilai rawan kecelakaan.

Trafic Accident Centre merupakan kantor khusus yang memiliki ruang pemantau jalan dengan fasilitas CCTV. Sebanyak 6 CCTV disebar di beberapa titik seperti di perempatan Kebon Rojo, Gambiran, jalan Embong Miring, pertigaan Mojongapit, perempatan Tejo Mojoagung dan taman kota Mojoagung.

Di dalam ruang pemantau inilah petugas Satlantas Jombang memantau setiap laju kendaraan di beberapa titik tersebut. Kantor TAC juga diisi oleh personel dari Dishubkom, PU Bina Marga dan Jasa Raharja yang membidangi asuransi.

Bupati Suyanto menegaskan kebanggaannya terhadap perbaikan kiinerja dan inovasi yang telah dilakukan Polres Jombang. Dengan kemajuan teknologi, otomatis tuntutan kinerja terkait pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat. “Ini sebagai simbol bahwa kinerja kepolisian semakin meningkat” kata Suyanto.

Bupati Suyanto juga sedikit menyinggung kerusakan jalan di beberapa titik yang mengakibatkan ketidaknyamanan pengendara roda 2. “Banyak tronton pengangkut pasir yang menyebabkan kerusakan jalan masih dibiarkan, ini harus jadi perhatian serius” pungkas Suyanto.(Dedi_SJAM)


Jombang, 23 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Modus baru teroris mengobrak-abrik kenyamanan dan keamanan masyarakat makin kreatif. Teror bom melalui paket buku yang marak akhir-akhir ini tak hanya membuat kerepotan aparat kepolisian saja, namun supplier dan book event organizer atau penyelenggara event pameran buku juga kalang kabut karena tak bisa leluasa mengirim paket buku dengan cepat.

Apa dan bagaimana dampak bagi penerbit, penyuplai dan penyelenggara pameran buku? Berikut hasil wawancara Tim Liputan SJAM dengan Edy Purwanto,SPd Koordinator Pameran Buku Jawa Timur dari PT Buka Buku Production milik Agromedia Group.

Bagaimana menurut Anda teror bom yang yang marak akhir-akhir ini?
Edy : Kalau orang awam menilai, ini adalah ulah segelintir orang yang ingin membuat kacau kondisi dan situasi yang sedikit meredam. Kalau ada indikasi pelakunya mengatasnamakan dari organisasi islam, menurut saya justru pelakunya malah bukan orang islam. Bahkan sasarannya juga diambil acak, ada musisi, ada Ketua BNN, tokoh Islam dan Pemuda Pancasila, artinya gak ada tujuan yang fokus.

Apa dampak dari teror bom dengan modus paket buku tersebut bagi penerbit, penyuplai buku dan penyelenggara pameran?
Edy : Dampaknya bisa dibilang cukup besar, banyak acara pameran yang gagal digelar karena pengiriman buku untuk pameran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu disebabkan banyaknya operasi yang digelar oleh aparat kepolisian, dan paket-paket itu harus dibuka semuanya, sementara paket-paket buku kita dalam skala besar.

Langkah apa yang diambil mengantisipasi prosedur pemeriksaan yang ketat tersebut?
Edy : Kita tidak bisa berbuat banyak karena paket buku kita cukup banyak dalam satu pameran, jadi kita pending dulu dan untuk waktu yang tidak ditentukan. Ada 3 kontainer dari Jakarta yang akan dikirim ke Bandung dan ke Sumatera, Kalimantan dan Makasar terpaksa tidak bisa kirim.

Mengapa tidak menggunakan jasa pengiriman melalui Kantor Pos?
Edy : Kalau lewat Pos biaya kirimnya bisa berkali-kali lipat. 1 buku aja kalau ditimbang sampai 20ribu lebih, bagaimana kalau ribuan buku.

Apa dampak bagi pembaca dan penikmat buku?
Edy : Khusus untuk penikmat buku-buku tebal, mereka harus bersabar karena kemarin waktu event di Malang, ada pembeli yang sudah pesan judul buku tertentu yang memang termasuk buku tebal, harus dipending karena jasa pengiriman belum bisa mengirimkan.

