JOMBANG

CSR (Corporate Social Responsibility) menurut Wikipedia berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Berkaitan dengan hal tersebut maka PT. SUB berencana melakukan pembangunan jalan kabupaten ruas Diwek – Jatipelem sebagai akses terpenting dalam pendistribusian hasil industri PT. SUB itu sendiri. Diawali dengan beberapa pertemuan dengan pihak pemerintah Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu yang akhirnya menghasilkan MoU dan Perjanjian Kerjasama, maka pada tanggal 25 Agustus 2011 bertempat di Ruang Soeroadiningrat Pemkab Jombang, telah diadakan penandatanganan MoU dan perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT. Sejahtera Usaha Bersama dalam rangka pembangunan ruas jalan Diwek – Jatipelem melalui program CSR.

Dalam sambutannya, Bupati Suyanto antara lain mengatakan bahwa hal ini merupakan pertama kalinya ada kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan peningkatan infrastruktur jalan melalui program CSR. Memang kenyataannya akses jalan Diwek – Jatipelem merupakan jalan yang masuk kategori kelas V sehingga perlu adanya peningkatan kelas jalan agar kelancaran distribusi barang dari dan ke perusahaan menjadi lebih lancar, oleh karena itu bupati menyampaikan terima kasih kepada PT. SUB yang sudah secara proaktif mulai melaksanakan peningkatan akses jalan tersebut sehingga berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat.

Direktur utama PT. SUB, Mr. Viktor Diputra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat khususnya warga sekitar Desa Diwek atas keberlangsungan PT. SUB sehingga sebagai timbal baliknya maka perusahaan melalui program CSR akan membangun jalan akses Diwek – Jatipelem. Disampaikan pula bahwa harapan ke depan semoga kebutuhan bahan baku bisa didapatkan dari Jombang karena kondisi pada saat ini sebagian besar bahan baku didapatkan dari luar Jombang (sekitar 90%).(Ris/Wati_SJAM)

Jombang, 25 Agustus 2011
Tim Liputan LPPL Radio Suara Jombang AM

CSR (Corporate Social Responsibility) menurut Wikipedia berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Berkaitan dengan hal tersebut maka PT. SUB berencana melakukan pembangunan jalan kabupaten ruas Diwek – Jatipelem sebagai akses terpenting dalam pendistribusian hasil industri PT. SUB itu sendiri. Diawali dengan beberapa pertemuan dengan pihak pemerintah Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu yang akhirnya menghasilkan MoU dan Perjanjian Kerjasama, maka pada tanggal 25 Agustus 2011 bertempat di Ruang Soeroadiningrat Pemkab Jombang, telah diadakan penandatanganan MoU dan perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT. Sejahtera Usaha Bersama dalam rangka pembangunan ruas jalan Diwek – Jatipelem melalui program CSR.

Dalam sambutannya, Bupati Suyanto antara lain mengatakan bahwa hal ini merupakan pertama kalinya ada kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan peningkatan infrastruktur jalan melalui program CSR. Memang kenyataannya akses jalan Diwek – Jatipelem merupakan jalan yang masuk kategori kelas V sehingga perlu adanya peningkatan kelas jalan agar kelancaran distribusi barang dari dan ke perusahaan menjadi lebih lancar, oleh karena itu bupati menyampaikan terima kasih kepada PT. SUB yang sudah secara proaktif mulai melaksanakan peningkatan akses jalan tersebut sehingga berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat.

