Popular Post

Pengunjung

    • Breaking News
    Loading...
    Kamis, 28 Februari 2013

    Bupati Jombang Suyanto Melantik 301 Pejabat

    21.42 | Diposting oleh | | Edit Entri


    Sebanyak 301 pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Pemkab Jombang dilantik oleh Bupati  Jombang. Pelantikan ratusan pejabat itu digelar di pendapa pemkab Jombang pada  Kamis (28/2/2013) siang.

    Dalam sambutannya, Suyanto menyatakan, pihaknya tidak ingin Jombang pada akhir jabatannnya mengalami degradasi. Karenanya Bupati mewanti-wanti kepada pejabat yang menempati tempat baru segera bisa menyesuaikan. Dengan kata lain, jangan sampai di posisi baru seorang pejabat tidak mengetahui tugas dan pokok fungsinya  yang harus ditangani.

    Tidak hanya merotasi, Bupati juga menetapkan plt (pelaksana tugas) menjadi Kepala yakni Drs. Purwanto MKP menjadi Kepala adan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.  Sedangkan posisi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  masih dipegang oleh Plt, Drs. Mochammad Sholeh.

    Sementara itu, beberapa pejabat yang dimutasi diantaranya, adalah  Ir. Syamto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kini menduduki Kepala Dinas Pertanian. Sedangkan sebagai penggantinya adalah Ir. Jufri.  Kepala Dinas PU Cipta Karya, Ir. Yudi Andriyanto MSi  diganti dengan Abdul Qudus, SH.  Sedangkan Yudi mengisi jabatan sebagai Kepala Bappeda yang sebelumnya dijabat oleh  Plt. Ilham Heru.

    Roda Mutasi jabatan ini juga terjadi pada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) setdakab Jombang. Kabag Humas Dra. Tri Endah Sektiwati diganti Drs. Eka Suprasetyo Agus Putranto MM yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi.  Dan kini Tri Endah Sektiwati  dipercaya menjabat sebagai Kabag Perlengkapan. Sedangkan sebagai pengganti Eka Suprasetyo dipercayakan pada Muhammad Taufiq, S.H, M.H yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Arsip dan PDE.

    Sementara itu dijajaran lingkup Dinas Pendidikan juga terjadi rotasi baik untuk kepala sekolah SMP, SMA dan SD. Diantaranya Sudarno, SPd,MSi menjabat sebagai kepala sekolah (Kepsek) SMPN 1 Jombang. Moedjiono, SPd, MSi menjabat Kepsek SMP Negeri 2 Jombang, dan Kepsek SMPN 1 Diwek dijabat oleh Rudy Yoso Adinugroho. Kepsek SMA Negeri 3 sekarang dijabat oleh Drs. Sugeng Budiono. Dan Zainal Fatoni,S.Pd, M.MPd menjabat kepsek SMA Negeri Jogoroto. (Wati_SJAM)

    | 0 komentar

    Bupati Jombang Suyanto Melantik 301 Pejabat

    21.42 | Diposting oleh | | Edit Entri


    Sebanyak 301 pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Pemkab Jombang dilantik oleh Bupati  Jombang. Pelantikan ratusan pejabat itu digelar di pendapa pemkab Jombang pada  Kamis (28/2/2013) siang.

    Dalam sambutannya, Suyanto menyatakan, pihaknya tidak ingin Jombang pada akhir jabatannnya mengalami degradasi. Karenanya Bupati mewanti-wanti kepada pejabat yang menempati tempat baru segera bisa menyesuaikan. Dengan kata lain, jangan sampai di posisi baru seorang pejabat tidak mengetahui tugas dan pokok fungsinya  yang harus ditangani.

    Tidak hanya merotasi, Bupati juga menetapkan plt (pelaksana tugas) menjadi Kepala yakni Drs. Purwanto MKP menjadi Kepala adan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.  Sedangkan posisi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  masih dipegang oleh Plt, Drs. Mochammad Sholeh.

    Sementara itu, beberapa pejabat yang dimutasi diantaranya, adalah  Ir. Syamto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kini menduduki Kepala Dinas Pertanian. Sedangkan sebagai penggantinya adalah Ir. Jufri.  Kepala Dinas PU Cipta Karya, Ir. Yudi Andriyanto MSi  diganti dengan Abdul Qudus, SH.  Sedangkan Yudi mengisi jabatan sebagai Kepala Bappeda yang sebelumnya dijabat oleh  Plt. Ilham Heru.