Sampai kapan kondisi seperti ini dan apa pengaruhnya bagi penerbit dan EO buku?
Edy : Kita tunggu sampai isue mereda dulu dan baru kita lanjut lagi agenda pameran kita di beberapa kota, kalau ditanya kerugian, saya rasa cukup besar. Semoga aparat kepolisian dapat segera menyelesaikan tugasnya. (Dedi_SJAM)

Jombang 22 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Modus baru teroris mengobrak-abrik kenyamanan dan keamanan masyarakat makin kreatif. Teror bom melalui paket buku yang marak akhir-akhir ini tak hanya membuat kerepotan aparat kepolisian saja, namun supplier dan book event organizer atau penyelenggara event pameran buku juga kalang kabut karena tak bisa leluasa mengirim paket buku dengan cepat.

Apa dan bagaimana dampak bagi penerbit, penyuplai dan penyelenggara pameran buku? Berikut hasil wawancara Tim Liputan SJAM dengan Edy Purwanto,SPd Koordinator Pameran Buku Jawa Timur dari PT Buka Buku Production milik Agromedia Group.

Bagaimana menurut Anda teror bom yang yang marak akhir-akhir ini?
Edy : Kalau orang awam menilai, ini adalah ulah segelintir orang yang ingin membuat kacau kondisi dan situasi yang sedikit meredam. Kalau ada indikasi pelakunya mengatasnamakan dari organisasi islam, menurut saya justru pelakunya malah bukan orang islam. Bahkan sasarannya juga diambil acak, ada musisi, ada Ketua BNN, tokoh Islam dan Pemuda Pancasila, artinya gak ada tujuan yang fokus.

Apa dampak dari teror bom dengan modus paket buku tersebut bagi penerbit, penyuplai buku dan penyelenggara pameran?
Edy : Dampaknya bisa dibilang cukup besar, banyak acara pameran yang gagal digelar karena pengiriman buku untuk pameran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu disebabkan banyaknya operasi yang digelar oleh aparat kepolisian, dan paket-paket itu harus dibuka semuanya, sementara paket-paket buku kita dalam skala besar.

Langkah apa yang diambil mengantisipasi prosedur pemeriksaan yang ketat tersebut?
Edy : Kita tidak bisa berbuat banyak karena paket buku kita cukup banyak dalam satu pameran, jadi kita pending dulu dan untuk waktu yang tidak ditentukan. Ada 3 kontainer dari Jakarta yang akan dikirim ke Bandung dan ke Sumatera, Kalimantan dan Makasar terpaksa tidak bisa kirim.

Mengapa tidak menggunakan jasa pengiriman melalui Kantor Pos?
Edy : Kalau lewat Pos biaya kirimnya bisa berkali-kali lipat. 1 buku aja kalau ditimbang sampai 20ribu lebih, bagaimana kalau ribuan buku.

Apa dampak bagi pembaca dan penikmat buku?
Edy : Khusus untuk penikmat buku-buku tebal, mereka harus bersabar karena kemarin waktu event di Malang, ada pembeli yang sudah pesan judul buku tertentu yang memang termasuk buku tebal, harus dipending karena jasa pengiriman belum bisa mengirimkan.

Sampai kapan kondisi seperti ini dan apa pengaruhnya bagi penerbit dan EO buku?
Edy : Kita tunggu sampai isue mereda dulu dan baru kita lanjut lagi agenda pameran kita di beberapa kota, kalau ditanya kerugian, saya rasa cukup besar. Semoga aparat kepolisian dapat segera menyelesaikan tugasnya. (Dedi_SJAM)

