JOMBANG

Kota santri kembali menambah deretan panjang penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Jombang dinobatkan sebagai kabupaten terbaik penyelenggara pemerintahan oleh Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) Senin (25/4) kemarin.

Sedikitnya terdapat 173 indikator penilaian, mulai dari lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil, dan ketahanan pangan. Penilaian juga dilakukan oleh tim penilai yang obyektif. Kemendagri memberikan penghargaan kepada 23 pemerintah daerah se-Indonesia yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuaskan.

Penetapan peringkat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Nomor 120-276 Tahun 2011. Gamawan menetapkan 10 besar penyelenggaraan pemerintahan bagi kabupaten dan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional. Penetapan itu dibacakan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan dalam kesempatan peringatan HUT Ke-15 Otonomi Daerah tingkat nasional yang diselenggarakan di Plaza Balaikota Bogor.

Berikut ini adalah 10 peringkat dan status kinerja 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling tinggi secara nasional.
1. Kabupaten Jombang 2. Kabupaten Bojonegoro 3. Kabupaten Sragen 4. Kabupaten Pacitan 5. Kabupaten Boalemo 6. Kabupaten Enrekang 7. Kabupaten Buleleng 8. Kabupaten Luwu Utara 9. Kabupaten Karanganyar 10. Kabupaten Kulon Progo

Dalam SK yang sama juga ditetapkan peringkat dan status kinerja 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional.
1. Kota Surakarta 2. Kota Semarang 3. Kota Banjar 4. Kota Yogyakarta 5. Kota Cimahi 6. Kota Sawahlunto 7. Kota Probolinggo 8. Kota Mojokerto 9. Kota Sukabumi 10. Kota Bogor

Bupati Suyanto mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Jombang yang turut membantu menyukseskan program otonomi daerah. “Kami dedikasikan penghargaan ini kepada seluruh masyarakat Jombang” tegasnya.

Suyanto berharap penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri ini makin memacu kinerja seluruh aparat SKPD agar lebih beik lagi kedepannya.”Ini bisa dijadikan sebagai motivator bagi aparat pemerintahan, agar yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik sehingga Jombang dapat kembali meraih apresiasi dari pemerintah pusat” pungkasnya. (Dedi_SJAM)

Kota santri kembali menambah deretan panjang penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Jombang dinobatkan sebagai kabupaten terbaik penyelenggara pemerintahan oleh Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) Senin (25/4) kemarin.

Sedikitnya terdapat 173 indikator penilaian, mulai dari lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil, dan ketahanan pangan. Penilaian juga dilakukan oleh tim penilai yang obyektif. Kemendagri memberikan penghargaan kepada 23 pemerintah daerah se-Indonesia yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuaskan.

Penetapan peringkat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Nomor 120-276 Tahun 2011. Gamawan menetapkan 10 besar penyelenggaraan pemerintahan bagi kabupaten dan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional. Penetapan itu dibacakan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan dalam kesempatan peringatan HUT Ke-15 Otonomi Daerah tingkat nasional yang diselenggarakan di Plaza Balaikota Bogor.

Berikut ini adalah 10 peringkat dan status kinerja 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling tinggi secara nasional.
1. Kabupaten Jombang 2. Kabupaten Bojonegoro 3. Kabupaten Sragen 4. Kabupaten Pacitan 5. Kabupaten Boalemo 6. Kabupaten Enrekang 7. Kabupaten Buleleng 8. Kabupaten Luwu Utara 9. Kabupaten Karanganyar 10. Kabupaten Kulon Progo

Dalam SK yang sama juga ditetapkan peringkat dan status kinerja 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional.
1. Kota Surakarta 2. Kota Semarang 3. Kota Banjar 4. Kota Yogyakarta 5. Kota Cimahi 6. Kota Sawahlunto 7. Kota Probolinggo 8. Kota Mojokerto 9. Kota Sukabumi 10. Kota Bogor

Bupati Suyanto mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Jombang yang turut membantu menyukseskan program otonomi daerah. “Kami dedikasikan penghargaan ini kepada seluruh masyarakat Jombang” tegasnya.

Suyanto berharap penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri ini makin memacu kinerja seluruh aparat SKPD agar lebih beik lagi kedepannya.”Ini bisa dijadikan sebagai motivator bagi aparat pemerintahan, agar yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik sehingga Jombang dapat kembali meraih apresiasi dari pemerintah pusat” pungkasnya. (Dedi_SJAM)

Selasa (19/4) kemarin, pelaksanaan Unas 2011 tingkat SMA, SMK dan MA memasuki hari kedua. Guna memantau secara langsung ujian akbar yang digelar mulai 18 sampai 21 April 2011 ini, Widjono Soeparno Wakil Bupati Jombang turun langsung ke lapangan. Namun sidak kedua ini dilakukan diam-diam tanpa diketahui wartawan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta Unas.

Sebelumnya, HM Munif Kusnan, SH Msi SekdaKab Jombang juga menggelar sidak pada hari pertama Unas. Sasaran lokasi kala itu, SMA N 2 Jombang, MAN Jombang dan SMA PGRI 1 Jombang. Kali ini, Wabup Widjono didampingi Muntholip, Plt Dinas Pendidikan Jombang juga menyidak 3 tempat sekaligus yakni SMA N 3 Jombang, SMK N 1 Jombang dan SMK N 3 Jombang.

”Alhamdulilah pelaksanaan Unas hari kedua berjalan tertib dan lancar, meskipun ada sedikit masalah terkait kekurangan soal” tegas Widjono sesaat setelah memantau jalannya Unas di SMA N 3 Jombang. Widjono menambahkan, panitia Unas cukup tanggap terhadap masalah kekurangan soal. Setelah diketahui ada yang kurang, panitia segera mencarikan soal cadangan.

Naskah soal unas 2011 berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah menerapkan kode soal berbeda, hal ini guna meminimalisir kecurangan peserta unas. Kemendiknas membuat 5 variasi soal berbeda dengan bobot yang sama tiap bidang study yang diujikan.

Mengingat prosentase kelulusan tahun lalu yang mencapai 99,9%. Widjono berharap tahun ini bisa sempurna. ”Harapannya 100 persen lulus dan itu tergantung keseriusan anak-anak dalam mengerjakan soal Unas ” jelasnya.

Sidak kemudian berlanjut ke SMK N 1 Jombang dan SMK N 3 Jombang. Di SMK N 1 Unas berjalan lancar dan tak menemui masalah. Namun di SMK N 3 terdapat sedikit kendala terkait soal Matematika SMA yang masuk dalam amplop naskah ujian SMK. Namun petugas dengan sigap mengamankan dan mengambil cadangan soal. (Dedi_SJAM)

Selasa (19/4) kemarin, pelaksanaan Unas 2011 tingkat SMA, SMK dan MA memasuki hari kedua. Guna memantau secara langsung ujian akbar yang digelar mulai 18 sampai 21 April 2011 ini, Widjono Soeparno Wakil Bupati Jombang turun langsung ke lapangan. Namun sidak kedua ini dilakukan diam-diam tanpa diketahui wartawan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta Unas.

Sebelumnya, HM Munif Kusnan, SH Msi SekdaKab Jombang juga menggelar sidak pada hari pertama Unas. Sasaran lokasi kala itu, SMA N 2 Jombang, MAN Jombang dan SMA PGRI 1 Jombang. Kali ini, Wabup Widjono didampingi Muntholip, Plt Dinas Pendidikan Jombang juga menyidak 3 tempat sekaligus yakni SMA N 3 Jombang, SMK N 1 Jombang dan SMK N 3 Jombang.

”Alhamdulilah pelaksanaan Unas hari kedua berjalan tertib dan lancar, meskipun ada sedikit masalah terkait kekurangan soal” tegas Widjono sesaat setelah memantau jalannya Unas di SMA N 3 Jombang. Widjono menambahkan, panitia Unas cukup tanggap terhadap masalah kekurangan soal. Setelah diketahui ada yang kurang, panitia segera mencarikan soal cadangan.

Naskah soal unas 2011 berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah menerapkan kode soal berbeda, hal ini guna meminimalisir kecurangan peserta unas. Kemendiknas membuat 5 variasi soal berbeda dengan bobot yang sama tiap bidang study yang diujikan.