    Roda Mutasi jabatan ini juga terjadi pada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) setdakab Jombang. Kabag Humas Dra. Tri Endah Sektiwati diganti Drs. Eka Suprasetyo Agus Putranto MM yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi.  Dan kini Tri Endah Sektiwati  dipercaya menjabat sebagai Kabag Perlengkapan. Sedangkan sebagai pengganti Eka Suprasetyo dipercayakan pada Muhammad Taufiq, S.H, M.H yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Arsip dan PDE.

    Sementara itu dijajaran lingkup Dinas Pendidikan juga terjadi rotasi baik untuk kepala sekolah SMP, SMA dan SD. Diantaranya Sudarno, SPd,MSi menjabat sebagai kepala sekolah (Kepsek) SMPN 1 Jombang. Moedjiono, SPd, MSi menjabat Kepsek SMP Negeri 2 Jombang, dan Kepsek SMPN 1 Diwek dijabat oleh Rudy Yoso Adinugroho. Kepsek SMA Negeri 3 sekarang dijabat oleh Drs. Sugeng Budiono. Dan Zainal Fatoni,S.Pd, M.MPd menjabat kepsek SMA Negeri Jogoroto. (Wati_SJAM)

    | 0 komentar
    Kamis, 21 Februari 2013

    Desa Siaga Aktif Memudahkan Akses Pelayanan Kesehatan

    19.13 | Diposting oleh | | Edit Entri



    Sejak tahun 2008, program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia, red) telah dijalankan di beberapa desa. Hasilnya, dari survey lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan, kasus diare yang ditemukan turun drastis. “Ini kurva penurunan terjadinya kasus diare di Jombang dari tahun 2008 sampai 2012” kata Heri Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan. sembari menunjuk dinding yang digunakan sebagai layar proyektor. Kegiatan ini berkaitan dengan kunjungan rombongan dari Kementerian Kesehatan Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada acara Workshop Pembelajaran dan Rencana Tindak Lanjut Program Pelembagaan Penguatan Kapasitas STBM di Jombang di Ruang Rapat Wabup pada Selasa (29/1/2013).

    Kegiatan ini bertujuan untuk memahami konsep dan dinamika pelaksanaan STBM atau CLTS (Community Lead Total Sanitation) secara menyeluruh di lapangan, memahami hubungan dan pengintegrasian program-program Kementerian Kesehatan terkait sanitasi seperti Desa Siaga dan kurikulum PPSDM, dan membuat rencana tindak lanjut program pelembagaan STBM.

    Selanjutnya, Warto, Asisten I, menyambut baik atas kunjungan ini karena akan semakin membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan khususnya program nasional STBM yang berkontribusi pada MDGs, strategi ini menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan instansi yang terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

    STBM adalah suatu pendekatan partisipatif yang mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi mereka melalui suatu proses pemicuan, sehingga masyarakat dapat berpikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buang air besar mereka yang masih di tempat terbuka dan sembarang tempat. Pendekatan yang dilakukan dalam STBM menyerang/menimbulkan rasa ngeri dan malu kepada masyarakat tentang kondisi lingkungannya. Melalui pendekatan ini kesadaran akan kondisi yang sangat tidak bersih dan tidak nyaman di timbulkan. Dari pendekatan ini juga ditimbulkan kesadaran bahwa sanitasi (kebisaan BAB di sembarang tempat) adalah masalah bersama karena dapat berimplikasi kepada semua masyarakat sehingga pemecahannya juga harus dilakukan dan dipecahkan secara bersama.

    Prinsip pendekatan STBM adalah non subsidi. Masyarakat akan di “bangkitkan” kesadarannya bahwa masalah sanitasi adalah masalah masyarakat sendiri dan bukan masalah pihak lain. Dengan demikian yang harus memecahkan permasalahan sanitasi adalah masyarakat sendiri. Di harapkan dengan bermula dari STBM, kemudian dilanjutkan dengan program kesehatan lainnya seperti program kampanye cuci tangan, dan program kesehatan lainnya, peningkatan kesehatan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat terwujud.


    Warto menambahkan bahwa awal mula munculnya program sanitasi ini adalah dari kegagalan tahun-tahun sebelumnya dimana pemerintah hanya memberikan fisik bangunan jamban yang baik tanpa memberikan sosialisasi yang tepat, sehingga banyak dijumpai jamban yang rusak. Tetapi sejak tahun 2008 yang lalu pemerintah melakukan sosialisasi dan pendekatan bagaimana merubah perilaku masyarakat dari membuang kotoran di sembarang tempat ke tempat yang semestinya, hingga terwujudnya ODF dimana setiap individu dalam komunitas tidak buang air sembarangan.