Jombang 22 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Puluhan radio milik pemerintah daerah (Pemda) mulai beralih atau mengajukan diri menjadi lembaga penyiaran publik lokal (LPPL). Langkah ini untuk menghindari penutupan radio milik pemerintah daerah sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Salah satu stasiun radio yang telah mengajukan izin LPPL adalah RKPD Jombang 792 Khz (AM). Radio milik Pemkab Jombang yang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim 133 Jombang ini, telah melakukan proses perijinan ke KPID Jatim, dan tetap akan menyelenggarakan penyiaran di jalur frekwensi AM. Menurut Manajer RKPD Jombang (LPPL Radio Suara Jombang AM) Karyawati atau yang akrab disapa Wati, bahwa meski semua radio pada hijrah ke FM namun RKPD Jombang yang kini telah berbadan hukum menjadi LPPL tetap akan bersiaran di AM dan akan berusaha lebih meningkatkan contens siarannya sesuai visi misi sebagai radio informasi pembangunan, budaya dan hiburan dengan tidak meninggalkan kekhasan local”, tuturnya.

Diungkapkan Direktur LPPL Radio Suara Jombang AM Aris Yuswantono, SS, MSi bahwa untuk berubah status menjadi LPPL, pada tahun 2010 Pemkab Jombang sudah mengajukan Peraturan Daerah (Perda) untuk RKPD namanya berubah menjadi LPPL Radio Suara Jombang AM.
Perda ini telah ditetapkan oleh DPRD Jombang pada tanggal 21 Juli 2010 .

“Kami sudah mengantongi Rekomendasi Kelayakan dari KPID Jatim, artinya kami telah melakukan proses perijinan ditingkat Jawa Timur, selanjutnya kami tinggal menunggu IPP dari KPI Pusat dan Menkominfo ”, tutur Aris Yuswantono.

Fajar Arifianto Isnugroho, Ketua KPID Jatim, pada Rabu 9 Maret 2011 (siang), di sekretariat KPID Jatim, didampingi komisioner KPID lainnya Suryanto Aka dan Mochammad Dawud mengatakan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Suara Jombang AM (SJ-AM) diharapkan menjadi dasar pengajuan izin kepada kementerian komunikasi dan informasi dalam melakukan aktivitas siaran radio di Kabupaten Jombang dan sekitarnya.

“Saya harapkan pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal senantiasa mematuhi isi Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan KPID serta mentaati peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),” katanya setelah memberikan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran LPPL melalui Direktur LPPL Radio Suara Jombang AM, Aris Yuswantono, SS, MSi.

Fajar Arifianto Isnugroho juga mengatakan bahwa proses pemberian Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Suara Jombang AM (SJ-AM) telah sesuai tahapan, di antaranya pengajuan berkas, verifikasi administrasi, verifikasi factual, evaluasi dengar pendapat. Setelah melalui proses tersebut KPID Jatim memberikan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran dan akan ditindaklanjuti oleh KPI pusat dan Menkominfo dalam Tahapan Forum Rapat Bersama (FRB) untuk memutuskan berhak atau tidaknya pemohon mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. (Wati_SJAM)

Puluhan radio milik pemerintah daerah (Pemda) mulai beralih atau mengajukan diri menjadi lembaga penyiaran publik lokal (LPPL). Langkah ini untuk menghindari penutupan radio milik pemerintah daerah sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Salah satu stasiun radio yang telah mengajukan izin LPPL adalah RKPD Jombang 792 Khz (AM). Radio milik Pemkab Jombang yang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim 133 Jombang ini, telah melakukan proses perijinan ke KPID Jatim, dan tetap akan menyelenggarakan penyiaran di jalur frekwensi AM. Menurut Manajer RKPD Jombang (LPPL Radio Suara Jombang AM) Karyawati atau yang akrab disapa Wati, bahwa meski semua radio pada hijrah ke FM namun RKPD Jombang yang kini telah berbadan hukum menjadi LPPL tetap akan bersiaran di AM dan akan berusaha lebih meningkatkan contens siarannya sesuai visi misi sebagai radio informasi pembangunan, budaya dan hiburan dengan tidak meninggalkan kekhasan local”, tuturnya.