Mengingat prosentase kelulusan tahun lalu yang mencapai 99,9%. Widjono berharap tahun ini bisa sempurna. ”Harapannya 100 persen lulus dan itu tergantung keseriusan anak-anak dalam mengerjakan soal Unas ” jelasnya.

Sidak kemudian berlanjut ke SMK N 1 Jombang dan SMK N 3 Jombang. Di SMK N 1 Unas berjalan lancar dan tak menemui masalah. Namun di SMK N 3 terdapat sedikit kendala terkait soal Matematika SMA yang masuk dalam amplop naskah ujian SMK. Namun petugas dengan sigap mengamankan dan mengambil cadangan soal. (Dedi_SJAM)

Hari pertama Ujian Nasional di Jombang diwarnai terselipnya soal matematika untuk SMK. Peristiwa ini terjadi di MAN Jombang yang lokasinya berhadapan dengan SMAN 2 Jombang, pada Senin (18/4).

Ujian hari pertama digelar serentak dengan mata ujian Bahasa Indonesia, baru pada jam kedua siswa kelas IPS mengerjakan soal Sosiologi dan siswa kelas IPA mengerjakan soal Biologi. Namun salah seorang siswa justru menerima naskah soal Matematika untuk SMK.

Terselipnya 1 naskah Matematika tersebut diketahui petugas pengawas ujian dan segera diamankan. Plt Kepala Dinas Pendidikan Jombang Muntholip ketika mendampingi rombongan Sekdakab Jombang M.Munif Kusnan untuk memantau jalannya UNAS menegaskan, terselipnya soal ujian matematika tersebut diketahui oleh petugas dan segera diamankan.

“Baru diketahui ketika dibuka di kelas, karena memang naskah ujian tersebut masih tersegel rapi jadi tidak ada yang tahu, setelah tahu langsung diamankan dan akan segera dibuat berita acaranya” ungkap Muntholip kepada wartawan..

Hasil pantauan UNAS pada hari pertama ujian nasional, tak satupun siswa yang absen. Kalaupun ada yang sakit ringan seperti yang terjadi di MAN Jombang, siswa langsung diberikan pengobatan sehingga dapat mengikuti UNAS kembali.

Rombongan pejabat yang dipimpin Sekdakab Jombang menggelar sidak di tiga tempat yakni SMA Negeri 2 Jombang, MAN Jombang dan SMA PGRI 1 Jombang. Sedangkan yang terjadi di SMA Negeri 2 Jombang, bukan soal yang tertukar. Namun jumlah soal mengalami kekurangan. Ternyata terselipnya soal yang salah jurusan tersebut juga terjadi di Lumajang juga beberapa daerah lain. (Wati_SJAM)

Hari pertama Ujian Nasional di Jombang diwarnai terselipnya soal matematika untuk SMK. Peristiwa ini terjadi di MAN Jombang yang lokasinya berhadapan dengan SMAN 2 Jombang, pada Senin (18/4).

Ujian hari pertama digelar serentak dengan mata ujian Bahasa Indonesia, baru pada jam kedua siswa kelas IPS mengerjakan soal Sosiologi dan siswa kelas IPA mengerjakan soal Biologi. Namun salah seorang siswa justru menerima naskah soal Matematika untuk SMK.

Terselipnya 1 naskah Matematika tersebut diketahui petugas pengawas ujian dan segera diamankan. Plt Kepala Dinas Pendidikan Jombang Muntholip ketika mendampingi rombongan Sekdakab Jombang M.Munif Kusnan untuk memantau jalannya UNAS menegaskan, terselipnya soal ujian matematika tersebut diketahui oleh petugas dan segera diamankan.

“Baru diketahui ketika dibuka di kelas, karena memang naskah ujian tersebut masih tersegel rapi jadi tidak ada yang tahu, setelah tahu langsung diamankan dan akan segera dibuat berita acaranya” ungkap Muntholip kepada wartawan..

Hasil pantauan UNAS pada hari pertama ujian nasional, tak satupun siswa yang absen. Kalaupun ada yang sakit ringan seperti yang terjadi di MAN Jombang, siswa langsung diberikan pengobatan sehingga dapat mengikuti UNAS kembali.

Rombongan pejabat yang dipimpin Sekdakab Jombang menggelar sidak di tiga tempat yakni SMA Negeri 2 Jombang, MAN Jombang dan SMA PGRI 1 Jombang. Sedangkan yang terjadi di SMA Negeri 2 Jombang, bukan soal yang tertukar. Namun jumlah soal mengalami kekurangan. Ternyata terselipnya soal yang salah jurusan tersebut juga terjadi di Lumajang juga beberapa daerah lain. (Wati_SJAM)

Kasus terselipnya soal Unas yang bukan pada tempatnya kembali terjadi di hari kedua Unas, Selasa (19/4). Setelah kemarin soal Matematika SMK muncul di jam ujian Bahasa Indonesia Aliyah, kali ini soal matematika SMA yang terselip dalam amplop naskah untuk SMK.

Ujian Nasional hari kedua dengan mata pelajaran tunggal matematika kembali diwarnai insiden soal salah jurusan. Hal ini menimpa SMK N 3 Jombang. Kesalahan soal ini diketahui petugas setelah membuka amplop naskah soal yang tersegel rapi. Setelah diketahui bahwa naskah soal matematika bukan untuk jenjang SMK, petugas segera mengamankan naskah tersebut.

Hal ini ditegaskan panitia Unas, Sutiyoto. Keberadaan soal yang salah jurusan tersebut tidak mengganggu jalannya Unas. “Sempat ada soal SMA yang masuk, jumlahnya 4 soal yakni paket 12” ujarnya kepada djombang.com.

Selain soal salah jurusan ia mengaku mendapati kekurangan soal untuk kode 54 sebanyak 4 soal, namun hal tersebut cepat diantisipasi dengan mengandalkan soal cadangan. “Kita ambilkan dari soal cadangan dan Alhamdulillah semua dapat teratasi” ujarnya.

Beberapa kasus lain terkait Unas juga terjadi tak hanya di kota santri. Seakan menjadi tanda tanya besar. Apakah memang pihak rekanan Dinas Pendidikan Pusat yang harus memikul tanggung jawab atas kesalahan ini, ataukah memang penyortiran naskah Unas lemah pengawasan? (Dedi Zulkarnain)

Kasus terselipnya soal Unas yang bukan pada tempatnya kembali terjadi di hari kedua Unas, Selasa (19/4). Setelah kemarin soal Matematika SMK muncul di jam ujian Bahasa Indonesia Aliyah, kali ini soal matematika SMA yang terselip dalam amplop naskah untuk SMK.

Ujian Nasional hari kedua dengan mata pelajaran tunggal matematika kembali diwarnai insiden soal salah jurusan. Hal ini menimpa SMK N 3 Jombang. Kesalahan soal ini diketahui petugas setelah membuka amplop naskah soal yang tersegel rapi. Setelah diketahui bahwa naskah soal matematika bukan untuk jenjang SMK, petugas segera mengamankan naskah tersebut.

Hal ini ditegaskan panitia Unas, Sutiyoto. Keberadaan soal yang salah jurusan tersebut tidak mengganggu jalannya Unas. “Sempat ada soal SMA yang masuk, jumlahnya 4 soal yakni paket 12” ujarnya kepada djombang.com.

Selain soal salah jurusan ia mengaku mendapati kekurangan soal untuk kode 54 sebanyak 4 soal, namun hal tersebut cepat diantisipasi dengan mengandalkan soal cadangan. “Kita ambilkan dari soal cadangan dan Alhamdulillah semua dapat teratasi” ujarnya.

Beberapa kasus lain terkait Unas juga terjadi tak hanya di kota santri. Seakan menjadi tanda tanya besar. Apakah memang pihak rekanan Dinas Pendidikan Pusat yang harus memikul tanggung jawab atas kesalahan ini, ataukah memang penyortiran naskah Unas lemah pengawasan? (Dedi Zulkarnain)

Apel kerja KORPRI Kabupaten Jombang yang jatuh pada (18/4) dilapangan pemkab Jombang diwarnai dengan penyerahan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan penyerahan tali asih kepada 67 PNS yang telah purnatugas (pensiun). Apel kerja tiap tanggal 17 tersebut dipimpin langsung oleh M.Munif Kusnan SH, MSi. Ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan oleh Sekda Munif kepada 67 anggota KORPRI yang telah purna.

