JOMBANG

Kedatangan Greg Moriarty, Duta Besar Australia untuk Indonesia disambut hangat masyarakat di dua desa. Rombongan Dubes Australia didampingi pejabat pemerintah daerah yang dipimpin Sekdakab Jombang, HM Munif Kusnan. Sebelum mengunjungi desa Banjardowo yang mendapat dana bantuan sanitasi dari pemerintah Australia, Moriarty lebih dulu mampir ke Perak.

Tepat pukul 09.00 WIB, Greg Moriarty didampingi beberapa pejabat kedutaan dari Australian Embassy tiba di Balai Desa Pagerwojo Perak. Desa ini kebetulan juga mendapat dana bantuan PNPM (Program Nasional Pembangunan Masyarakat) sejak tahun 2009 lalu. Besaran bantuan yang diberikan mulai tahun 2009 sebesar 2 Miliar, tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 1,5 Miliar.

Puas melihat langsung pelayanan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Moriarty kemudian bertolak menuju Desa Banjardowo. Desa ini mendapat bantuan dari pemerintah Australia untuk pengembangan akses air bersih. Bersama Bank Dunia dan pemerintah daerah, Australia memperkuat kapasitas pemerintah untuk membangun kebijakan air dan sanitasi serta mereformasi pelayanan air.

Disini, Moriarty bertanya langsung kepada masyarakat apakah program tersebut bisa dirasakan manfaatnya. “Apakah bisa dirasakan manfaatnya ?” kata Moriarty dengan bahasa Indonesia yang sedikit kaku. Warga tersebut langsung mengarahkan Dubes ke arah kran saluran air untuk menunjukkan bahwa disitu memang sudah bisa mengakses air bersih.

Kini, ada sekitar 1200 keluarga di Banjardowo yang mendapat bantuan air bersih tersebut. Sedangkan anggaran yang dikucurkan untuk Kabupaten Jombang saat ini mencapai 2,6 Miliar. Dalam release resmi Kedutaan Besar Australia di Jakarta disebutkan, selain membantu Jombang Australia juga memberi bantuan untuk Bangkalan, Malang, Sidoarjo dan Situbondo dengan bantuan serupa. (Dedi_SJAM)


Jombang, 31 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Kedatangan Greg Moriarty, Duta Besar Australia untuk Indonesia disambut hangat masyarakat di dua desa. Rombongan Dubes Australia didampingi pejabat pemerintah daerah yang dipimpin Sekdakab Jombang, HM Munif Kusnan. Sebelum mengunjungi desa Banjardowo yang mendapat dana bantuan sanitasi dari pemerintah Australia, Moriarty lebih dulu mampir ke Perak.

Tepat pukul 09.00 WIB, Greg Moriarty didampingi beberapa pejabat kedutaan dari Australian Embassy tiba di Balai Desa Pagerwojo Perak. Desa ini kebetulan juga mendapat dana bantuan PNPM (Program Nasional Pembangunan Masyarakat) sejak tahun 2009 lalu. Besaran bantuan yang diberikan mulai tahun 2009 sebesar 2 Miliar, tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 1,5 Miliar.

Puas melihat langsung pelayanan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Moriarty kemudian bertolak menuju Desa Banjardowo. Desa ini mendapat bantuan dari pemerintah Australia untuk pengembangan akses air bersih. Bersama Bank Dunia dan pemerintah daerah, Australia memperkuat kapasitas pemerintah untuk membangun kebijakan air dan sanitasi serta mereformasi pelayanan air.

Disini, Moriarty bertanya langsung kepada masyarakat apakah program tersebut bisa dirasakan manfaatnya. “Apakah bisa dirasakan manfaatnya ?” kata Moriarty dengan bahasa Indonesia yang sedikit kaku. Warga tersebut langsung mengarahkan Dubes ke arah kran saluran air untuk menunjukkan bahwa disitu memang sudah bisa mengakses air bersih.

Kini, ada sekitar 1200 keluarga di Banjardowo yang mendapat bantuan air bersih tersebut. Sedangkan anggaran yang dikucurkan untuk Kabupaten Jombang saat ini mencapai 2,6 Miliar. Dalam release resmi Kedutaan Besar Australia di Jakarta disebutkan, selain membantu Jombang Australia juga memberi bantuan untuk Bangkalan, Malang, Sidoarjo dan Situbondo dengan bantuan serupa. (Dedi_SJAM)