Direktur utama PT. SUB, Mr. Viktor Diputra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat khususnya warga sekitar Desa Diwek atas keberlangsungan PT. SUB sehingga sebagai timbal baliknya maka perusahaan melalui program CSR akan membangun jalan akses Diwek – Jatipelem. Disampaikan pula bahwa harapan ke depan semoga kebutuhan bahan baku bisa didapatkan dari Jombang karena kondisi pada saat ini sebagian besar bahan baku didapatkan dari luar Jombang (sekitar 90%).(Ris/Wati_SJAM)

Jombang, 25 Agustus 2011
Tim Liputan LPPL Radio Suara Jombang AM

Wakil Bupati Jombang, Drs.H Widjono Soeparno,Msi mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Jombang untuk tidak menambah libur atau cuti bersama Lebaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah menetapkan masa libur Lebaran 1432 Hijriyah tahun 2011 berdasarkan keputusan tentang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, yakni selama 9 hari mulai 27 Agustus hingga 4 September 2011. Wabup menilai, hal ini akan menjadi tolok ukur tingkat kedisiplinan pegawai. "PNS harus disiplin dan patuh terhadap peraturan," kata mantan Sekdakab Jombang ini.

Ia mengatakan, pemerintah daerah melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) akan memantau pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor pascaliburan dan cuti bersama. Seperti dijadwalkan, hari pertama masuk setelah cuti bersama yakni 5 September 2011, pemerintah daerah akan menggelar sidak. Bagi yang tak masuk kantor dengan alasan tak jelas kecuali sakit, akan dikenai sanksi. Hal ini berlaku bagi seluruh SKPD dan instansi pemerintah. Pemkab telah mengeluarkan surat edaran tentang masa libur bersama pada Idul Fitri 2011, sehingga diharapkan tidak ada satu pun PNS yang melanggar dengan menambah masa libur lebaran.

Terkait gaji PNS, pemerintah telah menetapkan pembayaran gaji tersebut akan dimajukan. Biasanya, pegawai negeri sipil (PNS) mendapat gaji pada tanggal 1 awal bulan. Namun khusus bulan ini, pembagian gaji akan dipercepat menjadi tanggal 26 Agustus. Pemberian gaji pada 26 Agustus 2011 ini mengingat pada 29 Agustus, PNS sudah libur cuti Lebaran. Pengajuan pencairan gaji tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011. Seluruh PNS secara resmi bisa mengambil gaji pada 26 Agustus untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat pada saat Lebaran. (Dedi_SJAM)

Jombang, 26 Agustus 2011
Tim Liputan SJAM

Wakil Bupati Jombang, Drs.H Widjono Soeparno,Msi mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Jombang untuk tidak menambah libur atau cuti bersama Lebaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah menetapkan masa libur Lebaran 1432 Hijriyah tahun 2011 berdasarkan keputusan tentang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, yakni selama 9 hari mulai 27 Agustus hingga 4 September 2011. Wabup menilai, hal ini akan menjadi tolok ukur tingkat kedisiplinan pegawai. "PNS harus disiplin dan patuh terhadap peraturan," kata mantan Sekdakab Jombang ini.

Ia mengatakan, pemerintah daerah melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) akan memantau pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor pascaliburan dan cuti bersama. Seperti dijadwalkan, hari pertama masuk setelah cuti bersama yakni 5 September 2011, pemerintah daerah akan menggelar sidak. Bagi yang tak masuk kantor dengan alasan tak jelas kecuali sakit, akan dikenai sanksi. Hal ini berlaku bagi seluruh SKPD dan instansi pemerintah. Pemkab telah mengeluarkan surat edaran tentang masa libur bersama pada Idul Fitri 2011, sehingga diharapkan tidak ada satu pun PNS yang melanggar dengan menambah masa libur lebaran.

Terkait gaji PNS, pemerintah telah menetapkan pembayaran gaji tersebut akan dimajukan. Biasanya, pegawai negeri sipil (PNS) mendapat gaji pada tanggal 1 awal bulan. Namun khusus bulan ini, pembagian gaji akan dipercepat menjadi tanggal 26 Agustus. Pemberian gaji pada 26 Agustus 2011 ini mengingat pada 29 Agustus, PNS sudah libur cuti Lebaran. Pengajuan pencairan gaji tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011. Seluruh PNS secara resmi bisa mengambil gaji pada 26 Agustus untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat pada saat Lebaran. (Dedi_SJAM)

Jombang, 26 Agustus 2011
Tim Liputan SJAM

Minimnya perlindungan hak-hak sipil terhadap anak menjadi sorotan pemerintah. Terbukti, meskipun pemerintah telah megeluarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun kebijakan terkait ini terus digelontor. Salah satunya, kabupaten / kota layak anak (KLA). Program ini mensinergikan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tingkat II untuk melindungi hak-hak anak.