Sementara yang terkait dengan KPE, diungkapkan oleh Sekda Munif bahwa proses pembuatan KPE telah dilakukan sejak tahun 2008 dan baru diserahkan pada awal 2011 ini. Diungkapkan oleh Sekda Munif bahwa tujuan diterbitkannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE) adalah untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun pegawai Negeri Sipil dan Keluarganya.

Di sisi lain dalam implementasinya Pencetakan KPE ini bertujuan untuk mendapatkan data biometric fisik PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS. Membangun database Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat. Memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada PNS yang lebih efektif dan efesien melalui penggunaan Kartu pegawai Negeri Sipil Elektronik.

Disampaikan oleh Bambang Waluyo pimpinan Bank Jatim cabang Jombang, bahwa saat ini jumlah KPE di Kabupaten Jombang adalah 12. 038 buah dan PIN Miller yang tersedia sebanyak 5.263. “Manfaat yang diperoleh dari KPE adalah memberikan kemudahan dalam layanan kepada PNS meliputi : untuk mengambil Gaji; untuk mengambil uang hasil kredit multiguna, transfer antar rekening Bank Jatim, untuk pembayaran telpon, listrik, pajak, dan transaksi layanan lainnya.

Momentum apel kerja pagi itu Sekda Munif juga mengajak seluruh PNS untuk mendoakan para pelajar SMA, MA, SMK yang mulai melaksanakan Ujian Nasional secara serentak, agar diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal dan mendapatkan nilai yang sempurna . (Wati_SJAM)

Apel kerja KORPRI Kabupaten Jombang yang jatuh pada (18/4) dilapangan pemkab Jombang diwarnai dengan penyerahan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan penyerahan tali asih kepada 67 PNS yang telah purnatugas (pensiun). Apel kerja tiap tanggal 17 tersebut dipimpin langsung oleh M.Munif Kusnan SH, MSi. Ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan oleh Sekda Munif kepada 67 anggota KORPRI yang telah purna.

Sementara yang terkait dengan KPE, diungkapkan oleh Sekda Munif bahwa proses pembuatan KPE telah dilakukan sejak tahun 2008 dan baru diserahkan pada awal 2011 ini. Diungkapkan oleh Sekda Munif bahwa tujuan diterbitkannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE) adalah untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun pegawai Negeri Sipil dan Keluarganya.

Di sisi lain dalam implementasinya Pencetakan KPE ini bertujuan untuk mendapatkan data biometric fisik PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS. Membangun database Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat. Memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada PNS yang lebih efektif dan efesien melalui penggunaan Kartu pegawai Negeri Sipil Elektronik.

Disampaikan oleh Bambang Waluyo pimpinan Bank Jatim cabang Jombang, bahwa saat ini jumlah KPE di Kabupaten Jombang adalah 12. 038 buah dan PIN Miller yang tersedia sebanyak 5.263. “Manfaat yang diperoleh dari KPE adalah memberikan kemudahan dalam layanan kepada PNS meliputi : untuk mengambil Gaji; untuk mengambil uang hasil kredit multiguna, transfer antar rekening Bank Jatim, untuk pembayaran telpon, listrik, pajak, dan transaksi layanan lainnya.

Momentum apel kerja pagi itu Sekda Munif juga mengajak seluruh PNS untuk mendoakan para pelajar SMA, MA, SMK yang mulai melaksanakan Ujian Nasional secara serentak, agar diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal dan mendapatkan nilai yang sempurna . (Wati_SJAM)

AKBP Samudi, S.IK secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kapolres Jombang semalam. Mantan Kapolres Jombang ini mengemban tugas baru sebagai Kapolres Jember. Posisinya digantikan oleh AKBP Marjuki, S.IK Msi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Binkar (bimbingan karier) di Polda Jatim.
Malam pamit kenal yang digelar Kamis (14/4) malam tersebut dihadiri segenap Muspida, jajaran pejabat lingkup Pemkab Jombang bersama Bupati dan Wabup. AKBP Samudi terbilang singkat bertugas di wilayah hukum Polres Jombang. Baru sekitar 8 bulan lalu ia menjabat sebagai Kapolres Jombang namun sekarang telah berpindah tugas.
Dalam sambutannya semalam, Samudi menegaskan bahwa ia tak menyangka akan secepat ini berpindah tugas. “Padahal yang punya firasat untuk meninggalkan Jombang itu Pak Kajari dan Ketua PN, karena masa tugas di Jombang sudah cukup lama, bahkan beliau sempat pamit ke saya” ujarnya tersenyum.
“Tapi malam ini saya yang pamit” tegasnya melanjutkan. Samudi menilai kondusifitas Jombang cukup stabil selama dirinya bertugas. “Tolok ukur saya mengatakan aman itu masyarakat tetap dapat beraktifitas” ujarnya. Suasana malam pamit kenal yang digelar di halaman Mapolres Jombang tersebut cukup epik. Panitia juga memutar profil Kapolres lama dengan dua layar lebar untuk memenuhi jarak pandang sekitar 1000 undangan.
Dalam kesempatan tersebut AKBP Samudi mohon pamit kepada seluruh jajaran Muspida, Bupati dan Wabup. Tak ketinggalan, ia juga memohon doa restu kepada seluruh anggota Polres Jombang. “Untuk anggota saya, saya mohon pamit, keberhasilan seorang pemimpin itu sebenarnya karena keberhasilan anggota” ujarnya.
Jabatan baru Kapolres Jombang saat ini diemban oleh AKBP Marjuki, S.IK Msi, adik kelas AKBP Samudi di Akpol. Bisa dibilang, seluruh anggota Polres Jombang sudah mengenal sosok bapak satu anak ini. Karena sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Bimbingan Karier. “Paling tidak, sudah tidak asing dengan saya karena tugas saya dulu menempatkan anggota di wilayah-wilayah jadi dipaksa untuk mengenal satu persatu anggota” ujarnya disambut riuh undangan.
AKBP Marjuki yang resmi menjabat sebagai Kapolres Jombang menceritakan awal kariernya di kepolisian. “Awal mula saya ditugaskan di Sulawesi, lalu sempat berpindah-pindah ke Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Surabaya sampai akhirnya ke Jombang” bebernya. “Bang Samudi ini adalah pembimbing kita dulu waktu di Akpol, kenapa saya panggil Bang, itu karena alumni 91 dan 93 tidak terlampau jauh” lanjutnya.
Bupati Suyanto saat memberikan sambutan sempat melontarkan guyonan khasnya. “Dari jauh wes mambu-mambu Jenderal” ujarnya disambut gerr undangan. “Hal ini juga hampir sama ketika 8 bulan yang lalu Pak Samudi menjabat sebagai Kapolres baru, juga mambu-mambu Jenderal” tegasnya sembari tersenyum.
Bupati Suyanto mengulas mengapa Jombang banyak melahirkan tokoh-tokoh penting yang akhirnya memiliki peran penting di lingkup nasional. “Jombang, banyak melahirkan orang-orang yang berpengaruh di tingkat nasional, seperti Pak Kapolri, tiap ke Jombang beliau tak pernah mau dikawal, ini culture Jombang” paparnya.
Jombang, lanjutnya, merupakan daerah pertemuan dua kebudayaan besar yakni surabayan dan mataraman. Dan sejak jaman Mojopahit, selalu menjadi tempat menimba ilmu. Hingga saat ini ada sekitar 148 pesantren besar dan kecil dengan total santri mencapai 13 ribu.
“Pak Samudi meskipun bertugas singkat di Jombang, tapi sudah memberi warna tersendiri. Beliau ini bisa memberi susasana cerah dan auranya sejuk” kata Suyanto. “Saya hafal betul kebiasaan Pak Samudi, pembawaan beliau tenang, meskipun dalam keadaan genting sekalipun” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Suyanto memaparkan bahwa sudah dua tahun berturut-turut Jombang mendapatkan apresiasi dalam hal kerjasama pemerintah daerah dan kepolisian resor. “Kerjasama yang solid ini sudah membuahkan 2 trophy penghargaan, yakni tahun 2010 dan 2011” pungkasnya. (Dedi_SJAM)