Jombang, 31 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Jakarta, Bupati Jombang, Drs. Suyanto, MM kembali mendapat penghargaan yaitu gelar praktisi pemerintahan yang berprestasi dalam bidang pemerintahan yang diberikan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dalam MIPI Award 2011 yang malam penganugerahannya pada Sabtu, (28/5) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Penghargaan ini sudah untuk kelima kalinya yang dimulai pada tahun 2007.
Penganugerahan MIPI Award 2011 diberikan kepada mereka yang dianggap berjasa dalam bidang pemerintahan berdasarkan hasil kajian pengurus pusat komite penilaian yang dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. “Penetapan penerima MIPI Award 2011 berdasarkan tiga kategori yakni praktisi pemerintahan, ilmuwan pemeritahan dan pemerhati pemerintahan, sementara Bupati Suyanto sendiri masuk kategori praktisi pemerintahan berprestasi bersama Gubernur Sulut, Dr. SH. Sarundajang; Walikota Surakarta, Ir. Joko Widodo; dan Bupati Gorontalo, Drs. David Bobihoe Akib, MSc., ”.
Penetapan penerima MIPI Award 2011, merupakan hasil rapat Komite Penilaian pada tanggal 4 Mei 2011 oleh pengurus MIPI yang dinahkodahi Gubernur DKI, Dr.Ing Fauzi Bowo selaku Ketua Umum Pengurus Pusat memberi motivasi bagi para praktisi dan ilmuwan pemerintahan dengan memberi penghargaan bagi yang dianggap berjasa dalam melakukan inovasi dan mengembangkan ilmu pemerintahan. “Hal yang lumrah gelaran praktisi pemerintahan diberikan Bupati Suyanto sebab biografinya sudah menggambarkan malang melintangnya beliau baik di dunia birokrasi maupun beberapa prestasi yang diraihnya”.
Fauzi Bowo mengakui prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik saat ini masih belum sepenuhnya diterapkan, khususnya di sejumlah pemerintahan daerah. Untuk itu, MIPI akan terus mendorong diterapkannya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip demokrasi. "Ke depan MIPI akan terus berupaya memberikan kontribusi agar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik bisa benar-benar diterapkan." (Aries Humas Jombang)

Jakarta, Bupati Jombang, Drs. Suyanto, MM kembali mendapat penghargaan yaitu gelar praktisi pemerintahan yang berprestasi dalam bidang pemerintahan yang diberikan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dalam MIPI Award 2011 yang malam penganugerahannya pada Sabtu, (28/5) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Penghargaan ini sudah untuk kelima kalinya yang dimulai pada tahun 2007.
Penganugerahan MIPI Award 2011 diberikan kepada mereka yang dianggap berjasa dalam bidang pemerintahan berdasarkan hasil kajian pengurus pusat komite penilaian yang dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. “Penetapan penerima MIPI Award 2011 berdasarkan tiga kategori yakni praktisi pemerintahan, ilmuwan pemeritahan dan pemerhati pemerintahan, sementara Bupati Suyanto sendiri masuk kategori praktisi pemerintahan berprestasi bersama Gubernur Sulut, Dr. SH. Sarundajang; Walikota Surakarta, Ir. Joko Widodo; dan Bupati Gorontalo, Drs. David Bobihoe Akib, MSc., ”.
Penetapan penerima MIPI Award 2011, merupakan hasil rapat Komite Penilaian pada tanggal 4 Mei 2011 oleh pengurus MIPI yang dinahkodahi Gubernur DKI, Dr.Ing Fauzi Bowo selaku Ketua Umum Pengurus Pusat memberi motivasi bagi para praktisi dan ilmuwan pemerintahan dengan memberi penghargaan bagi yang dianggap berjasa dalam melakukan inovasi dan mengembangkan ilmu pemerintahan. “Hal yang lumrah gelaran praktisi pemerintahan diberikan Bupati Suyanto sebab biografinya sudah menggambarkan malang melintangnya beliau baik di dunia birokrasi maupun beberapa prestasi yang diraihnya”.
Fauzi Bowo mengakui prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik saat ini masih belum sepenuhnya diterapkan, khususnya di sejumlah pemerintahan daerah. Untuk itu, MIPI akan terus mendorong diterapkannya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip demokrasi. "Ke depan MIPI akan terus berupaya memberikan kontribusi agar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik bisa benar-benar diterapkan." (Aries Humas Jombang)

Pengendara roda 2 dan roda 4 dari arah Surabaya menuju Jombang mendadak dialihkan ke ruas jalan sebelah kanan pada Kamis (26/5/11) malam. Hal itu dipicu terjungkalnya truk bermuatan bahan bangunan di jalan raya Dusun Klagen Desa Kepuhkembeng Peterongan sekitar pukul 19.45 WIB.

Aparat kepolisian terpaksa mengalihkan ke ruas jalan sisi kanan karena truk bernopol B 9203 PK tersebut tak bisa segera dievakuasi. Praktis, kemacetan tak dapat dihindarkan. Pasalnya, meskipun pengendara roda 4 menuju arah Surabaya juga telah dialihkan ke jalur lain, masih ada pengendara motor yang ngotot melewati jalur yang telah digunakan kendaraan yang menuju arah berlawanan.