Untuk Kabupaten Jombang, advokasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) mulai digulirkan. Senin (22/8/11) siang, pemerintah propinsi melalui Badan PP dan KB Pemprov merumuskan itu di Ruang Soero Adiningrat. “Jombang menuju kabupaten layak anak, semoga bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain di Jatim,” kata DR. Sukesih, AptMARS, Kepala Badan PP dan KB Propinsi.

Beberapa kasus yang menimpa anak seperti kekerasan, pelecehan seksual dan hak sipil lain menurut Sukesih perlu dikendalikan. “Kami sudah menyiapkan 15 fasilitator sebagai pendamping kabupaten / kota di Jatim yang sedang dalam proses menuju KLA,” tambah Sukesih. Dengan menjadi kabupaten / kota layak anak, lanjutnya, minimalisasi terhadap pelanggaran hak-hak anak dapat terwujud.

Wabup Widjono yang mendampingi Kepala Badan PP dan KB menyatakan siap dan menyambut baik program pemerintah pusat tersebut. “Namun semua butuh bantuan dan kepedulian pimpinan SKPD terkait,” kata Wabup. Perlindungan hak-hak anak menurut Widjono memang mutlak dibutuhkan. Tentunya, agar anak-anak dibawah umur merasa terlindungi hak-haknya.

“Kami juga berterimakasih kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil karena akhir-akhir ini telah bekerja ekstra untuk memberikan akte kelahiran, ini juga bagian dari pemenuhan hak-hak sipil anak,” jelas mantan Sekdakab Jombang ini. Apalagi di era seperti sekarang ini, pengawalan terhadap hak-hak anak memang menjadi sebuah kebutuhan.

Menyusul 3 kota lain yang telah berstatus KLA yakni Surakarta, Pontianak dan Bandung, Kabupaten Jombang juga akan segera diresmikan sebagai kabupaten layak anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana RI pada 19 September 2011 mendatang. (Dedi_SJAM)

Jombang, 22 Agustus 2011
Tim Liputan Radio Suara Jombang AM

Minimnya perlindungan hak-hak sipil terhadap anak menjadi sorotan pemerintah. Terbukti, meskipun pemerintah telah megeluarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun kebijakan terkait ini terus digelontor. Salah satunya, kabupaten / kota layak anak (KLA). Program ini mensinergikan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tingkat II untuk melindungi hak-hak anak.

Untuk Kabupaten Jombang, advokasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) mulai digulirkan. Senin (22/8/11) siang, pemerintah propinsi melalui Badan PP dan KB Pemprov merumuskan itu di Ruang Soero Adiningrat. “Jombang menuju kabupaten layak anak, semoga bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain di Jatim,” kata DR. Sukesih, AptMARS, Kepala Badan PP dan KB Propinsi.

Beberapa kasus yang menimpa anak seperti kekerasan, pelecehan seksual dan hak sipil lain menurut Sukesih perlu dikendalikan. “Kami sudah menyiapkan 15 fasilitator sebagai pendamping kabupaten / kota di Jatim yang sedang dalam proses menuju KLA,” tambah Sukesih. Dengan menjadi kabupaten / kota layak anak, lanjutnya, minimalisasi terhadap pelanggaran hak-hak anak dapat terwujud.

Wabup Widjono yang mendampingi Kepala Badan PP dan KB menyatakan siap dan menyambut baik program pemerintah pusat tersebut. “Namun semua butuh bantuan dan kepedulian pimpinan SKPD terkait,” kata Wabup. Perlindungan hak-hak anak menurut Widjono memang mutlak dibutuhkan. Tentunya, agar anak-anak dibawah umur merasa terlindungi hak-haknya.