AKBP Samudi, S.IK secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kapolres Jombang semalam. Mantan Kapolres Jombang ini mengemban tugas baru sebagai Kapolres Jember. Posisinya digantikan oleh AKBP Marjuki, S.IK Msi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Binkar (bimbingan karier) di Polda Jatim.
Malam pamit kenal yang digelar Kamis (14/4) malam tersebut dihadiri segenap Muspida, jajaran pejabat lingkup Pemkab Jombang bersama Bupati dan Wabup. AKBP Samudi terbilang singkat bertugas di wilayah hukum Polres Jombang. Baru sekitar 8 bulan lalu ia menjabat sebagai Kapolres Jombang namun sekarang telah berpindah tugas.
Dalam sambutannya semalam, Samudi menegaskan bahwa ia tak menyangka akan secepat ini berpindah tugas. “Padahal yang punya firasat untuk meninggalkan Jombang itu Pak Kajari dan Ketua PN, karena masa tugas di Jombang sudah cukup lama, bahkan beliau sempat pamit ke saya” ujarnya tersenyum.
“Tapi malam ini saya yang pamit” tegasnya melanjutkan. Samudi menilai kondusifitas Jombang cukup stabil selama dirinya bertugas. “Tolok ukur saya mengatakan aman itu masyarakat tetap dapat beraktifitas” ujarnya. Suasana malam pamit kenal yang digelar di halaman Mapolres Jombang tersebut cukup epik. Panitia juga memutar profil Kapolres lama dengan dua layar lebar untuk memenuhi jarak pandang sekitar 1000 undangan.
Dalam kesempatan tersebut AKBP Samudi mohon pamit kepada seluruh jajaran Muspida, Bupati dan Wabup. Tak ketinggalan, ia juga memohon doa restu kepada seluruh anggota Polres Jombang. “Untuk anggota saya, saya mohon pamit, keberhasilan seorang pemimpin itu sebenarnya karena keberhasilan anggota” ujarnya.
Jabatan baru Kapolres Jombang saat ini diemban oleh AKBP Marjuki, S.IK Msi, adik kelas AKBP Samudi di Akpol. Bisa dibilang, seluruh anggota Polres Jombang sudah mengenal sosok bapak satu anak ini. Karena sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Bimbingan Karier. “Paling tidak, sudah tidak asing dengan saya karena tugas saya dulu menempatkan anggota di wilayah-wilayah jadi dipaksa untuk mengenal satu persatu anggota” ujarnya disambut riuh undangan.
AKBP Marjuki yang resmi menjabat sebagai Kapolres Jombang menceritakan awal kariernya di kepolisian. “Awal mula saya ditugaskan di Sulawesi, lalu sempat berpindah-pindah ke Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Surabaya sampai akhirnya ke Jombang” bebernya. “Bang Samudi ini adalah pembimbing kita dulu waktu di Akpol, kenapa saya panggil Bang, itu karena alumni 91 dan 93 tidak terlampau jauh” lanjutnya.
Bupati Suyanto saat memberikan sambutan sempat melontarkan guyonan khasnya. “Dari jauh wes mambu-mambu Jenderal” ujarnya disambut gerr undangan. “Hal ini juga hampir sama ketika 8 bulan yang lalu Pak Samudi menjabat sebagai Kapolres baru, juga mambu-mambu Jenderal” tegasnya sembari tersenyum.
Bupati Suyanto mengulas mengapa Jombang banyak melahirkan tokoh-tokoh penting yang akhirnya memiliki peran penting di lingkup nasional. “Jombang, banyak melahirkan orang-orang yang berpengaruh di tingkat nasional, seperti Pak Kapolri, tiap ke Jombang beliau tak pernah mau dikawal, ini culture Jombang” paparnya.
Jombang, lanjutnya, merupakan daerah pertemuan dua kebudayaan besar yakni surabayan dan mataraman. Dan sejak jaman Mojopahit, selalu menjadi tempat menimba ilmu. Hingga saat ini ada sekitar 148 pesantren besar dan kecil dengan total santri mencapai 13 ribu.
“Pak Samudi meskipun bertugas singkat di Jombang, tapi sudah memberi warna tersendiri. Beliau ini bisa memberi susasana cerah dan auranya sejuk” kata Suyanto. “Saya hafal betul kebiasaan Pak Samudi, pembawaan beliau tenang, meskipun dalam keadaan genting sekalipun” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Suyanto memaparkan bahwa sudah dua tahun berturut-turut Jombang mendapatkan apresiasi dalam hal kerjasama pemerintah daerah dan kepolisian resor. “Kerjasama yang solid ini sudah membuahkan 2 trophy penghargaan, yakni tahun 2010 dan 2011” pungkasnya. (Dedi_SJAM)

Keberhasilan Kab.Jombang di berbagai bidang memiliki daya pikat yang luar biasa bagi beberapa daerah. Terbukti pada Selasa (12/4) pagi, Kabupaten Jombang kembali mendapat kunjungan kerja dari luar pulau Jawa. Setelah beberapa waktu lalu DPRD Kab.Bima Nusa Tenggara Barat yang belajar tentang pelayanan kesehatan di Jombang, kali ini perwakilan Komisi III DPRD Kab.Tanah Datar Sumatera Barat yang singgah ke kota santri.

Sebanyak 17 wakil rakyat yang membidangi pembangunan di Tanah Datar tersebut tiba di Jombang pukul 10.30 WIB. Rombongan yang dipimpin H Bukhori Datuktuo, SE disambut Wabup Widjono didampingi Sekdakab Jombang, HM Munif Kusnan, SH Msi di ruang Soero Adiningrat.

Dalam kunjungannya kali ini, wakil rakyat dari tanah minang tersebut bermaksud untuk study banding terkait beberapa hal, diantaranya tentang sarana prasarana (infrastruktur), prioritas pembangunan fisik, pelestarian lingkungan, pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana rumah sakit.

Segenap pejabat dari beberapa Dinas terkait nampak hadir untuk memberikan materi yakni Dinas PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Pembangunan dan Direktur RSUD Jombang.

Wabup Widjono yang memimpin sesi dialog menegaskan banyak hal yang istimewa dari Jombang terkait bidang pembangunan, kebersihan dan infrastruktur. “Jombang kemarin mendapat penghargaan Reksaniyata dari pemerintah pusat, selain itu kita juga mendapat apresiasi otonomi awards” beber Widjono.

Ir.Sutjipto, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab.Jombang memberikan paparan tentang pengelolaan sampah. TPA Banjardowo yang selama ini menjadi pusat pengelolaan sampah di Jombang tak luput jadi bahan paparan. “TPA kita di Banjardowo jadi satu peran penting dalam penilaian Adipura dan mendapat predikat terbaik nasional” tegas Sutjipto.

Kepala BLH Jombang, Ir Heru Widjayanto dalam sesi tanya jawab membeber fakta terkait pelayanan kebersihan serta prestasi Kab.Jombang di bidang kebersihan. “Jombang telah meraih 5 kali Piala Adipura, serta mendapat penghargaan Menuju Indonesia Hijau atau MIH dengan trophy Reksaniyata” kata Heru.

Anggota Komisi III DPRD Tanah Datar mencoba lebih mengenal kota santri dengan mengajukan beberapa question terkait dengan moto Jombang yakni “beriman” bersih indah nyaman. “Yang kami tanyakan adalah terkait sampah, apakah sudah dapat diolah menjadi barang ekonomis” cetus salah seorang anggota Komisi III.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wabup Widjono menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Jombang telah dioptimalkan. Selain diolah di TPA, sampah juga didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomis.