Saksi mata mengatakan, truk yang nyosor miring ke kiri tersebut sempat mengagetkan warga yang ada disamping jalan. “Bunyinya kayak ada tabrakan mas,” kata Sugik warga Kepuhkembeng di lokasi kejadian. Warga berduyun-duyun ke lokasi kejadian untuk melihat apakah ada korban jiwa. Namun sopir dan kernet hanya menderita luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit.

Sedangkan truk yang roda depan sebelah kirinya lepas tersebut masih belum dapat dievakuasi hingga 1 jam. Sutikno, petugas mobil derek mengatakan, sangat sulit mengevakuasi karena truk bermuatan penuh. “Selain rodanya lepas, truknya juga masih penuh muatan, harus diturunkan dulu,” katanya.

Menurut pantauan, arus lalu lintas dari arah Surabaya dipindah ke jalur kanan tepat di depan Taman Tirta Wisata. Kemudian kendaraan dikembalikan ke jalur semula yakni ke jalur kiri tepat di depan Ruko Simpang Tiga. Sampai pertigaan Universitas Darul Ulum arus kembali normal. (Dedi_SJAM)

Jombang, 27 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Pengendara roda 2 dan roda 4 dari arah Surabaya menuju Jombang mendadak dialihkan ke ruas jalan sebelah kanan pada Kamis (26/5/11) malam. Hal itu dipicu terjungkalnya truk bermuatan bahan bangunan di jalan raya Dusun Klagen Desa Kepuhkembeng Peterongan sekitar pukul 19.45 WIB.

Aparat kepolisian terpaksa mengalihkan ke ruas jalan sisi kanan karena truk bernopol B 9203 PK tersebut tak bisa segera dievakuasi. Praktis, kemacetan tak dapat dihindarkan. Pasalnya, meskipun pengendara roda 4 menuju arah Surabaya juga telah dialihkan ke jalur lain, masih ada pengendara motor yang ngotot melewati jalur yang telah digunakan kendaraan yang menuju arah berlawanan.

Saksi mata mengatakan, truk yang nyosor miring ke kiri tersebut sempat mengagetkan warga yang ada disamping jalan. “Bunyinya kayak ada tabrakan mas,” kata Sugik warga Kepuhkembeng di lokasi kejadian. Warga berduyun-duyun ke lokasi kejadian untuk melihat apakah ada korban jiwa. Namun sopir dan kernet hanya menderita luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit.

Sedangkan truk yang roda depan sebelah kirinya lepas tersebut masih belum dapat dievakuasi hingga 1 jam. Sutikno, petugas mobil derek mengatakan, sangat sulit mengevakuasi karena truk bermuatan penuh. “Selain rodanya lepas, truknya juga masih penuh muatan, harus diturunkan dulu,” katanya.

Menurut pantauan, arus lalu lintas dari arah Surabaya dipindah ke jalur kanan tepat di depan Taman Tirta Wisata. Kemudian kendaraan dikembalikan ke jalur semula yakni ke jalur kiri tepat di depan Ruko Simpang Tiga. Sampai pertigaan Universitas Darul Ulum arus kembali normal. (Dedi_SJAM)

Jombang, 27 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Tahun 2011, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan kembali digulirkan. Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar 250 juta untuk masing-masing desa. Ada sekitar 16 desa yang mendapat kucuran dana tersebut. Sehingga total anggaran PPIP untuk tahun ini mencapai 4 Miliar.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala PU Ciptakarya, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Jombang, Ir Sutjipto. Dikatakannya, sebanyak 16 desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Jombang. Hal itu ia sampaikan dalam sosialisasi PPIP di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Kamis (26/5/11) siang.

Anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut segera dicairkan dalam waktu dekat. Desa yang kebagian dana tersebut diwajibkan transparan dalam penggunaan dan pembelanjaan anggaran tersebut. Seperti yang dikatakan Sekdakab Jombang, HM Munif Kusnan,SH Msi saat membuka sosialisasi.

“Harus transparan, jangan sampai ada permasalahan dikemudian hari,” kata Munif kepada sekitar 70 undangan yang hadir. Kekhawatiran Munif tersebut dipicu beberapa kasus yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah tersebut. Apalagi, perangkat desa dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan dapat diawasi masyarakat.

“Itulah gunanya wasmas atau pengawasan masyarakat,” tegas Munif. Ia melanjutkan, penggunaan tenaga outsourching sangat tidak diperkenankan dalam pelaksanaan proyek tersebut, dan harus dilaksanakan sendiri oleh pihak desa.

“Kami tekankan seperti itu, jangan sampai ada pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek ini,” pungkasnya. Program PPIP sudah berjalan sejak 3 tahun lalu, tepatnya 2008. Pada tahun 2008 ada sekitar 10 desa yang mendapat kucuran dana, selanjutnya pada 2009 ada 20 desa dan terakhir tahun 2010 kemarin sekitar 21 desa.