Diungkapkan Direktur LPPL Radio Suara Jombang AM Aris Yuswantono, SS, MSi bahwa untuk berubah status menjadi LPPL, pada tahun 2010 Pemkab Jombang sudah mengajukan Peraturan Daerah (Perda) untuk RKPD namanya berubah menjadi LPPL Radio Suara Jombang AM.
Perda ini telah ditetapkan oleh DPRD Jombang pada tanggal 21 Juli 2010 .

“Kami sudah mengantongi Rekomendasi Kelayakan dari KPID Jatim, artinya kami telah melakukan proses perijinan ditingkat Jawa Timur, selanjutnya kami tinggal menunggu IPP dari KPI Pusat dan Menkominfo ”, tutur Aris Yuswantono.

Fajar Arifianto Isnugroho, Ketua KPID Jatim, pada Rabu 9 Maret 2011 (siang), di sekretariat KPID Jatim, didampingi komisioner KPID lainnya Suryanto Aka dan Mochammad Dawud mengatakan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Suara Jombang AM (SJ-AM) diharapkan menjadi dasar pengajuan izin kepada kementerian komunikasi dan informasi dalam melakukan aktivitas siaran radio di Kabupaten Jombang dan sekitarnya.

“Saya harapkan pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal senantiasa mematuhi isi Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan KPID serta mentaati peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),” katanya setelah memberikan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran LPPL melalui Direktur LPPL Radio Suara Jombang AM, Aris Yuswantono, SS, MSi.

Fajar Arifianto Isnugroho juga mengatakan bahwa proses pemberian Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Suara Jombang AM (SJ-AM) telah sesuai tahapan, di antaranya pengajuan berkas, verifikasi administrasi, verifikasi factual, evaluasi dengar pendapat. Setelah melalui proses tersebut KPID Jatim memberikan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran dan akan ditindaklanjuti oleh KPI pusat dan Menkominfo dalam Tahapan Forum Rapat Bersama (FRB) untuk memutuskan berhak atau tidaknya pemohon mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. (Wati_SJAM)

Jelang Minggu akhir penilaian Pantau II Adipura, Pemerintah Kabupaten Jombang makin sering mengangkat sapu. Seperti pada Jum’at (18/3) pagi, jajaran pegawai di lingkup Pemkab menggelar jum’at bersih yang dipusatkan di Jl Gatot Subroto.

Wabup Widjono dan Sekdakab Jombang Munif Kusnan juga terlihat memantau secara langsung kegiatan bersih-bersih, untuk menyambut penilaian penghargaan tertinggi di bidang kebersihan ini.

Terkait penilaian Adipura tahun 2011 ini, Widjono menegaskan kriteria penilaian akan semakin sulit, mengingat Kabupaten / Kota lain juga belajar dari kelemahan – kelemahan pada Pantau I. “Kriteria penilaian akan semakin sulit, saya harapkan anggota Korpri dapat lebih menggerakkan elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan masing-masing” kata Widjono.

Wabup mengarapkan partisipasi yang besar dari seluruh masyarakat Jombang untuk dapat mewujudkan keberhasilan di bidang kebersihan. “Jangan sampai Adipura kali ini lepas dari genggaman Jombang, saya minta dukungan agar Jombang dapat menjadi kota yang green and clean” tambah Widjono.

Penghargaan Adipura diraih oleh Kabupaten Jombang hingga 5 (lima) kali berturut-turut mulai tahun 2006 hingga tahun 2010. Keberhasilan ini terwujud, disamping berkat kesiapan fisik perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota, juga kesiapan Kabupaten Jombang dan seluruh stakeholder serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Dari data penerima penghargaan Adipura tahun 2010, kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, dari 38 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan hingga 35 kabupaten/kota, baik kategori metropolitan, besar dan sedang.

Beberapa waktu lalu, Pemkab menggelar rapat koordinasi membahas 2 poin penting yang harus segera diselesaikan, yaitu tentang pelaksanaan pemilahan sampah organik dan non organik yang masih belum optimal.