Perwakilan dari Dinas Kesehatan juga memberikan paparan terkait pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas. Setelah sesi tanya jawab berakhir, rombongan Komisi III DPRD Tanah Datar Sumatera Barat melanjutkan perjalanan ke Kota Malang. (Dedi_SJAM)

Jombang, 12 April 2011
Tim Liputan SJAM

Keberhasilan Kab.Jombang di berbagai bidang memiliki daya pikat yang luar biasa bagi beberapa daerah. Terbukti pada Selasa (12/4) pagi, Kabupaten Jombang kembali mendapat kunjungan kerja dari luar pulau Jawa. Setelah beberapa waktu lalu DPRD Kab.Bima Nusa Tenggara Barat yang belajar tentang pelayanan kesehatan di Jombang, kali ini perwakilan Komisi III DPRD Kab.Tanah Datar Sumatera Barat yang singgah ke kota santri.

Sebanyak 17 wakil rakyat yang membidangi pembangunan di Tanah Datar tersebut tiba di Jombang pukul 10.30 WIB. Rombongan yang dipimpin H Bukhori Datuktuo, SE disambut Wabup Widjono didampingi Sekdakab Jombang, HM Munif Kusnan, SH Msi di ruang Soero Adiningrat.

Dalam kunjungannya kali ini, wakil rakyat dari tanah minang tersebut bermaksud untuk study banding terkait beberapa hal, diantaranya tentang sarana prasarana (infrastruktur), prioritas pembangunan fisik, pelestarian lingkungan, pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana rumah sakit.

Segenap pejabat dari beberapa Dinas terkait nampak hadir untuk memberikan materi yakni Dinas PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Pembangunan dan Direktur RSUD Jombang.

Wabup Widjono yang memimpin sesi dialog menegaskan banyak hal yang istimewa dari Jombang terkait bidang pembangunan, kebersihan dan infrastruktur. “Jombang kemarin mendapat penghargaan Reksaniyata dari pemerintah pusat, selain itu kita juga mendapat apresiasi otonomi awards” beber Widjono.

Ir.Sutjipto, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab.Jombang memberikan paparan tentang pengelolaan sampah. TPA Banjardowo yang selama ini menjadi pusat pengelolaan sampah di Jombang tak luput jadi bahan paparan. “TPA kita di Banjardowo jadi satu peran penting dalam penilaian Adipura dan mendapat predikat terbaik nasional” tegas Sutjipto.

Kepala BLH Jombang, Ir Heru Widjayanto dalam sesi tanya jawab membeber fakta terkait pelayanan kebersihan serta prestasi Kab.Jombang di bidang kebersihan. “Jombang telah meraih 5 kali Piala Adipura, serta mendapat penghargaan Menuju Indonesia Hijau atau MIH dengan trophy Reksaniyata” kata Heru.

Anggota Komisi III DPRD Tanah Datar mencoba lebih mengenal kota santri dengan mengajukan beberapa question terkait dengan moto Jombang yakni “beriman” bersih indah nyaman. “Yang kami tanyakan adalah terkait sampah, apakah sudah dapat diolah menjadi barang ekonomis” cetus salah seorang anggota Komisi III.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wabup Widjono menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Jombang telah dioptimalkan. Selain diolah di TPA, sampah juga didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomis.

Perwakilan dari Dinas Kesehatan juga memberikan paparan terkait pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas. Setelah sesi tanya jawab berakhir, rombongan Komisi III DPRD Tanah Datar Sumatera Barat melanjutkan perjalanan ke Kota Malang. (Dedi_SJAM)

Jombang, 12 April 2011
Tim Liputan SJAM

Keberhasilan Kab.Jombang di berbagai bidang memiliki daya pikat yang luar biasa bagi beberapa daerah. Terbukti pada Selasa (12/4) pagi, Kabupaten Jombang kembali mendapat kunjungan kerja dari luar pulau Jawa. Setelah beberapa waktu lalu DPRD Kab.Bima Nusa Tenggara Barat yang belajar tentang pelayanan kesehatan di Jombang, kali ini perwakilan Komisi III DPRD Kab.Tanah Datar Sumatera Barat yang singgah ke kota santri.
    Sebanyak 17 wakil rakyat yang membidangi pembangunan di Tanah Datar tersebut tiba di Jombang pukul 10.30 WIB. Rombongan yang dipimpin H Bukhori Datuktuo, SE disambut Wabup Widjono didampingi Sekdakab Jombang, HM Munif Kusnan, SH Msi di ruang Soero Adiningrat.
    Dalam kunjungannya kali ini, wakil rakyat dari tanah minang tersebut bermaksud untuk study banding terkait beberapa hal, diantaranya tentang sarana prasarana (infrastruktur), prioritas pembangunan fisik, pelestarian lingkungan, pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana rumah sakit.
    Segenap pejabat dari beberapa Dinas terkait nampak hadir untuk memberikan materi yakni Dinas PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Pembangunan dan Direktur RSUD Jombang.
    Wabup Widjono yang memimpin sesi dialog menegaskan banyak hal yang istimewa dari Jombang terkait bidang pembangunan, kebersihan dan infrastruktur. “Jombang kemarin mendapat penghargaan Reksaniyata dari pemerintah pusat, selain itu kita juga mendapat apresiasi otonomi awards” beber Widjono.
    Ir.Sutjipto, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab.Jombang memberikan paparan tentang pengelolaan sampah. TPA Banjardowo yang selama ini menjadi pusat pengelolaan sampah di Jombang tak luput jadi bahan paparan. “TPA kita di Banjardowo jadi satu peran penting dalam penilaian Adipura dan mendapat predikat terbaik nasional”  tegas Sutjipto.
    Kepala BLH Jombang, Ir Heru Widjayanto dalam sesi tanya jawab membeber fakta terkait pelayanan kebersihan serta prestasi Kab.Jombang di bidang kebersihan. “Jombang telah meraih 5 kali Piala Adipura, serta mendapat penghargaan Menuju Indonesia Hijau atau MIH dengan trophy Reksaniyata” kata Heru.
    Anggota Komisi III DPRD Tanah Datar mencoba lebih mengenal kota santri dengan mengajukan beberapa question terkait dengan moto Jombang yakni “beriman” bersih indah nyaman. “Yang kami tanyakan adalah terkait sampah, apakah sudah dapat diolah menjadi barang ekonomis” cetus salah seorang anggota Komisi III.
    Menjawab pertanyaan tersebut, Wabup Widjono menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Jombang telah dioptimalkan. Selain diolah di TPA, sampah juga didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomis.
    Perwakilan dari Dinas Kesehatan juga memberikan paparan terkait pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas. Setelah sesi tanya jawab berakhir, rombongan Komisi III DPRD Tanah Datar Sumatera Barat melanjutkan perjalanan ke Kota Malang. (Dedi_SJAM)