“Kami juga berterimakasih kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil karena akhir-akhir ini telah bekerja ekstra untuk memberikan akte kelahiran, ini juga bagian dari pemenuhan hak-hak sipil anak,” jelas mantan Sekdakab Jombang ini. Apalagi di era seperti sekarang ini, pengawalan terhadap hak-hak anak memang menjadi sebuah kebutuhan.

Menyusul 3 kota lain yang telah berstatus KLA yakni Surakarta, Pontianak dan Bandung, Kabupaten Jombang juga akan segera diresmikan sebagai kabupaten layak anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana RI pada 19 September 2011 mendatang. (Dedi_SJAM)

Jombang, 22 Agustus 2011
Tim Liputan Radio Suara Jombang AM

Pembangunan kawasan wisata religi di Tebuireng akan segera dimulai. Hal ini setelah Menko Kesra Agung Laksono melakukan peletakan batu pertama penataan lingkungan makam KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Ponpes Tebuireng Jombang, pada Minggu (21/8/2011) siang. Agung Laksono datang bersama rombongan disambut secara langsung oleh pengasuh Ponpes Tebuireng KH .Salahuddin Wahid atau Gus Solah.

Peletakan batu pertama itu dilakukan secara bergiliran. Pertama kali oleh Menko Kesra Agung Laksono, setelah itu Gus Solah, kemudian Yenni Wahid, dan yang terakhir bupati Jombang Suyanto. "Sebenarnya keinginan saya adalah peletakan batu terakhir, sehingga langsung selesai seluruhnya, semoga ini menjadi awal yang baik," kata Agung penuh semangat.

Agung kemudian menceritakan proses pembangunan makam mantan presiden RI tersebut. Menurutnya, setahun yang lalu presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pulang dari luar negeri. Setelah itu pihaknya dipanggil presiden.

Dalam pertemuan itu, presiden meminta agar makam Gus Dur direnovasi. "Saya kemudian menghubungi keluarga Gus Dur, yakni KH Salahuddin Wahid dan Yenni Wahid. Intinya mereka setuju dengan pembangunan tersebut," tambah Agung.

Hanya saja, lanjut Agung, ada permintaan dari keluarga Gus Dur agar makamnya tidak dibangun secara berlebihan. Alasanya, dalam tradisi NU hal itu tidak diperbolehkan. "Akhirnya disepakati kalau yang dibangun secara optimal adalah lingkungan sekitarnya. Bukan makamnya," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Gus Solah. Menurutnya, yang dibangun adalah lingkungan sekitar makam yang notabene digunakan untuk kepentingan peziarah. "Jadi makam Gus Dur tetap sederhana," ungkapnya

Diungkapkan Gus Solah bahwa pembebasan lahan dan pengurukan tanah oleh pemkab Jombang telah selesai sepenuhnya. Hal ini diamini oleh Bupati Jombang, Suyanto. “Sudah, pembebasan lahan seluruhnya telah selesai,kini kami tinggalmengawal pembangunan infrastrukturnya”, tutur Bupati dua periode ini.

Anggaran pembangunan kawasan makam Gus dur ini menghabiskan dana sebesar Rp 180 miliar yang dialokasikan dari APBN, APBD Provinsi Jatim, dan APBD Kabupaten Jombang.
Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beberapa waktu lalu juga menjelaskan, dalam sharing dana renovasi, peran pendanaan dari pusat atau alokasi dari APBN lebih besar, yakni sebesar Rp 140 miliar. Sisanya, sebesar Rp 30 miliar akan ditanggung pemerintah provinsi dan Rp 10 miliar akan ditanggung Pemkab Jombang.

Pada maket kawasan lingkungan makam Gus Dur yang ditinjau langsung oleh rombongan dari Jakarta itu antara lain akan dibangun area parkir, monument At Tauhid dan air mancur, bangunan pengelola, pusat informasi,plaza segi delapan dan museum, jalan menuju makam Gus Dur, masjid,pendopo untuk istirahat peziarah, area bermain anak,area pedagang kaki lima dan toilet.