    Sementara itu Zainal Ilyas Nampira, wakil dari Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten dan Kota. Hal tersebut telah di atur dalam Permenkes No. 741 Tahun 2008 dan Kepmenkes No. 828 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan Kab/Kota yang menyebutkan, salah satu indikatornya adalah cakupan Desa Siaga Aktif  berkisar 80% pada Tahun 2015. Desa dan Kelurahan siaga aktif memberikan kemudahan bagi penduduknya untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Poskesdes/Pustu/sarana kesehatan lainnya juga mendapatkan kesempatan mengembangkan UKBM dan melaksanakan survilens berbasis masyarakat, serta penyehatan lingkungannya sehingga masyarakatnya menerapkan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

    Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan visi Pembangunan Kesehatan untuk tahun 2010-2014 yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, dengan misi 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan (4) adalah menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

    Menjawab ulasan dari Kementerian Kesehatan, Heri Wibowo memaparkan salah satu Desa Siaga Aktif yaitu di Desa Segodorejo, Sumobito yang ditetapkan sebagai Desa Siaga Aktif Tingkat Purnama karena beberapa kriteria sudah terpenuhi diantaranya sudah mempunyai kader kesehatan sebanyak 107 (kader balita, lansia, bagas dan jumantik), kemudahan akses yankesdes, serta tersedianya posyandu dan unit kesehatan berbasis masyarakat lainnya. (aries_SJAM)
    | 0 komentar

    Desa Siaga Aktif Memudahkan Akses Pelayanan Kesehatan

    19.13 | Diposting oleh | | Edit Entri



    Sejak tahun 2008, program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia, red) telah dijalankan di beberapa desa. Hasilnya, dari survey lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan, kasus diare yang ditemukan turun drastis. “Ini kurva penurunan terjadinya kasus diare di Jombang dari tahun 2008 sampai 2012” kata Heri Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan. sembari menunjuk dinding yang digunakan sebagai layar proyektor. Kegiatan ini berkaitan dengan kunjungan rombongan dari Kementerian Kesehatan Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada acara Workshop Pembelajaran dan Rencana Tindak Lanjut Program Pelembagaan Penguatan Kapasitas STBM di Jombang di Ruang Rapat Wabup pada Selasa (29/1/2013).

    Kegiatan ini bertujuan untuk memahami konsep dan dinamika pelaksanaan STBM atau CLTS (Community Lead Total Sanitation) secara menyeluruh di lapangan, memahami hubungan dan pengintegrasian program-program Kementerian Kesehatan terkait sanitasi seperti Desa Siaga dan kurikulum PPSDM, dan membuat rencana tindak lanjut program pelembagaan STBM.

    Selanjutnya, Warto, Asisten I, menyambut baik atas kunjungan ini karena akan semakin membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan khususnya program nasional STBM yang berkontribusi pada MDGs, strategi ini menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan instansi yang terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

    STBM adalah suatu pendekatan partisipatif yang mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi mereka melalui suatu proses pemicuan, sehingga masyarakat dapat berpikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buang air besar mereka yang masih di tempat terbuka dan sembarang tempat. Pendekatan yang dilakukan dalam STBM menyerang/menimbulkan rasa ngeri dan malu kepada masyarakat tentang kondisi lingkungannya. Melalui pendekatan ini kesadaran akan kondisi yang sangat tidak bersih dan tidak nyaman di timbulkan. Dari pendekatan ini juga ditimbulkan kesadaran bahwa sanitasi (kebisaan BAB di sembarang tempat) adalah masalah bersama karena dapat berimplikasi kepada semua masyarakat sehingga pemecahannya juga harus dilakukan dan dipecahkan secara bersama.

    Prinsip pendekatan STBM adalah non subsidi. Masyarakat akan di “bangkitkan” kesadarannya bahwa masalah sanitasi adalah masalah masyarakat sendiri dan bukan masalah pihak lain. Dengan demikian yang harus memecahkan permasalahan sanitasi adalah masyarakat sendiri. Di harapkan dengan bermula dari STBM, kemudian dilanjutkan dengan program kesehatan lainnya seperti program kampanye cuci tangan, dan program kesehatan lainnya, peningkatan kesehatan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat terwujud.


    Warto menambahkan bahwa awal mula munculnya program sanitasi ini adalah dari kegagalan tahun-tahun sebelumnya dimana pemerintah hanya memberikan fisik bangunan jamban yang baik tanpa memberikan sosialisasi yang tepat, sehingga banyak dijumpai jamban yang rusak. Tetapi sejak tahun 2008 yang lalu pemerintah melakukan sosialisasi dan pendekatan bagaimana merubah perilaku masyarakat dari membuang kotoran di sembarang tempat ke tempat yang semestinya, hingga terwujudnya ODF dimana setiap individu dalam komunitas tidak buang air sembarangan.