Jombang, 12 April 2011
Tim Liputan SJAM

Keberhasilan Kab.Jombang di berbagai bidang memiliki daya pikat yang luar biasa bagi beberapa daerah. Terbukti pada Selasa (12/4) pagi, Kabupaten Jombang kembali mendapat kunjungan kerja dari luar pulau Jawa. Setelah beberapa waktu lalu DPRD Kab.Bima Nusa Tenggara Barat yang belajar tentang pelayanan kesehatan di Jombang, kali ini perwakilan Komisi III DPRD Kab.Tanah Datar Sumatera Barat yang singgah ke kota santri.
    Sebanyak 17 wakil rakyat yang membidangi pembangunan di Tanah Datar tersebut tiba di Jombang pukul 10.30 WIB. Rombongan yang dipimpin H Bukhori Datuktuo, SE disambut Wabup Widjono didampingi Sekdakab Jombang, HM Munif Kusnan, SH Msi di ruang Soero Adiningrat.
    Dalam kunjungannya kali ini, wakil rakyat dari tanah minang tersebut bermaksud untuk study banding terkait beberapa hal, diantaranya tentang sarana prasarana (infrastruktur), prioritas pembangunan fisik, pelestarian lingkungan, pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana rumah sakit.
    Segenap pejabat dari beberapa Dinas terkait nampak hadir untuk memberikan materi yakni Dinas PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Pembangunan dan Direktur RSUD Jombang.
    Wabup Widjono yang memimpin sesi dialog menegaskan banyak hal yang istimewa dari Jombang terkait bidang pembangunan, kebersihan dan infrastruktur. “Jombang kemarin mendapat penghargaan Reksaniyata dari pemerintah pusat, selain itu kita juga mendapat apresiasi otonomi awards” beber Widjono.
    Ir.Sutjipto, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab.Jombang memberikan paparan tentang pengelolaan sampah. TPA Banjardowo yang selama ini menjadi pusat pengelolaan sampah di Jombang tak luput jadi bahan paparan. “TPA kita di Banjardowo jadi satu peran penting dalam penilaian Adipura dan mendapat predikat terbaik nasional”  tegas Sutjipto.
    Kepala BLH Jombang, Ir Heru Widjayanto dalam sesi tanya jawab membeber fakta terkait pelayanan kebersihan serta prestasi Kab.Jombang di bidang kebersihan. “Jombang telah meraih 5 kali Piala Adipura, serta mendapat penghargaan Menuju Indonesia Hijau atau MIH dengan trophy Reksaniyata” kata Heru.
    Anggota Komisi III DPRD Tanah Datar mencoba lebih mengenal kota santri dengan mengajukan beberapa question terkait dengan moto Jombang yakni “beriman” bersih indah nyaman. “Yang kami tanyakan adalah terkait sampah, apakah sudah dapat diolah menjadi barang ekonomis” cetus salah seorang anggota Komisi III.
    Menjawab pertanyaan tersebut, Wabup Widjono menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Jombang telah dioptimalkan. Selain diolah di TPA, sampah juga didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomis.
    Perwakilan dari Dinas Kesehatan juga memberikan paparan terkait pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas. Setelah sesi tanya jawab berakhir, rombongan Komisi III DPRD Tanah Datar Sumatera Barat melanjutkan perjalanan ke Kota Malang. (Dedi_SJAM)

Jombang, 12 April 2011
Tim Liputan SJAM

Guna meringankan beban keluarga bayi kembar siam dempet pinggul Rohman-Rohim yang tengah menjalani operasi di RS Dr.Sutomo Surabaya , Sekdakab Jombang M. Munif Kusnan SH, MSi atas nama Bupati Jombang memberikan sumbangan sejumlah uang.

Didampingi Tri Endah sektiwati, Kabag Humas Sekdakab Jombang, serta Camat Mojowarno, pada (11/4) siang menyerahkan bantuan tersebut dan diterima nenek sang bayi yang juga disaksikan bude dan ketiga anak pasangan Anis Mulyo dan Supinah warga Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang .

“Tidak banyak jumlahnya, namun mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban dan cobaan yang ada, serta  bermanfaat bagi keluarga Rochman dan Rochim”, tutur Munif Kusnan

Sebelumnya Pemkab Jombang juga sudah memfasilitasi keberangkatan keluarga tersebut untuk menjalani operasi ke Rumah sakit Dr.Sutomo Surabaya.

Sutrami menjelaskan, selama anaknya berada di Surabaya, keluarga tidak punya penghasilan tetap. Betapa tidak, sejauh ini Anis merupakan tulang punggung keluarga. Ia hanya bekerja sebagai tukang kayu. "Sudah lama anak saya tidak bekerja karena harus menunggu cucu saya di rumah sakit," tambahnya.

Pun demikian, bibir Sutrami tak berhenti mengucap rasa syukur atas sumbangan tersebut. “Kami sangat berterima kasih, ini akan membantu untuk membeli kebutuhan sehari-hari”, tuturnya.

Sekda Munif Kusnan pada kesempatan tersebut mengajak keluarga dan tetangga yang menyaksikan penyerahan sumbangan tersebut, berdoa bersama agar proses operasi pemisahan Rochman -Rochim berhasil dengan lancar dan segera sembuh.

Bocah kembar siam Rochman - Rochim merupakan anak ke 4 dan ke 5 dari pasangan Anis - Supinah. Anak pertama Anis bernama Wahyu Widodo Asmoro (12), duduk di kelas 1 SMP. Sedangkan anak ke dua, Wahyu Dwi Widodo (9), ketiga, Wahyu Dias Astri (5). "Dan yang nomor 4 dan 5 adalah Rochman - Rochim. Mereka masih berusia 19 bulan," lanjutnya.

Sutrami mengaku sangat sedih saat teringat dengan kondisi cucunya itu. Perempuan ini kemudian menceritakan proses persalinan Rochman - Rochim pada 4 September 2009 lalu. Dengan dibantu bidan desa, Supinah melahirkan bayi laki-laki kembar siam dempet pinggul dan bokong.

Meskipun menerima kondisi pahit tersebut, keluarga ini berusaha untuk tabah. Sampai akhirnya bayi Rochman - Rochim harus di rujuk ke rumah sakit di Surabaya.

Semenjak itu, seluruh tanggungan keluaga anis mulyo ditanggung oleh sutrami. Terutama untuk kebutuhan ketiga anak Anis lainnya. “Ya, seluruh kebutuhan hidupnya harus menggantung dengan kondisi seadanya”, tuturnya

Saat dilahirkan bayi kembar siam tersebut memiliki berat 5,1 kg dengan panjang 59 cm. Namun bayi itu mengalami dempet mulai pantat hingga penis. Selain itu, bayi kembar tersebut tidak memiliki lubang anus atau mengalami atresia ani.(Wati_SJAM)

Jombang,, 11 April 2011

Tim Liputan SJAM

Guna meringankan beban keluarga bayi kembar siam dempet pinggul Rohman-Rohim yang tengah menjalani operasi di RS Dr.Sutomo Surabaya , Sekdakab Jombang M. Munif Kusnan SH, MSi atas nama Bupati Jombang memberikan sumbangan sejumlah uang.

Didampingi Tri Endah sektiwati, Kabag Humas Sekdakab Jombang, serta Camat Mojowarno, pada (11/4) siang menyerahkan bantuan tersebut dan diterima nenek sang bayi yang juga disaksikan bude dan ketiga anak pasangan Anis Mulyo dan Supinah warga Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang .

“Tidak banyak jumlahnya, namun mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban dan cobaan yang ada, serta  bermanfaat bagi keluarga Rochman dan Rochim”, tutur Munif Kusnan

Sebelumnya Pemkab Jombang juga sudah memfasilitasi keberangkatan keluarga tersebut untuk menjalani operasi ke Rumah sakit Dr.Sutomo Surabaya.

Sutrami menjelaskan, selama anaknya berada di Surabaya, keluarga tidak punya penghasilan tetap. Betapa tidak, sejauh ini Anis merupakan tulang punggung keluarga. Ia hanya bekerja sebagai tukang kayu. "Sudah lama anak saya tidak bekerja karena harus menunggu cucu saya di rumah sakit," tambahnya.

Pun demikian, bibir Sutrami tak berhenti mengucap rasa syukur atas sumbangan tersebut. “Kami sangat berterima kasih, ini akan membantu untuk membeli kebutuhan sehari-hari”, tuturnya.

Sekda Munif Kusnan pada kesempatan tersebut mengajak keluarga dan tetangga yang menyaksikan penyerahan sumbangan tersebut, berdoa bersama agar proses operasi pemisahan Rochman -Rochim berhasil dengan lancar dan segera sembuh.

Bocah kembar siam Rochman - Rochim merupakan anak ke 4 dan ke 5 dari pasangan Anis - Supinah. Anak pertama Anis bernama Wahyu Widodo Asmoro (12), duduk di kelas 1 SMP. Sedangkan anak ke dua, Wahyu Dwi Widodo (9), ketiga, Wahyu Dias Astri (5). "Dan yang nomor 4 dan 5 adalah Rochman - Rochim. Mereka masih berusia 19 bulan," lanjutnya.

Sutrami mengaku sangat sedih saat teringat dengan kondisi cucunya itu. Perempuan ini kemudian menceritakan proses persalinan Rochman - Rochim pada 4 September 2009 lalu. Dengan dibantu bidan desa, Supinah melahirkan bayi laki-laki kembar siam dempet pinggul dan bokong.

Meskipun menerima kondisi pahit tersebut, keluarga ini berusaha untuk tabah. Sampai akhirnya bayi Rochman - Rochim harus di rujuk ke rumah sakit di Surabaya.