Selain melakukan peletakan batu pertama pembangunan area makam Gus Dur, Menko Kesra Agung Laksono juga memberikan bantuan senilai Rp. 1.120.000.000,- Dengan rincian Rp.720.000.000 untuk asrama pondok dan Rp. 400.000.000,- untuk pembangunan ruang kelas baru MA. Salafiah.(Wati_SJAM)

Jombang, 21 Agustus 2011
Tim Liputan Suara Jombang AM

Pembangunan kawasan wisata religi di Tebuireng akan segera dimulai. Hal ini setelah Menko Kesra Agung Laksono melakukan peletakan batu pertama penataan lingkungan makam KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Ponpes Tebuireng Jombang, pada Minggu (21/8/2011) siang. Agung Laksono datang bersama rombongan disambut secara langsung oleh pengasuh Ponpes Tebuireng KH .Salahuddin Wahid atau Gus Solah.

Peletakan batu pertama itu dilakukan secara bergiliran. Pertama kali oleh Menko Kesra Agung Laksono, setelah itu Gus Solah, kemudian Yenni Wahid, dan yang terakhir bupati Jombang Suyanto. "Sebenarnya keinginan saya adalah peletakan batu terakhir, sehingga langsung selesai seluruhnya, semoga ini menjadi awal yang baik," kata Agung penuh semangat.

Agung kemudian menceritakan proses pembangunan makam mantan presiden RI tersebut. Menurutnya, setahun yang lalu presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pulang dari luar negeri. Setelah itu pihaknya dipanggil presiden.

Dalam pertemuan itu, presiden meminta agar makam Gus Dur direnovasi. "Saya kemudian menghubungi keluarga Gus Dur, yakni KH Salahuddin Wahid dan Yenni Wahid. Intinya mereka setuju dengan pembangunan tersebut," tambah Agung.

Hanya saja, lanjut Agung, ada permintaan dari keluarga Gus Dur agar makamnya tidak dibangun secara berlebihan. Alasanya, dalam tradisi NU hal itu tidak diperbolehkan. "Akhirnya disepakati kalau yang dibangun secara optimal adalah lingkungan sekitarnya. Bukan makamnya," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Gus Solah. Menurutnya, yang dibangun adalah lingkungan sekitar makam yang notabene digunakan untuk kepentingan peziarah. "Jadi makam Gus Dur tetap sederhana," ungkapnya

Diungkapkan Gus Solah bahwa pembebasan lahan dan pengurukan tanah oleh pemkab Jombang telah selesai sepenuhnya. Hal ini diamini oleh Bupati Jombang, Suyanto. “Sudah, pembebasan lahan seluruhnya telah selesai,kini kami tinggalmengawal pembangunan infrastrukturnya”, tutur Bupati dua periode ini.

Anggaran pembangunan kawasan makam Gus dur ini menghabiskan dana sebesar Rp 180 miliar yang dialokasikan dari APBN, APBD Provinsi Jatim, dan APBD Kabupaten Jombang.
Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beberapa waktu lalu juga menjelaskan, dalam sharing dana renovasi, peran pendanaan dari pusat atau alokasi dari APBN lebih besar, yakni sebesar Rp 140 miliar. Sisanya, sebesar Rp 30 miliar akan ditanggung pemerintah provinsi dan Rp 10 miliar akan ditanggung Pemkab Jombang.

Pada maket kawasan lingkungan makam Gus Dur yang ditinjau langsung oleh rombongan dari Jakarta itu antara lain akan dibangun area parkir, monument At Tauhid dan air mancur, bangunan pengelola, pusat informasi,plaza segi delapan dan museum, jalan menuju makam Gus Dur, masjid,pendopo untuk istirahat peziarah, area bermain anak,area pedagang kaki lima dan toilet.