Selain itu belum berfungsinya komposter baik itu di kantor, pasar maupun di lingkungan perumahan juga sedang dicari solusinya. Kedepan, kriteria penilaian akan ditingkatkan dengan menambahkan unsur tata laksana pengendalian air dan udara yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 dan 12 tahun 2010. (Dedi_SJAM)

Jombang, 18 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Jelang Minggu akhir penilaian Pantau II Adipura, Pemerintah Kabupaten Jombang makin sering mengangkat sapu. Seperti pada Jum’at (18/3) pagi, jajaran pegawai di lingkup Pemkab menggelar jum’at bersih yang dipusatkan di Jl Gatot Subroto.

Wabup Widjono dan Sekdakab Jombang Munif Kusnan juga terlihat memantau secara langsung kegiatan bersih-bersih, untuk menyambut penilaian penghargaan tertinggi di bidang kebersihan ini.

Terkait penilaian Adipura tahun 2011 ini, Widjono menegaskan kriteria penilaian akan semakin sulit, mengingat Kabupaten / Kota lain juga belajar dari kelemahan – kelemahan pada Pantau I. “Kriteria penilaian akan semakin sulit, saya harapkan anggota Korpri dapat lebih menggerakkan elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan masing-masing” kata Widjono.

Wabup mengarapkan partisipasi yang besar dari seluruh masyarakat Jombang untuk dapat mewujudkan keberhasilan di bidang kebersihan. “Jangan sampai Adipura kali ini lepas dari genggaman Jombang, saya minta dukungan agar Jombang dapat menjadi kota yang green and clean” tambah Widjono.

Penghargaan Adipura diraih oleh Kabupaten Jombang hingga 5 (lima) kali berturut-turut mulai tahun 2006 hingga tahun 2010. Keberhasilan ini terwujud, disamping berkat kesiapan fisik perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota, juga kesiapan Kabupaten Jombang dan seluruh stakeholder serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Dari data penerima penghargaan Adipura tahun 2010, kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, dari 38 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan hingga 35 kabupaten/kota, baik kategori metropolitan, besar dan sedang.

Beberapa waktu lalu, Pemkab menggelar rapat koordinasi membahas 2 poin penting yang harus segera diselesaikan, yaitu tentang pelaksanaan pemilahan sampah organik dan non organik yang masih belum optimal.

Selain itu belum berfungsinya komposter baik itu di kantor, pasar maupun di lingkungan perumahan juga sedang dicari solusinya. Kedepan, kriteria penilaian akan ditingkatkan dengan menambahkan unsur tata laksana pengendalian air dan udara yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 dan 12 tahun 2010. (Dedi_SJAM)

Jombang, 18 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-61 di Jombang digelar secara resmi di Lapangan Pemkab Jombang Kamis (17/3) pagi. Seluruh armada Satpol PP dan anggota Korpri hanyut dalam upacara ceremonial yang dipimpin langsung Widjono Soeparno, Wakil Bupati Jombang.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati membacakan pidato Menteri Dalam Negeri RI yang berisi beberapa hal terkait perubahan wajah di tubuh Satpol PP. “Satpol PP yang bekerja sesuai tupoksi harus mengedepankan penataan, bukan penertiban agar dekat dan lebih mengayomi masyarakat” tegas Widjono.

Terkait tugas Satpol PP sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan Perda (peraturan daerah), Widjono berpesan untuk mengurangi tindakan yang berbau represif. Hal itu guna menghapus kesan kesewenang-wenangan yang selama ini melekat, di tubuh lembaga milik pemerintah daerah tersebut.

“Satpol PP harus tampil tegas namun dengan wajah yang manis, tampil kuat dan kokoh serta tidak mengenal kompromi sehingga tidak melanggar hukum” kata Widjono. Tantangan yang dihadapi, lanjut Widjono, semakin berat mengingat varian masalah ketertiban yang kian kompleks.