Dari 16 desa tersebut antara lain desa Tebel dan desa Mojotengah di kecamatan Bareng. Desa Jogoroto kecamatan Jogoroto. Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung. Desa Japanan kecamatan Mojowarno. Desa Jombok dan desa Kertorejo kecamatan Ngoro. Desa Jantiganggong dan desa Sukorejo kecamatan Perak. Desa Kesamben kecamatan Kesamben. Desa Bongkot kecamatan Peterongan. Desa Plandaan dan desa Purisemanding kecamatan Plandaan. Desa Kedungombo kecamatan Ploso. Desa Kedunglosari dan desa Jatiwates kecamatan Tembelang. Ditargetkan pembangunan infrastruktur perdesaan tahun 2011 ini akan selesai pada akhir Nopember 2011. (Dedi/Wati_SJAM)

Jombang, 27 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Tahun 2011, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan kembali digulirkan. Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar 250 juta untuk masing-masing desa. Ada sekitar 16 desa yang mendapat kucuran dana tersebut. Sehingga total anggaran PPIP untuk tahun ini mencapai 4 Miliar.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala PU Ciptakarya, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Jombang, Ir Sutjipto. Dikatakannya, sebanyak 16 desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Jombang. Hal itu ia sampaikan dalam sosialisasi PPIP di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Kamis (26/5/11) siang.

Anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut segera dicairkan dalam waktu dekat. Desa yang kebagian dana tersebut diwajibkan transparan dalam penggunaan dan pembelanjaan anggaran tersebut. Seperti yang dikatakan Sekdakab Jombang, HM Munif Kusnan,SH Msi saat membuka sosialisasi.

“Harus transparan, jangan sampai ada permasalahan dikemudian hari,” kata Munif kepada sekitar 70 undangan yang hadir. Kekhawatiran Munif tersebut dipicu beberapa kasus yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah tersebut. Apalagi, perangkat desa dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan dapat diawasi masyarakat.

“Itulah gunanya wasmas atau pengawasan masyarakat,” tegas Munif. Ia melanjutkan, penggunaan tenaga outsourching sangat tidak diperkenankan dalam pelaksanaan proyek tersebut, dan harus dilaksanakan sendiri oleh pihak desa.

“Kami tekankan seperti itu, jangan sampai ada pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek ini,” pungkasnya. Program PPIP sudah berjalan sejak 3 tahun lalu, tepatnya 2008. Pada tahun 2008 ada sekitar 10 desa yang mendapat kucuran dana, selanjutnya pada 2009 ada 20 desa dan terakhir tahun 2010 kemarin sekitar 21 desa.

Dari 16 desa tersebut antara lain desa Tebel dan desa Mojotengah di kecamatan Bareng. Desa Jogoroto kecamatan Jogoroto. Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung. Desa Japanan kecamatan Mojowarno. Desa Jombok dan desa Kertorejo kecamatan Ngoro. Desa Jantiganggong dan desa Sukorejo kecamatan Perak. Desa Kesamben kecamatan Kesamben. Desa Bongkot kecamatan Peterongan. Desa Plandaan dan desa Purisemanding kecamatan Plandaan. Desa Kedungombo kecamatan Ploso. Desa Kedunglosari dan desa Jatiwates kecamatan Tembelang. Ditargetkan pembangunan infrastruktur perdesaan tahun 2011 ini akan selesai pada akhir Nopember 2011. (Dedi/Wati_SJAM)

Jombang, 27 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Pengentasan kemiskinan, satu dari puluhan masalah yang segera diselesaikan pemerintah. Dalam “scoupe” yang lebih kecil, pemerintah daerah juga memperkecil angka keluarga miskin yang saat ini mencapai 74.340 keluarga di Jombang. Pengentasan kemiskinan dijanjikan jadi prioritas utama.

Begitu yang dikatakan M.Munif Kusnan, Sekdakab Jombang sekaligus Wakil Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah. Hal itu diungkapkan Munif, ketika membuka orientasi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) di ruang Bung Tomo, Rabu (25/5/11) siang.

Dari jumlah total keluarga miskin tersebut, sekitar 11 ribu keluarga masuk kategori sangat miskin. “Jumlah ini yang harus ditekan dengan beberapa program seperti UPPKS,” tegas Munif kepada kader dan penyuluh KB yang hadir.

Beberapa program pengentasan kemiskinan yang secara jangka panjang dapat mengurangi keluarga miskin di daerah telah digulirkan oleh pemerintah. Misal, PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan, Gerdu Taskin, PPIP dan terakhir dana pemberdayaan masyarakat eks penambang pasir yang mencapai 1 Milyar.

“Itu secara tidak langsung mengurai angka kemiskinan, meskipun dalam waktu yang tidak singkat,” tutur Munif. Keprihatinan mantan Kepala BKD Jombang ini memuncak saat mengetahui dana anggaran untuk menutup biaya pengobatan masyarakat miskin melalui SPM (surat pernyataan miskin) terbilang besar.