    Sementara itu Zainal Ilyas Nampira, wakil dari Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten dan Kota. Hal tersebut telah di atur dalam Permenkes No. 741 Tahun 2008 dan Kepmenkes No. 828 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan Kab/Kota yang menyebutkan, salah satu indikatornya adalah cakupan Desa Siaga Aktif  berkisar 80% pada Tahun 2015. Desa dan Kelurahan siaga aktif memberikan kemudahan bagi penduduknya untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Poskesdes/Pustu/sarana kesehatan lainnya juga mendapatkan kesempatan mengembangkan UKBM dan melaksanakan survilens berbasis masyarakat, serta penyehatan lingkungannya sehingga masyarakatnya menerapkan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

    Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan visi Pembangunan Kesehatan untuk tahun 2010-2014 yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, dengan misi 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan (4) adalah menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

    Menjawab ulasan dari Kementerian Kesehatan, Heri Wibowo memaparkan salah satu Desa Siaga Aktif yaitu di Desa Segodorejo, Sumobito yang ditetapkan sebagai Desa Siaga Aktif Tingkat Purnama karena beberapa kriteria sudah terpenuhi diantaranya sudah mempunyai kader kesehatan sebanyak 107 (kader balita, lansia, bagas dan jumantik), kemudahan akses yankesdes, serta tersedianya posyandu dan unit kesehatan berbasis masyarakat lainnya. (aries_SJAM)
    | 0 komentar
    Jumat, 01 Februari 2013

    45 Difabel Menerima Kursi Roda

    10.39 | Diposting oleh | | Edit Entri
    Sebanyak 45 difabel atau penyandang cacat di Kabupaten Jombang menerima bantuan kursi roda dari Dinsosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

    Pemberian kursi roda secara simbolis ini dilakukan oleh Wakil Bupati Jombang, Widjono Soeparno, di balai Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota, pada Rabu (30/1/2013).

    Widjono mengatakan, jumlah difabel yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak 285 orang. Hanya saja, yang menerima bantuan saat ini hanya 45 orang saja. Pemberian kursi roda tersebut diutamakan bagi difabel yang kurang mampu. "Mereka rata-rata mengalami cacat fisik karena sakit dan bawaan dari lahir," kata Widjono menjelaskan.

    Wabup Widjono berharap, pemberian bantuan tersebut bisa meringankan dan membantu aktifitas sebagian kaum difable. "Jumlah difabel di Jombang 285 orang, namun yang mendapatkan bantuan hanya 45 orang. Ini khusus untuk difabel kurang mampu," ujarnya.

    Salah satu penerima bantuan kursi roda itu adalah Tyas (6)tahun. Begitu mendapatkan kursi tersebut Tyas langsung tersenyum lebar. Menurutnya, keberadaan kursi roda itu memang sangat membantu mobilitas sehari-hari. "Dengan kursi roda ini saya bisa berangkat bermain dengan nyaman," kata bocah yang masih duduk di bangku TK (Taman Kanak-kanak) ini (Wati_SJAM)

    Jombang. 30 Januari 2013
    Radio Suara Jombang AM

    | 0 komentar

    45 Difabel Menerima Kursi Roda

    10.39 | Diposting oleh | | Edit Entri
    Sebanyak 45 difabel atau penyandang cacat di Kabupaten Jombang menerima bantuan kursi roda dari Dinsosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

    Pemberian kursi roda secara simbolis ini dilakukan oleh Wakil Bupati Jombang, Widjono Soeparno, di balai Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota, pada Rabu (30/1/2013).

    Widjono mengatakan, jumlah difabel yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak 285 orang. Hanya saja, yang menerima bantuan saat ini hanya 45 orang saja. Pemberian kursi roda tersebut diutamakan bagi difabel yang kurang mampu. "Mereka rata-rata mengalami cacat fisik karena sakit dan bawaan dari lahir," kata Widjono menjelaskan.

    Wabup Widjono berharap, pemberian bantuan tersebut bisa meringankan dan membantu aktifitas sebagian kaum difable. "Jumlah difabel di Jombang 285 orang, namun yang mendapatkan bantuan hanya 45 orang. Ini khusus untuk difabel kurang mampu," ujarnya.

    Salah satu penerima bantuan kursi roda itu adalah Tyas (6)tahun. Begitu mendapatkan kursi tersebut Tyas langsung tersenyum lebar. Menurutnya, keberadaan kursi roda itu memang sangat membantu mobilitas sehari-hari. "Dengan kursi roda ini saya bisa berangkat bermain dengan nyaman," kata bocah yang masih duduk di bangku TK (Taman Kanak-kanak) ini (Wati_SJAM)

    Jombang. 30 Januari 2013
    Radio Suara Jombang AM

    | 0 komentar
    Langganan: Postingan (Atom)