Widjono juga mengingatkan kewaspadaan anggota Satpol PP, karena konflik horisontal antar masyarakat dan konflik vertikal yang mengancam keamanan dan ketertiban, semakin tinggi intensitasnya.

“Beberapa hal terkait konflik yang terjadi baik horisontal dan vertikal harus diwaspadai apalagi jaringan terorisme yang dapat mengancam kehidupan berbagsa dan bernegara” tambahnya.

Intinya sikap profesionalitas harus dijunjung tinggi, mengalahkan aroganitas dan tindakan represif dalam menindak pelanggaran perda. Mengingat ketegasan dan kedisiplinan tidak selamanya berbanding lurus dengan suara keras dan tindakan arogan.

Disela upacara tersebut juga dibacakan beberapa janji anggota Satpol PP untuk lebih bersikap humanis, disiplin, etis, menjalin hubungan yang manis dengan instansi pemerintahan, pelayanan yang baik terhadap masyarakat serta memegang teguh komitmen penegak perda.

“Mari bangun karakter lebih profesional” pungkas Widjono menutup upacara peringatan HUT Satpol PP. (Dedi_SJAM)

Jombang, 17 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-61 di Jombang digelar secara resmi di Lapangan Pemkab Jombang Kamis (17/3) pagi. Seluruh armada Satpol PP dan anggota Korpri hanyut dalam upacara ceremonial yang dipimpin langsung Widjono Soeparno, Wakil Bupati Jombang.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati membacakan pidato Menteri Dalam Negeri RI yang berisi beberapa hal terkait perubahan wajah di tubuh Satpol PP. “Satpol PP yang bekerja sesuai tupoksi harus mengedepankan penataan, bukan penertiban agar dekat dan lebih mengayomi masyarakat” tegas Widjono.

Terkait tugas Satpol PP sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan Perda (peraturan daerah), Widjono berpesan untuk mengurangi tindakan yang berbau represif. Hal itu guna menghapus kesan kesewenang-wenangan yang selama ini melekat, di tubuh lembaga milik pemerintah daerah tersebut.

“Satpol PP harus tampil tegas namun dengan wajah yang manis, tampil kuat dan kokoh serta tidak mengenal kompromi sehingga tidak melanggar hukum” kata Widjono. Tantangan yang dihadapi, lanjut Widjono, semakin berat mengingat varian masalah ketertiban yang kian kompleks.

Widjono juga mengingatkan kewaspadaan anggota Satpol PP, karena konflik horisontal antar masyarakat dan konflik vertikal yang mengancam keamanan dan ketertiban, semakin tinggi intensitasnya.

“Beberapa hal terkait konflik yang terjadi baik horisontal dan vertikal harus diwaspadai apalagi jaringan terorisme yang dapat mengancam kehidupan berbagsa dan bernegara” tambahnya.

Intinya sikap profesionalitas harus dijunjung tinggi, mengalahkan aroganitas dan tindakan represif dalam menindak pelanggaran perda. Mengingat ketegasan dan kedisiplinan tidak selamanya berbanding lurus dengan suara keras dan tindakan arogan.

Disela upacara tersebut juga dibacakan beberapa janji anggota Satpol PP untuk lebih bersikap humanis, disiplin, etis, menjalin hubungan yang manis dengan instansi pemerintahan, pelayanan yang baik terhadap masyarakat serta memegang teguh komitmen penegak perda.

“Mari bangun karakter lebih profesional” pungkas Widjono menutup upacara peringatan HUT Satpol PP. (Dedi_SJAM)

Jombang, 17 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Satlantas Polres Jombang seakan dipaksa terus berinovasi untuk menekan kenaikan tingkat kecelakaan. Beberapa waktu lalu inovasi Satlantas yang dipromosikan di tiap perempatan jalan protokol kota santri adalah sms online satlantas yang siaga 24 jam nonstop untuk melayani pengaduan masyarakat.