“Ini jadi fokus pemerintah saat ini, serta mengurangi perilaku konsumtif masyarakat,” pungkas Munif menutup sambutannya. Dalam pertemuan kader dan penyuluh KB tersebut, turut hadir perwakilan dari BPR Jatim yang siap memfasilitasi modal UPPKS di kota santri. (Dedi_SJAM)

Jombang, 25 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Pengentasan kemiskinan, satu dari puluhan masalah yang segera diselesaikan pemerintah. Dalam “scoupe” yang lebih kecil, pemerintah daerah juga memperkecil angka keluarga miskin yang saat ini mencapai 74.340 keluarga di Jombang. Pengentasan kemiskinan dijanjikan jadi prioritas utama.

Begitu yang dikatakan M.Munif Kusnan, Sekdakab Jombang sekaligus Wakil Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah. Hal itu diungkapkan Munif, ketika membuka orientasi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) di ruang Bung Tomo, Rabu (25/5/11) siang.

Dari jumlah total keluarga miskin tersebut, sekitar 11 ribu keluarga masuk kategori sangat miskin. “Jumlah ini yang harus ditekan dengan beberapa program seperti UPPKS,” tegas Munif kepada kader dan penyuluh KB yang hadir.

Beberapa program pengentasan kemiskinan yang secara jangka panjang dapat mengurangi keluarga miskin di daerah telah digulirkan oleh pemerintah. Misal, PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan, Gerdu Taskin, PPIP dan terakhir dana pemberdayaan masyarakat eks penambang pasir yang mencapai 1 Milyar.

“Itu secara tidak langsung mengurai angka kemiskinan, meskipun dalam waktu yang tidak singkat,” tutur Munif. Keprihatinan mantan Kepala BKD Jombang ini memuncak saat mengetahui dana anggaran untuk menutup biaya pengobatan masyarakat miskin melalui SPM (surat pernyataan miskin) terbilang besar.

“Ini jadi fokus pemerintah saat ini, serta mengurangi perilaku konsumtif masyarakat,” pungkas Munif menutup sambutannya. Dalam pertemuan kader dan penyuluh KB tersebut, turut hadir perwakilan dari BPR Jatim yang siap memfasilitasi modal UPPKS di kota santri. (Dedi_SJAM)

Jombang, 25 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Pengelolaan sampah jadi fokus utama yang dibahas dalam pertemuan Senin (23/5/11) pagi antara Pemkab Jombang dengan KFW Jerman, Bank yang mendanai program urban climate protection program di Indonesia. Secara gamblang, pertemuan kala itu menegaskan bahwa KFW Jerman sepakat mengucurkan dana sebesar 135 Miliar untuk Jombang.

Bupati Suyanto, didampingi Agus Riyadi Kepala Bappeda menyambut kedatangan KFW Jakarta yang dipimpin Bernard Schenk di ruang Soero Adiningrat. Suyanto menyampaikan bahwa pembangunan berbasis lingkungan telah dijalankan dan tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sampai 2013 dan RPJPP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi) sampai 2025.

“Bukan hanya jargon, tapi sudah kita tuangkan dalam produk hukum,” katanya. Hingga saat ini, lanjut Suyanto, partsipasi masyarakat meningkat tajam terkait masalah lingkungan dan persampahan. Hasilnya, TPA Jombang didapuk menjadi yang terbaik nasional kategori kota sedang.

Bernard Schenk, bersama penerjemahnya memberikan penjelasan terkait hasil penilaian yang telah disampaikan oleh fithcner atau konsultan yang disampaikan minggu lalu. Jombang menjadi kabupaten pertama yang mendapat paket bantuan pengelolaan persampahan.

“It’s about 135 billion for Jombang (jumlahnya sekitar 135 Miliar untuk Jombang),” kata Bernard. Sistem pembangunan TPA terkait infrastruktur dan sarana penunjang lain diharapkan dapat membuat TPA Jombang dapat menjangkau aspek kebutuhan seluruh kecamatan, bukan hanya melayani sebatas kota saja.

Dana tersebut termasuk untuk perluasan TPA, infrastruktur, penutupan sub TPA dan pembangunan instalasi pemilahan dan pengomposan. Selain itu, untuk pembangunan sistem pengelolaan gas TPA masih tergolong baru dan beberapa kota masih belum menerapkan. Jadi, ini hal baru yang pertama kali diterapkan.

Bernard juga menjelaskan bahwa tak hanya Jerman yang jadi pendana tetap program pengurangan emisi gas buangan ini, namun negara termapan di dunia yakni Swis juga memberikan dana pendampingan. “There’s not only Germany, but also Switzerland,” pungkas Bernard. (Dedi_SJAM)


Jombang, 23 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Pengelolaan sampah jadi fokus utama yang dibahas dalam pertemuan Senin (23/5/11) pagi antara Pemkab Jombang dengan KFW Jerman, Bank yang mendanai program urban climate protection program di Indonesia. Secara gamblang, pertemuan kala itu menegaskan bahwa KFW Jerman sepakat mengucurkan dana sebesar 135 Miliar untuk Jombang.