Semenjak itu, seluruh tanggungan keluaga anis mulyo ditanggung oleh sutrami. Terutama untuk kebutuhan ketiga anak Anis lainnya. “Ya, seluruh kebutuhan hidupnya harus menggantung dengan kondisi seadanya”, tuturnya

Saat dilahirkan bayi kembar siam tersebut memiliki berat 5,1 kg dengan panjang 59 cm. Namun bayi itu mengalami dempet mulai pantat hingga penis. Selain itu, bayi kembar tersebut tidak memiliki lubang anus atau mengalami atresia ani.(Wati_SJAM)

Jombang,, 11 April 2011

Tim Liputan SJAM

Memperingati 1 Abad wafatnya KH Abdul Wakhid Hasyim, serangkaian agenda besar telah dirancang. Salah satunya yakni peluncuran film dokumenter perjalanan KH.A.Wahid Hasyim yang merupakan tokoh nasional, ayah dari Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang rencananya diputar pada 8 Juni 2011 atau 6 Rajab 1432 H.

Peluncuran film yang diberi judul “Cahaya dari Timur” ini rencananya dibuka oleh KH. Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. ”Secara hitungan Hijriah genap 100 tahun KH.A.Wahid Hasyim dan rangkaiannya akan banyak dilakukan dengan berbagai kegiatan,seperti bedah buku, film dan tokoh intelektual menulis mengenai Wahid Hasyim,” ujar Gus Sholah.

Menurut KH. Salahuddin Wahid, panitia pusat 1 Abad putra pertama KH. M. Hasyim Asy’ari pendiri NU dan Pesantren Tebuireng ini menggelar serangkaian kegiatan di tiga bidang yaitu Keagamaan, Kajian Pemikiran dan Aktivitas Sosial yang dipusatkan di beberapa kota besar di tanah air antara lain Jakarta, Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jombang, Makasar.

Film dokumenter yang sedang digarap ini mengisahkan perjalanan KH. A.Wahid Hasyim dan karya yang mengungkapkan siapa Wahid Hasyim. Pembuatan Film dilaksanakan oleh Enje Movie dengan sutradara Ismail Sofyan Sani dan Anto Santoso. Beberapa artis juga berperan dalam film yang juga dibintangi oleh Gus Sholah ini yakni Elmanik, Acha Septriasa, Rahel Amanda, Revalina S dan Reza Rahardian.

Aisyah Hamid Baidlowi salah satu keluarga besar Wahid Hasyim mengucapkan banyak terimakasih atas pembuatan film dokumenter ini.”Meski tidak banyak meninggalkan tulisan, namun pemikiran beliau banyak dikutip berbagai media pada masanya. Beliau yang mengusulkan perjalanan haji oleh swasta dan mencetak Al Qur’an sendiri di Indonesia” ujar Aisyah. (Dedi_SJAM)

Jombang, 11 April 2011
TIM LIPUTAN SJAM

Memperingati 1 Abad wafatnya KH Abdul Wakhid Hasyim, serangkaian agenda besar telah dirancang. Salah satunya yakni peluncuran film dokumenter perjalanan KH.A.Wahid Hasyim yang merupakan tokoh nasional, ayah dari Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang rencananya diputar pada 8 Juni 2011 atau 6 Rajab 1432 H.

Peluncuran film yang diberi judul “Cahaya dari Timur” ini rencananya dibuka oleh KH. Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. ”Secara hitungan Hijriah genap 100 tahun KH.A.Wahid Hasyim dan rangkaiannya akan banyak dilakukan dengan berbagai kegiatan,seperti bedah buku, film dan tokoh intelektual menulis mengenai Wahid Hasyim,” ujar Gus Sholah.

Menurut KH. Salahuddin Wahid, panitia pusat 1 Abad putra pertama KH. M. Hasyim Asy’ari pendiri NU dan Pesantren Tebuireng ini menggelar serangkaian kegiatan di tiga bidang yaitu Keagamaan, Kajian Pemikiran dan Aktivitas Sosial yang dipusatkan di beberapa kota besar di tanah air antara lain Jakarta, Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jombang, Makasar.

Film dokumenter yang sedang digarap ini mengisahkan perjalanan KH. A.Wahid Hasyim dan karya yang mengungkapkan siapa Wahid Hasyim. Pembuatan Film dilaksanakan oleh Enje Movie dengan sutradara Ismail Sofyan Sani dan Anto Santoso. Beberapa artis juga berperan dalam film yang juga dibintangi oleh Gus Sholah ini yakni Elmanik, Acha Septriasa, Rahel Amanda, Revalina S dan Reza Rahardian.

Aisyah Hamid Baidlowi salah satu keluarga besar Wahid Hasyim mengucapkan banyak terimakasih atas pembuatan film dokumenter ini.”Meski tidak banyak meninggalkan tulisan, namun pemikiran beliau banyak dikutip berbagai media pada masanya. Beliau yang mengusulkan perjalanan haji oleh swasta dan mencetak Al Qur’an sendiri di Indonesia” ujar Aisyah. (Dedi_SJAM)

Jombang, 11 April 2011
TIM LIPUTAN SJAM

Kamis (7/4) pagi, ratusan petugas penjaga tanggul Sungai Brantas berbondong-bondong ke Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang. Kehadiran frontliner atau garda terdepan pengaman tanggul Brantas ini tak lain untuk menghadiri Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) DAS Brantas Berbasis Partisipatif yang digelar Bakesbangpolinmas.

Fungsi utama yang strategis sebagai sistem sosial dan lingkungan hidup menjadikan sungai Brantas mutlak membutuhkan pengawasan. DAS sepanjang kurang lebih 70,5 km tersebut melintasi 8 kecamatan yakni Bandarkedungmulyo, Megaluh, Kudu, Plandaan, Ploso, Tembelang, Kesamben, dan Ngusikan.

Agenda yang dihadiri oleh Bupati Suyanto, DPRD Komisi C dan perwakilan dari BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai tersebut dimulai pukul 10.00 WIB. Bupati Suyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelamatan dan pemeliharaan tanggul Brantas harus jadi yang utama jika tak mau jadi ancaman.

“Kalau terus ditambang, Brantas akan jadi ancaman bagi anak cucu kita” tegas Suyanto. Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan manajemen yang terpusat dan dikendalikan penuh oleh BBWS Sungai Brantas. “Manajemen pemeliharaan harus one river, one management” kata Suyanto.

Beberapa waktu lalu, Pemkab Jombang telah menandatangani MOU kesepakatan bersama terkait pengelolaan sumber daya air sungai Brantas bersama Perum Jasa Tirta dan BBWS di Selorejo Malang.

Hal ini karena Brantas disamping berfungsi sebagai sungai juga berfungsi sebagai pengendalian banjir, mengcover kebutuhan air minum dan industri. Bupati Suyanto juga menceritakan jejak rekam Sungai Brantas pada awal tahun 70-an dimana setiap tahun desa-desa yang ada disamping tanggul mengalami kebanjiran.

“Banjir ini bahkan sampai Kertosono dan Kediri, tidak hanya Jombang saja” kenang Suyanto. Sosialisasi yang diberikan pada Kelompok Masyarakat Jogo Tanggul ini merupakan bagian dari program pemberdayaan kelompok masyarakat di sekitar area tanggul. (Dedi_SJAM)

Jombang, 7 April 2011
Tim Liputan SJAM

Kamis (7/4) pagi, ratusan petugas penjaga tanggul Sungai Brantas berbondong-bondong ke Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang. Kehadiran frontliner atau garda terdepan pengaman tanggul Brantas ini tak lain untuk menghadiri Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) DAS Brantas Berbasis Partisipatif yang digelar Bakesbangpolinmas.

Fungsi utama yang strategis sebagai sistem sosial dan lingkungan hidup menjadikan sungai Brantas mutlak membutuhkan pengawasan. DAS sepanjang kurang lebih 70,5 km tersebut melintasi 8 kecamatan yakni Bandarkedungmulyo, Megaluh, Kudu, Plandaan, Ploso, Tembelang, Kesamben, dan Ngusikan.

Agenda yang dihadiri oleh Bupati Suyanto, DPRD Komisi C dan perwakilan dari BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai tersebut dimulai pukul 10.00 WIB. Bupati Suyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelamatan dan pemeliharaan tanggul Brantas harus jadi yang utama jika tak mau jadi ancaman.