Satlantas Polres Jombang seakan dipaksa terus berinovasi untuk menekan kenaikan tingkat kecelakaan. Beberapa waktu lalu inovasi Satlantas yang dipromosikan di tiap perempatan jalan protokol kota santri adalah sms online satlantas yang siaga 24 jam nonstop untuk melayani pengaduan masyarakat.

Ratusan warga desa Karangdagangan Bandar Kedungmulyo beramai-ramai mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Jombang pada Senin (14/3) pagi. Mereka menuntut Kepala Desa mereka yang ditahan sejak 24 Februari 2011 lalu segera dibebaskan.

Ratusan warga desa Karangdagangan Bandar Kedungmulyo beramai-ramai mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Jombang pada Senin (14/3) pagi. Mereka menuntut Kepala Desa mereka yang ditahan sejak 24 Februari 2011 lalu segera dibebaskan.

Ketua yayasan Institut Keislaman Hasyim Ashari, KH Chafidz Ma’shoem menegaskan kawasan Tebu Ireng adalah salah satu aset kota santri. Hal itu ditegaskan disela pidatonya saat pelantikan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan Ikaha Sabtu (12/3) kemarin.

Ketua yayasan Institut Keislaman Hasyim Ashari, KH Chafidz Ma’shoem menegaskan kawasan Tebu Ireng adalah salah satu aset kota santri. Hal itu ditegaskan disela pidatonya saat pelantikan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan Ikaha Sabtu (12/3) kemarin.

Yang menarik pada kunjungan kerja kali ini pada Selasa 8 Maret 2011 adalah adanya Peraturan Daerah Jum’at Khusyu’ oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang mengharuskan kepada semua pengguna jalan untuk berhenti beraktivitas selama berlangsungnya khotbah Jum’at. Hal ini ditanggapi positif oleh Sekretaris Daerah, H. M. Munif Kusnan, SH., Msi., karena meskipun Kabupaten Jombang terkenal dengan kota santri tetapi penerapan dalam menghormati orang beribadah khususnya berkaitan dengan pemberhentian sejenak semua aktivitas selama khotbah Jum’at belum ada. Ke depan akan dilakukan kajian-kajian tentang etika dalam menghormati orang beribadah dari beberapa ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat dan tentunya eksekutif didukung oleh legislatif untuk merumuskan perda seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Bima.
Rombongan dari anggota DPRD Kabupaten Bima dipimpin oleh Muhdar, lebih banyak bertanya tentang perkembangan pendidikan khususnya di pondok pesantren karena selama ini di Kabupaten Bima, pendidikan di ponpes hanya mendapatkan dana dari BOS saja sehingga perkembangan pendidikan di ponpes sangat kurang. Menanggapi permasalahan ini, Kabag Kesejahteraan Rakyat, Drs. Mas’ud, MSi., mengatakan bahwa anggaran yang khusus ditujukan kepada pondok pesantren memang tidak ada, tetapi anggaran tersebut bersifat hibah kepada organisasi keagamaannya yaitu sebagai contoh langsung ke thoriqoh, tempat ibadah maupun kepada para pengajar atau guru mengaji. Disamping itu, ada bantuan kepada para hafidh dan hafidhah dalam menunjang pendidikan keagamaan di TPQ atau TPA.
Di bidang kesehatan, rombongan dari Bima juga tertarik dengan perkembangan RSUD Jombang yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga upaya peningkatan pelayanan di rumah sakit akan terwujud dengan ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai. Lebih lanjut, Kepala Bappeda, Agus Riady, menambahkan bahwa dari PAD sejumlah ± 100 milyar rupiah, sebagian besar disumbang dari pendapatan RSUD sejumlah ± 60 milyar rupiah yang masuk  ke dalam pos pendapatan lain-lain.
Asisten II Setwilda, Drs. Hasan, MSi., ketika mempresentasikan perkembangan pembangunan bidang peternakan yaitu tentang sertifikat atau akte hewan ternak khususnya sapi yang baru-baru ini di-launching oleh Bupati Jombang, Drs. H. Suyanto, MMA., di Ngoro Jombang, mendapat sambutan menarik dari salah satu anggota rombongan. Pemberian sertifikat/akte kepada hewan ternak akan memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk mendapatkan sapi yang berkualitas baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Berbeda di Kabupaten Bima, disana yang notabene banyak dibudidayakan ternak kuda, mengalami kendala di lapangan dalam hal mendata jumlah hewan ternak sehingga untuk melangkah seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Jombang belum bisa. Untuk mewujudkan kegiatan sertifikasi/akte ini, Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung dengan telah dibangunnya showroom ternak sebagai tempat jual beli, hal ini merupakan salah satu peran serta pemerintah dalam membantu pemasaran hewan ternak tersebut. (Aries)