Bupati Suyanto, didampingi Agus Riyadi Kepala Bappeda menyambut kedatangan KFW Jakarta yang dipimpin Bernard Schenk di ruang Soero Adiningrat. Suyanto menyampaikan bahwa pembangunan berbasis lingkungan telah dijalankan dan tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sampai 2013 dan RPJPP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi) sampai 2025.

“Bukan hanya jargon, tapi sudah kita tuangkan dalam produk hukum,” katanya. Hingga saat ini, lanjut Suyanto, partsipasi masyarakat meningkat tajam terkait masalah lingkungan dan persampahan. Hasilnya, TPA Jombang didapuk menjadi yang terbaik nasional kategori kota sedang.

Bernard Schenk, bersama penerjemahnya memberikan penjelasan terkait hasil penilaian yang telah disampaikan oleh fithcner atau konsultan yang disampaikan minggu lalu. Jombang menjadi kabupaten pertama yang mendapat paket bantuan pengelolaan persampahan.

“It’s about 135 billion for Jombang (jumlahnya sekitar 135 Miliar untuk Jombang),” kata Bernard. Sistem pembangunan TPA terkait infrastruktur dan sarana penunjang lain diharapkan dapat membuat TPA Jombang dapat menjangkau aspek kebutuhan seluruh kecamatan, bukan hanya melayani sebatas kota saja.

Dana tersebut termasuk untuk perluasan TPA, infrastruktur, penutupan sub TPA dan pembangunan instalasi pemilahan dan pengomposan. Selain itu, untuk pembangunan sistem pengelolaan gas TPA masih tergolong baru dan beberapa kota masih belum menerapkan. Jadi, ini hal baru yang pertama kali diterapkan.

Bernard juga menjelaskan bahwa tak hanya Jerman yang jadi pendana tetap program pengurangan emisi gas buangan ini, namun negara termapan di dunia yakni Swis juga memberikan dana pendampingan. “There’s not only Germany, but also Switzerland,” pungkas Bernard. (Dedi_SJAM)


Jombang, 23 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah Mastrip tembus sampai 500 orang per hari. Disamping penambahan fasilitas penunjang perpus, jam buka perpus hingga pukul 8 malam menjadi faktor pendongkrak. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Arsip, PDE dan Perpustakaan Kabupaten Jombang, Imam Pudjianto.

“Rata-rata sampai 500 pengunjung dalam sehari, sampai gak muat tempatnya,” kata Imam. Beberapa fasilitas seperti free hotspot, internet gratis yang dapat dinikmati dengan 6 CPU dan penambahan AC atau pendingin ruangan telah terpasang. Tak hanya itu, Mastrip juga telah memiliki home theater untuk memutar film.

Keberhasilan ini menurut Imam adalah bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan pelajar. Menurunnya minat baca yang tergerus perkembangan teknologi mau tak mau makin memperburuk perhatian masyarakat terhadap budaya membaca. Ini yang dikhawatirkan.

“Kami akan terus membangun perpusda, kalau sudah terasa sesak rencananya kami ingin membangun kembali beberapa ruangan,” tuturnya ketika ditemui di kantornya Jumat (20/5/11) malam. Selain itu, lanjutnya, pembangunan gedung dirasa perlu. Apalagi untuk memfasilitasi kegiatan seni. Rencananya disamping bangunan mastrip akan dibangun sebuah gedung seperti aula untuk acara pentas seni.

“Ya memang kita ingin seperti itu, agar makin ramai,” kata Imam. Namun pembangunan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Jika memang dilakukan pembangunan, Imam memperkirakan biaya yang dibutuhkan lumayan besar. “Sekitar 1 Miliar,” pungkasnya. (Dedi_SJAM)

Jombang, 21 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah Mastrip tembus sampai 500 orang per hari. Disamping penambahan fasilitas penunjang perpus, jam buka perpus hingga pukul 8 malam menjadi faktor pendongkrak. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Arsip, PDE dan Perpustakaan Kabupaten Jombang, Imam Pudjianto.

“Rata-rata sampai 500 pengunjung dalam sehari, sampai gak muat tempatnya,” kata Imam. Beberapa fasilitas seperti free hotspot, internet gratis yang dapat dinikmati dengan 6 CPU dan penambahan AC atau pendingin ruangan telah terpasang. Tak hanya itu, Mastrip juga telah memiliki home theater untuk memutar film.

Keberhasilan ini menurut Imam adalah bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan pelajar. Menurunnya minat baca yang tergerus perkembangan teknologi mau tak mau makin memperburuk perhatian masyarakat terhadap budaya membaca. Ini yang dikhawatirkan.