Selain melakukan peletakan batu pertama pembangunan area makam Gus Dur, Menko Kesra Agung Laksono juga memberikan bantuan senilai Rp. 1.120.000.000,- Dengan rincian Rp.720.000.000 untuk asrama pondok dan Rp. 400.000.000,- untuk pembangunan ruang kelas baru MA. Salafiah.(Wati_SJAM)

Jombang, 21 Agustus 2011
Tim Liputan Suara Jombang AM

Tradisi grebek jajanan apem yang digelar pemerintah kabupaten Jombang dalam rangka menyambut datangnya 1 Ramadan 1432 H kembali digelar di halaman depan GOR Merdeka Jombang, Senin (1/8/2011) sore.

Sebelum acara dimulai, gunungan yang berisi ribuan apem itu sudah disiapkan di depan GOR Merdeka. Sementara itu, pengunjung yang hadir sudah memenuhi Jalan Raya Merdeka sejak sore. Mereka ingin menyaksikan kirab gunungan apem spektakuler dan berebut kue apem tersebut. Tradisi tersebut merupakan agenda rutin Kabupaten Jombang saat buka puasa pertama.

Mendekati detik-detik buka puasa, 10 orang yang berdandan ala Besut membawa gunungan tersebut ke arah Jalan Merdeka. Pengunjung yang sudah hadir semakin tidak sabar. Mereka saling desak dan saling dorong. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba para pengunjung tersebut menjarah gunungan berisi apem. Penonton yang berada dibelakang pun tak mau ketinggalan. Mereka ikut merangsek maju ke depan dan mengambil aneka apem yang dicetak dengan warna warni yang cantik itu.

Tidak kurang dari 15 menit, gunungan yang berisi ribuan apem dari bahan non beras itu ludes. Tradisi grebek apem tersebut sekaligus menandai dibukanya pasar Ramadan yang bertempat di sepanjang jalan Merdeka. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh wakil bupati Jombang, Widjono Soeparno. "Pasar Ramadan ini sudah kita gelar enam tahun lebih. Semoga hal itu bisa menggerakkan perekonomian
masyarakat," tutur Widjono saat sambutan. (WATI_SJAM)

Jombang, 2 Agustus 2011
Tim Liputan Suara Jombang AM

Tradisi grebek jajanan apem yang digelar pemerintah kabupaten Jombang dalam rangka menyambut datangnya 1 Ramadan 1432 H kembali digelar di halaman depan GOR Merdeka Jombang, Senin (1/8/2011) sore.

Sebelum acara dimulai, gunungan yang berisi ribuan apem itu sudah disiapkan di depan GOR Merdeka. Sementara itu, pengunjung yang hadir sudah memenuhi Jalan Raya Merdeka sejak sore. Mereka ingin menyaksikan kirab gunungan apem spektakuler dan berebut kue apem tersebut. Tradisi tersebut merupakan agenda rutin Kabupaten Jombang saat buka puasa pertama.

Mendekati detik-detik buka puasa, 10 orang yang berdandan ala Besut membawa gunungan tersebut ke arah Jalan Merdeka. Pengunjung yang sudah hadir semakin tidak sabar. Mereka saling desak dan saling dorong. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba para pengunjung tersebut menjarah gunungan berisi apem. Penonton yang berada dibelakang pun tak mau ketinggalan. Mereka ikut merangsek maju ke depan dan mengambil aneka apem yang dicetak dengan warna warni yang cantik itu.