Yang menarik pada kunjungan kerja kali ini pada Selasa 8 Maret 2011 adalah adanya Peraturan Daerah Jum’at Khusyu’ oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang mengharuskan kepada semua pengguna jalan untuk berhenti beraktivitas selama berlangsungnya khotbah Jum’at. Hal ini ditanggapi positif oleh Sekretaris Daerah, H. M. Munif Kusnan, SH., Msi., karena meskipun Kabupaten Jombang terkenal dengan kota santri tetapi penerapan dalam menghormati orang beribadah khususnya berkaitan dengan pemberhentian sejenak semua aktivitas selama khotbah Jum’at belum ada. Ke depan akan dilakukan kajian-kajian tentang etika dalam menghormati orang beribadah dari beberapa ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat dan tentunya eksekutif didukung oleh legislatif untuk merumuskan perda seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Bima.
Rombongan dari anggota DPRD Kabupaten Bima dipimpin oleh Muhdar, lebih banyak bertanya tentang perkembangan pendidikan khususnya di pondok pesantren karena selama ini di Kabupaten Bima, pendidikan di ponpes hanya mendapatkan dana dari BOS saja sehingga perkembangan pendidikan di ponpes sangat kurang. Menanggapi permasalahan ini, Kabag Kesejahteraan Rakyat, Drs. Mas’ud, MSi., mengatakan bahwa anggaran yang khusus ditujukan kepada pondok pesantren memang tidak ada, tetapi anggaran tersebut bersifat hibah kepada organisasi keagamaannya yaitu sebagai contoh langsung ke thoriqoh, tempat ibadah maupun kepada para pengajar atau guru mengaji. Disamping itu, ada bantuan kepada para hafidh dan hafidhah dalam menunjang pendidikan keagamaan di TPQ atau TPA.
Di bidang kesehatan, rombongan dari Bima juga tertarik dengan perkembangan RSUD Jombang yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga upaya peningkatan pelayanan di rumah sakit akan terwujud dengan ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai. Lebih lanjut, Kepala Bappeda, Agus Riady, menambahkan bahwa dari PAD sejumlah ± 100 milyar rupiah, sebagian besar disumbang dari pendapatan RSUD sejumlah ± 60 milyar rupiah yang masuk  ke dalam pos pendapatan lain-lain.
Asisten II Setwilda, Drs. Hasan, MSi., ketika mempresentasikan perkembangan pembangunan bidang peternakan yaitu tentang sertifikat atau akte hewan ternak khususnya sapi yang baru-baru ini di-launching oleh Bupati Jombang, Drs. H. Suyanto, MMA., di Ngoro Jombang, mendapat sambutan menarik dari salah satu anggota rombongan. Pemberian sertifikat/akte kepada hewan ternak akan memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk mendapatkan sapi yang berkualitas baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Berbeda di Kabupaten Bima, disana yang notabene banyak dibudidayakan ternak kuda, mengalami kendala di lapangan dalam hal mendata jumlah hewan ternak sehingga untuk melangkah seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Jombang belum bisa. Untuk mewujudkan kegiatan sertifikasi/akte ini, Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung dengan telah dibangunnya showroom ternak sebagai tempat jual beli, hal ini merupakan salah satu peran serta pemerintah dalam membantu pemasaran hewan ternak tersebut. (Aries)