“Kami akan terus membangun perpusda, kalau sudah terasa sesak rencananya kami ingin membangun kembali beberapa ruangan,” tuturnya ketika ditemui di kantornya Jumat (20/5/11) malam. Selain itu, lanjutnya, pembangunan gedung dirasa perlu. Apalagi untuk memfasilitasi kegiatan seni. Rencananya disamping bangunan mastrip akan dibangun sebuah gedung seperti aula untuk acara pentas seni.

“Ya memang kita ingin seperti itu, agar makin ramai,” kata Imam. Namun pembangunan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Jika memang dilakukan pembangunan, Imam memperkirakan biaya yang dibutuhkan lumayan besar. “Sekitar 1 Miliar,” pungkasnya. (Dedi_SJAM)

Jombang, 21 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Produk pertanian dan UKM, dua hal pokok yang ditawarkan Pemkab Jombang kepada peserta lelang di Gudang Komoditi SRG (Sistem Resi Gudang) Perak Jombang, Kamis (19/5) siang. Pemkab memfasilitasi temu pengusaha dan kelompok tani ini guna menaikkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan naik 7 %. Imbasnya, tentu saja mengangkat potensi produk lokal.

Bupati Suyanto yang hadir membuka secara resmi acara lelang menegaskan sesuai RPJMD, produk-produk pertanian memang seharusnya dijual dalam bentuk olahan. “Sudah tepat, karena olahan yang dihasilkan berbasis produk pertanian, artinya ada nilai lebih,” tegasnya. Sehingga, lanjut Suyanto, ada perputaran keuangan yang meningkat secara berkala. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat tercapai.

Ini kali ketiga fasilitasi pasar produk pertanian digelar. Responnya, cukup menakjubkan. Dalam lelang tersebut, komoditi sapi potong milik Rifai salah satu penjual, ditebas sampai 160 ton per bulan. Itupun dikontrak oleh Puspo Agro sebagai pembeli selama 3 bulan. Artinya sekitar 480 ton dengan nilai kontrak sebesar 38 Miliar lebih.

Tak mau kalah, beras dengan merk Beras Gus Dur milik Gono Sapto kelompok tani asal Tebu Ireng juga ikut ditebas. Puspo Agro juga memberi kontrak 3 bulan pengiriman dengan kebutuhan sekitar 80 ton per bulan. Sehingga beras yang harus disiapkan Gono mencapai 240 ton atau setara dengan 1,5 Miliar dengan asumsi harga per kilo Rp.6500,-.

Kabarudin, perwakilan dari Puspo Agro mengatakan bahwa sapi potong yang dibeli tersebut dalam keadaan hidup. Ongkos transportasi pun ditanggung oleh Puspo Agro. “Kami beli di kandang dan kami bayar juga di kandang, artinya ongkos kirim atau transport kami yang tanggung,” katanya. Ada 2 jenis sapi yang dibeli yakni jenis simental dan brahman.

Hasan, SH Msi, Asisten II Ekonomi Pembangunan mengungkapkan model fasilitasi pasar seperti ini punya banyak keuntungan. “Produsen bisa tahu langsung produksi apa yang laku di pasaran,” kata Hasan. Dengan sistem ini, lanjutnya, produsen lebih tahu tentang kekuatan harga barang produksinya, sasaran penjualan dan promosi yang harus disiapkan.

Dalam lelang tersebut beberapa komoditi lain seperti cekeremes, jahe, susu ettawa, cengkih serta produk perikanan dan perkebunan turut dipamerkan. Produk olahan yang berasal dari pertanian ini direncanakan juga akan jadi salah satu komoditi ekspor kota santri. Utamanya ke negara Jepang yang sangat membutuhkan komoditi ini pasca bencana tsunami. (Dedi_SJAM)


Jombang, 19 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

Produk pertanian dan UKM, dua hal pokok yang ditawarkan Pemkab Jombang kepada peserta lelang di Gudang Komoditi SRG (Sistem Resi Gudang) Perak Jombang, Kamis (19/5) siang. Pemkab memfasilitasi temu pengusaha dan kelompok tani ini guna menaikkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan naik 7 %. Imbasnya, tentu saja mengangkat potensi produk lokal.

Bupati Suyanto yang hadir membuka secara resmi acara lelang menegaskan sesuai RPJMD, produk-produk pertanian memang seharusnya dijual dalam bentuk olahan. “Sudah tepat, karena olahan yang dihasilkan berbasis produk pertanian, artinya ada nilai lebih,” tegasnya. Sehingga, lanjut Suyanto, ada perputaran keuangan yang meningkat secara berkala. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat tercapai.

Ini kali ketiga fasilitasi pasar produk pertanian digelar. Responnya, cukup menakjubkan. Dalam lelang tersebut, komoditi sapi potong milik Rifai salah satu penjual, ditebas sampai 160 ton per bulan. Itupun dikontrak oleh Puspo Agro sebagai pembeli selama 3 bulan. Artinya sekitar 480 ton dengan nilai kontrak sebesar 38 Miliar lebih.