Tidak kurang dari 15 menit, gunungan yang berisi ribuan apem dari bahan non beras itu ludes. Tradisi grebek apem tersebut sekaligus menandai dibukanya pasar Ramadan yang bertempat di sepanjang jalan Merdeka. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh wakil bupati Jombang, Widjono Soeparno. "Pasar Ramadan ini sudah kita gelar enam tahun lebih. Semoga hal itu bisa menggerakkan perekonomian
masyarakat," tutur Widjono saat sambutan. (WATI_SJAM)

Jombang, 2 Agustus 2011
Tim Liputan Suara Jombang AM

“Menjalankan ibadah puasa dibulan Ramadhan bukan alasan untuk bermalas-malasan”. Pernyataan ini dilontarkan M. Munif Kusnan Sekretaris daerah kabupaten Jombang dihadapan para pegawai negeri sipil dijajaran pemkab Jombang pagi ini, Senin, (1/8) saat apel pagi.
Memasuki bulan ramadhan jam kerja PNS dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 15.00 WIB. Meskipun jam kerja berkurang, Munif Kusnan tetap mendorong para pelayan masyarakat ini untuk tetap memberikan pelayanan yang jauh lebih baik daripada diluar bulan ramadhan.
“Justru dibulan ramadhan inilah saatnya kita melaksanakan ibadah dan kinerja yang jauh lebih baik , jangan malah malas-malasan dan malah mengendorkan semangat kerja”, tandas sekda Munif.
Ditambahkan sekda Munif bahwa bekerja dengan semakin giat, semangat dan melakukan amalan ibadah yang jauh lebih baik dibulan Ramadhan ini, justru akan melipat gandakan pahala dibulan yang penuh kemulyaan ini.

Diingatkan pula oleh mantan kepala BKD ini, bahwa penyerapan anggaranya untuk tahun 2011 ini masih jauh dari harapan. Oleh karenya sekda Munif Kusnan mendorong para pengelola anggaran untuk segera mengintensifkan pelaksanakan kegiatan. Upaya itu untuk menyeimbangkan penyerapan anggaran yang ada. Mengingat saat ini sudah masuk bulan Agustus 2011.
Tidak hanya itu, di bulan ramadhan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para pegawai dilingkup pemkab Jombang, utamanya yang ada dilingkup sekretariat, sekda Munif juga mengajak karyawan karyawati dijajarannya untuk selalu melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dilingkungan masjid pemkab dan mendengarkan kultum bulan ramadhan 1432 H/2011.(WATI_SJAM)

Jombang, 1 Agustus 2011
Tim Liputan Radio Suara Jombang AM

“Menjalankan ibadah puasa dibulan Ramadhan bukan alasan untuk bermalas-malasan”. Pernyataan ini dilontarkan M. Munif Kusnan Sekretaris daerah kabupaten Jombang dihadapan para pegawai negeri sipil dijajaran pemkab Jombang pagi ini, Senin, (1/8) saat apel pagi.
Memasuki bulan ramadhan jam kerja PNS dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 15.00 WIB. Meskipun jam kerja berkurang, Munif Kusnan tetap mendorong para pelayan masyarakat ini untuk tetap memberikan pelayanan yang jauh lebih baik daripada diluar bulan ramadhan.
“Justru dibulan ramadhan inilah saatnya kita melaksanakan ibadah dan kinerja yang jauh lebih baik , jangan malah malas-malasan dan malah mengendorkan semangat kerja”, tandas sekda Munif.
Ditambahkan sekda Munif bahwa bekerja dengan semakin giat, semangat dan melakukan amalan ibadah yang jauh lebih baik dibulan Ramadhan ini, justru akan melipat gandakan pahala dibulan yang penuh kemulyaan ini.

Diingatkan pula oleh mantan kepala BKD ini, bahwa penyerapan anggaranya untuk tahun 2011 ini masih jauh dari harapan. Oleh karenya sekda Munif Kusnan mendorong para pengelola anggaran untuk segera mengintensifkan pelaksanakan kegiatan. Upaya itu untuk menyeimbangkan penyerapan anggaran yang ada. Mengingat saat ini sudah masuk bulan Agustus 2011.
Tidak hanya itu, di bulan ramadhan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para pegawai dilingkup pemkab Jombang, utamanya yang ada dilingkup sekretariat, sekda Munif juga mengajak karyawan karyawati dijajarannya untuk selalu melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dilingkungan masjid pemkab dan mendengarkan kultum bulan ramadhan 1432 H/2011.(WATI_SJAM)

