Popular Post
- Ketahanan pangan nasional mulai rentan dan rapuh. Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati Jombang, Drs.H Suyanto, MM dalam Rapat Koordinasi...
- Pemisahan Rohman – Rohim, bayi kembar siam dempet pinggul asal Jombang sungguh menyita perhatian public. Bagaimana tidak, kedua bayi anak ...
- Persoalan tembakau memang tak hanya milik Jombang. Masalah pelik yang dialami para petani tembakau ini bahkan sudah menasional. Di kota sa...
- Lomba Tingkat III Pramuka Penggalang :Gotong Royong Dirikan Tenda Untuk mempersiapkan Pramuka Pengalang sebagai kader Bangsa yan...
- Kabupaten Jombang diawal tahun 2012 kembali berhasil mengukir prestasi ditingkat nasional. Penghargaan tersebut diraih oleh Pusat Informasi...
- Program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Jombang dimulai. Launching program ini dilaksanakan serentak di dua kecamatan...
- Prestasi membanggakan kembali diraih Bupati Jombang Drs. H. Suyanto MM yang telah terpilih sebagai salah satu kepala daerah di Indonesia y...
Pengunjung
ARSIP
-
▼
2011
(338)
-
▼
Mei
(18)
- Bantu Sanitasi, Dubes Australia Turun ke Banjardowo
- Bantu Sanitasi, Dubes Australia Turun ke Banjardowo
- Bupati Terima Penghargaan Praktisi Pemerintahan da...
- Bupati Terima Penghargaan Praktisi Pemerintahan da...
- As Roda Patah, Truk Nyosor
- As Roda Patah, Truk Nyosor
- PPIP 2011, 16 Desa Kebagian 4 Miliar
- PPIP 2011, 16 Desa Kebagian 4 Miliar
- Entas Kemiskinan Dijanjikan Jadi Prioritas
- Entas Kemiskinan Dijanjikan Jadi Prioritas
- Bangun Fasilitas TPA Jombang, KFW Jerman Kucurkan ...
- Bangun Fasilitas TPA Jombang, KFW Jerman Kucurkan ...
- Pengunjung Mastrip Tembus 500 Per Hari
- Pengunjung Mastrip Tembus 500 Per Hari
- Lelang Produk Pertanian, Kontrak Tembus Miliaran
- Lelang Produk Pertanian, Kontrak Tembus Miliaran
- Kepala BPKP Jatim : APBD Untuk Masyarakat, Bukan U...
- Kepala BPKP Jatim : APBD Untuk Masyarakat, Bukan U...
-
▼
Mei
(18)
Breaking News
Loading...
Rabu, 18 Mei 2011
Kepala BPKP Jatim : APBD Untuk Masyarakat, Bukan Untuk Birokrat !
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu murni untuk masyarakat, bukan untuk birokrat. Pernyataan tersebut diungkapkan Drs. Sidiq Wiyoto, Kepala BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur. Ia mengaskan hal itu saat membuka Bimbingan Teknis Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan) di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (18/5/11) pagi.
Menurut Sidiq, pengawasan internal harus diberlakukan di setiap SKPD dalam memantau pengelolaan keuangan mengingat dana APBD sebenarnya adalah untuk rakyat. Itupun harus sesuai dengan standar SPIP yang telah disahkan oleh pemerintah pusat pada 7 Oktober 2010 lalu.
“Mengelola anggaran bukan hanya sekadar terima uang lalu dibelanjakan saja,” tegasnya. Namun, lanjut Sidiq, bagaimana pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, itu yang penting. Sehingga laporan keuangan yang dilaporkan tidak ganjil. Serta jauh dari kesan korupsi.
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat justru lebih tajam dari BPK. “Pastinya lebih tajam dan kritis, itulah masyarakat kita sekarang,” tuturnya. Ini membuktikan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan merupakan syarat mutlak dan harus segera diberlakukan.
Bintek yang digelar sampai 6 angkatan ini diikuti oleh sekitar 240 PNS yang memimpin SKPD, tujuannya tak lain untuk menyusun petunjuk pelaksanaan SPIP di sektor pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Tahun ini, Jombang mendapat predikat WDP atau Wajar Dengan Pengecualian dalam hal mengelola keuangan. Menurun dari tahun lalu, yang berhasil menyabet predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. (Dedi_SJAM)
Jombang, 18 Mei 2011
Tim Liputan SJAM
Menurut Sidiq, pengawasan internal harus diberlakukan di setiap SKPD dalam memantau pengelolaan keuangan mengingat dana APBD sebenarnya adalah untuk rakyat. Itupun harus sesuai dengan standar SPIP yang telah disahkan oleh pemerintah pusat pada 7 Oktober 2010 lalu.
“Mengelola anggaran bukan hanya sekadar terima uang lalu dibelanjakan saja,” tegasnya. Namun, lanjut Sidiq, bagaimana pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, itu yang penting. Sehingga laporan keuangan yang dilaporkan tidak ganjil. Serta jauh dari kesan korupsi.
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat justru lebih tajam dari BPK. “Pastinya lebih tajam dan kritis, itulah masyarakat kita sekarang,” tuturnya. Ini membuktikan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan merupakan syarat mutlak dan harus segera diberlakukan.
Bintek yang digelar sampai 6 angkatan ini diikuti oleh sekitar 240 PNS yang memimpin SKPD, tujuannya tak lain untuk menyusun petunjuk pelaksanaan SPIP di sektor pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Tahun ini, Jombang mendapat predikat WDP atau Wajar Dengan Pengecualian dalam hal mengelola keuangan. Menurun dari tahun lalu, yang berhasil menyabet predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. (Dedi_SJAM)
Jombang, 18 Mei 2011
Tim Liputan SJAM
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
0 komentar:
Posting Komentar