Tak mau kalah, beras dengan merk Beras Gus Dur milik Gono Sapto kelompok tani asal Tebu Ireng juga ikut ditebas. Puspo Agro juga memberi kontrak 3 bulan pengiriman dengan kebutuhan sekitar 80 ton per bulan. Sehingga beras yang harus disiapkan Gono mencapai 240 ton atau setara dengan 1,5 Miliar dengan asumsi harga per kilo Rp.6500,-.

Kabarudin, perwakilan dari Puspo Agro mengatakan bahwa sapi potong yang dibeli tersebut dalam keadaan hidup. Ongkos transportasi pun ditanggung oleh Puspo Agro. “Kami beli di kandang dan kami bayar juga di kandang, artinya ongkos kirim atau transport kami yang tanggung,” katanya. Ada 2 jenis sapi yang dibeli yakni jenis simental dan brahman.

Hasan, SH Msi, Asisten II Ekonomi Pembangunan mengungkapkan model fasilitasi pasar seperti ini punya banyak keuntungan. “Produsen bisa tahu langsung produksi apa yang laku di pasaran,” kata Hasan. Dengan sistem ini, lanjutnya, produsen lebih tahu tentang kekuatan harga barang produksinya, sasaran penjualan dan promosi yang harus disiapkan.

Dalam lelang tersebut beberapa komoditi lain seperti cekeremes, jahe, susu ettawa, cengkih serta produk perikanan dan perkebunan turut dipamerkan. Produk olahan yang berasal dari pertanian ini direncanakan juga akan jadi salah satu komoditi ekspor kota santri. Utamanya ke negara Jepang yang sangat membutuhkan komoditi ini pasca bencana tsunami. (Dedi_SJAM)


Jombang, 19 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu murni untuk masyarakat, bukan untuk birokrat. Pernyataan tersebut diungkapkan Drs. Sidiq Wiyoto, Kepala BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur. Ia mengaskan hal itu saat membuka Bimbingan Teknis Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan) di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (18/5/11) pagi.

Menurut Sidiq, pengawasan internal harus diberlakukan di setiap SKPD dalam memantau pengelolaan keuangan mengingat dana APBD sebenarnya adalah untuk rakyat. Itupun harus sesuai dengan standar SPIP yang telah disahkan oleh pemerintah pusat pada 7 Oktober 2010 lalu.

“Mengelola anggaran bukan hanya sekadar terima uang lalu dibelanjakan saja,” tegasnya. Namun, lanjut Sidiq, bagaimana pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, itu yang penting. Sehingga laporan keuangan yang dilaporkan tidak ganjil. Serta jauh dari kesan korupsi.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat justru lebih tajam dari BPK. “Pastinya lebih tajam dan kritis, itulah masyarakat kita sekarang,” tuturnya. Ini membuktikan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan merupakan syarat mutlak dan harus segera diberlakukan.

Bintek yang digelar sampai 6 angkatan ini diikuti oleh sekitar 240 PNS yang memimpin SKPD, tujuannya tak lain untuk menyusun petunjuk pelaksanaan SPIP di sektor pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Tahun ini, Jombang mendapat predikat WDP atau Wajar Dengan Pengecualian dalam hal mengelola keuangan. Menurun dari tahun lalu, yang berhasil menyabet predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. (Dedi_SJAM)

Jombang, 18 Mei 2011
Tim Liputan SJAM

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu murni untuk masyarakat, bukan untuk birokrat. Pernyataan tersebut diungkapkan Drs. Sidiq Wiyoto, Kepala BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur. Ia mengaskan hal itu saat membuka Bimbingan Teknis Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan) di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (18/5/11) pagi.

Menurut Sidiq, pengawasan internal harus diberlakukan di setiap SKPD dalam memantau pengelolaan keuangan mengingat dana APBD sebenarnya adalah untuk rakyat. Itupun harus sesuai dengan standar SPIP yang telah disahkan oleh pemerintah pusat pada 7 Oktober 2010 lalu.

“Mengelola anggaran bukan hanya sekadar terima uang lalu dibelanjakan saja,” tegasnya. Namun, lanjut Sidiq, bagaimana pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, itu yang penting. Sehingga laporan keuangan yang dilaporkan tidak ganjil. Serta jauh dari kesan korupsi.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat justru lebih tajam dari BPK. “Pastinya lebih tajam dan kritis, itulah masyarakat kita sekarang,” tuturnya. Ini membuktikan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan merupakan syarat mutlak dan harus segera diberlakukan.

Bintek yang digelar sampai 6 angkatan ini diikuti oleh sekitar 240 PNS yang memimpin SKPD, tujuannya tak lain untuk menyusun petunjuk pelaksanaan SPIP di sektor pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Tahun ini, Jombang mendapat predikat WDP atau Wajar Dengan Pengecualian dalam hal mengelola keuangan. Menurun dari tahun lalu, yang berhasil menyabet predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. (Dedi_SJAM)

Jombang, 18 Mei 2011
Tim Liputan SJAM