Jombang, 1 Agustus 2011
Tim Liputan Radio Suara Jombang AM

Sholat tarawih perdana pada (31/7) malam di masjid Jami’ Baitul Mukminin berlangsung khusyuk. Sholat tarawih yang diikuti ratusan jamaah laki-laki dan perempuan yang didahului dengan sholat isya’ itu dipimpin imam KH. Abdul Afif, MHi dari Ma’had Tahfidz Qur’an Nurul Jadid Parimono Jombang.
Tampak Setdakab. Jombang Munif Kusnan beserta kepala SKPD dilingkup Pemkab Jombang ikut berjamaah berbaur dengan masyarakat di masjid barat Alon-Alon Jombang.

Menurut takmir masjid jami’ Baitul Mukminin , M. Ghufron MPdi, untuk kali pertama, sholat tarawih dengan 23 rokaat itu akan dilantunkan bacaan surat-surat dalam Al Qur’an juz pertama. Selanjutnya dibacakan surat pada juz kedua dan seterusnya hingga khatam Al Qur’an. Dan ini akan dilafaldkan dengan bacaan yang indah oleh imam sholat secara bergantian hingga akhir Ramadan. “Tiap malam, sholat tarawihnya diperkirakan berlangsung selama 90 menit”, tutur Ghufron.

Sholat tarawih perdana malam itu dimulai pukul 19.15 WIB. Selanjutnya takmir masjid Agung Baitul Mukminin Alon Alon Jombang telah menyiapkan sejumlah penghafal atau hafid Al Qur’an. Antara lain ustad HA. Khariri dari Mojoagung, Samsul Anam dari Madrasatul Qur’an Tebuireng, Rijaalul Fikri dari Perak dan Taufiq Mahfud dari Jelakombo.
Karena Masjid Agung Baitul Mukminin ini proses rehabnya belum rampung, sehingga daya tampung jamaah mash belum 100 persen.(Wati_SJAM)

Jombang, 1 Agustus 2011
Tim Liputan Radio Suara Jombang AM

Sholat tarawih perdana pada (31/7) malam di masjid Jami’ Baitul Mukminin berlangsung khusyuk. Sholat tarawih yang diikuti ratusan jamaah laki-laki dan perempuan yang didahului dengan sholat isya’ itu dipimpin imam KH. Abdul Afif, MHi dari Ma’had Tahfidz Qur’an Nurul Jadid Parimono Jombang.
Tampak Setdakab. Jombang Munif Kusnan beserta kepala SKPD dilingkup Pemkab Jombang ikut berjamaah berbaur dengan masyarakat di masjid barat Alon-Alon Jombang.

Menurut takmir masjid jami’ Baitul Mukminin , M. Ghufron MPdi, untuk kali pertama, sholat tarawih dengan 23 rokaat itu akan dilantunkan bacaan surat-surat dalam Al Qur’an juz pertama. Selanjutnya dibacakan surat pada juz kedua dan seterusnya hingga khatam Al Qur’an. Dan ini akan dilafaldkan dengan bacaan yang indah oleh imam sholat secara bergantian hingga akhir Ramadan. “Tiap malam, sholat tarawihnya diperkirakan berlangsung selama 90 menit”, tutur Ghufron.

Sholat tarawih perdana malam itu dimulai pukul 19.15 WIB. Selanjutnya takmir masjid Agung Baitul Mukminin Alon Alon Jombang telah menyiapkan sejumlah penghafal atau hafid Al Qur’an. Antara lain ustad HA. Khariri dari Mojoagung, Samsul Anam dari Madrasatul Qur’an Tebuireng, Rijaalul Fikri dari Perak dan Taufiq Mahfud dari Jelakombo.
Karena Masjid Agung Baitul Mukminin ini proses rehabnya belum rampung, sehingga daya tampung jamaah mash belum 100 persen.(Wati_SJAM)

Jombang, 1 Agustus 2011
Tim Liputan Radio Suara Jombang AM