“Kalau terus ditambang, Brantas akan jadi ancaman bagi anak cucu kita” tegas Suyanto. Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan manajemen yang terpusat dan dikendalikan penuh oleh BBWS Sungai Brantas. “Manajemen pemeliharaan harus one river, one management” kata Suyanto.

Beberapa waktu lalu, Pemkab Jombang telah menandatangani MOU kesepakatan bersama terkait pengelolaan sumber daya air sungai Brantas bersama Perum Jasa Tirta dan BBWS di Selorejo Malang.

Hal ini karena Brantas disamping berfungsi sebagai sungai juga berfungsi sebagai pengendalian banjir, mengcover kebutuhan air minum dan industri. Bupati Suyanto juga menceritakan jejak rekam Sungai Brantas pada awal tahun 70-an dimana setiap tahun desa-desa yang ada disamping tanggul mengalami kebanjiran.

“Banjir ini bahkan sampai Kertosono dan Kediri, tidak hanya Jombang saja” kenang Suyanto. Sosialisasi yang diberikan pada Kelompok Masyarakat Jogo Tanggul ini merupakan bagian dari program pemberdayaan kelompok masyarakat di sekitar area tanggul. (Dedi_SJAM)

Jombang, 7 April 2011
Tim Liputan SJAM

Widjono Soeparno, Wakil Bupati Jombang sadar betul bahwa Ujian Nasional rawan terjadi kecurangan. Salah satunya adalah pemakaian joki dalam ujian akbar tersebut. Hal ini ditegaskan disela menghadiri istighosah bersama siswa kelas 12 se-Kab.Jombang di Masjid Ulil Albab Tebuireng Selasa (5/4) kemarin.

“Jangan sampai ada joki karena ujian ini kaitannya dengan mutu dan kualitas siswa dan unas menentukan kelulusan sebesar 60%” kata Widjono kepada wartawan.

Ujian rencananya dihelat pada 18 s/d 21 April 2011, dengan agenda ujian susulan pada 25 s/d 28 April 2011. “Saya sampaikan supaya jangan ada yang sampai ikut ujian susulan dan semua bisa lulus 100%” tukas Widjono disambut meriah ribuan siswa yang hadir.

Wabup Widjono juga menegaskan nilai terendah atau batas nilai terendah dalam Unas telah ditetapkan 5,5 jika dihitung rata-rata. Penghitungan nilai ujian nasional dan ujian sekolah berbanding 60 : 40. “Hitungannya, Unas 60% dan 40% sisanya diambil dari nilai ujian sekolah” tambahnya.

Widjono yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Narkotika Kabupaten juga menghimbau para siswa untuk menjauhi narkoba. “Tidak ada tanah sejengkal pun di Jombang ini yang bebas dari narkoba, untuk itu saya pesan kepada adik-adik semua untuk menjauhi barang haram tersebut karena hanya akan merusak masa depan” tegas mantan SekdaKab Jombang ini.

Kekhawatiran Widjono memang wajar, mengingat beberapa waktu lalu 3 orang pelajar di Jombang kedapatan menggunakan barang terlarang jenis shabu-shabu dan kasusnya telah dilimpahkan ke pengadilan. (Dedi_SJAM)

Jombang, 6 April 2011
Tim Liputan SJAM

Widjono Soeparno, Wakil Bupati Jombang sadar betul bahwa Ujian Nasional rawan terjadi kecurangan. Salah satunya adalah pemakaian joki dalam ujian akbar tersebut. Hal ini ditegaskan disela menghadiri istighosah bersama siswa kelas 12 se-Kab.Jombang di Masjid Ulil Albab Tebuireng Selasa (5/4) kemarin.

“Jangan sampai ada joki karena ujian ini kaitannya dengan mutu dan kualitas siswa dan unas menentukan kelulusan sebesar 60%” kata Widjono kepada wartawan.

Ujian rencananya dihelat pada 18 s/d 21 April 2011, dengan agenda ujian susulan pada 25 s/d 28 April 2011. “Saya sampaikan supaya jangan ada yang sampai ikut ujian susulan dan semua bisa lulus 100%” tukas Widjono disambut meriah ribuan siswa yang hadir.

Wabup Widjono juga menegaskan nilai terendah atau batas nilai terendah dalam Unas telah ditetapkan 5,5 jika dihitung rata-rata. Penghitungan nilai ujian nasional dan ujian sekolah berbanding 60 : 40. “Hitungannya, Unas 60% dan 40% sisanya diambil dari nilai ujian sekolah” tambahnya.

Widjono yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Narkotika Kabupaten juga menghimbau para siswa untuk menjauhi narkoba. “Tidak ada tanah sejengkal pun di Jombang ini yang bebas dari narkoba, untuk itu saya pesan kepada adik-adik semua untuk menjauhi barang haram tersebut karena hanya akan merusak masa depan” tegas mantan SekdaKab Jombang ini.

Kekhawatiran Widjono memang wajar, mengingat beberapa waktu lalu 3 orang pelajar di Jombang kedapatan menggunakan barang terlarang jenis shabu-shabu dan kasusnya telah dilimpahkan ke pengadilan. (Dedi_SJAM)

Jombang, 6 April 2011
Tim Liputan SJAM

Selasa (5/4) pagi, ribuan siswa kelas 12 SMA/SMK/MA se-Kabupaten Jombang berkumpul di Masjid Ulil Alab, Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kedatangan ribuan siswa ini, untuk mengikuti istoghosah bersama jelang ujian nasional.

Alternatif pemilihan Masjid Ulil Albab sebagai tempat istighosah karena masjid agung Jami’ masih dalam pembangunan. Dalam agenda yang digelar oleh MGMP PAI Jombang tersebut Wabup Widjono hadir didampingi Muntholip, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jombang.

KH Lukman Hakim mewakili pengurus Ponpes menegaskan Gus Sholah tak dapat menghadiri istighosah yang sudah direncanakan 1 minggu sebelumnya ini dikarenakan ada kegiatan di Jakarta. “Beliau ada kegiatan jadi mohon maaf tak bisa hadir” tegasnya.

Dengan dipilihnya masjid Ulil Albab sebagai tempat istighosah ribuan siswa kelas 12 ini, Lukman Hakim menyebut telah mengakui ribuan siswa yang hadir sebagai santri Ponpes Tebuireng. “Semuanya saya akui jadi santri di Tebuireng selama 1 hari, saya harap selamanya akan jadi santri” tukasnya disambut riuh siswa yang hadir.

Wabup Widjono yang memberikan sambutan memaparkan beberapa hal terkait pelaksanaan Unas 2010. Dari sekitar 15.600 siswa yang ikut ujian, yang lulus sebesar 98,98 %. “Saya harap tahun ini lulus sampai 100 %, dan mutu kualitas siswa makin meningkat” pungkas Widjono. (Dedi_SJAM)

Jombang, 5 April 2011
Tim Liputan SJAM

Selasa (5/4) pagi, ribuan siswa kelas 12 SMA/SMK/MA se-Kabupaten Jombang berkumpul di Masjid Ulil Alab, Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kedatangan ribuan siswa ini, untuk mengikuti istoghosah bersama jelang ujian nasional.

Alternatif pemilihan Masjid Ulil Albab sebagai tempat istighosah karena masjid agung Jami’ masih dalam pembangunan. Dalam agenda yang digelar oleh MGMP PAI Jombang tersebut Wabup Widjono hadir didampingi Muntholip, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jombang.

KH Lukman Hakim mewakili pengurus Ponpes menegaskan Gus Sholah tak dapat menghadiri istighosah yang sudah direncanakan 1 minggu sebelumnya ini dikarenakan ada kegiatan di Jakarta. “Beliau ada kegiatan jadi mohon maaf tak bisa hadir” tegasnya.

Dengan dipilihnya masjid Ulil Albab sebagai tempat istighosah ribuan siswa kelas 12 ini, Lukman Hakim menyebut telah mengakui ribuan siswa yang hadir sebagai santri Ponpes Tebuireng. “Semuanya saya akui jadi santri di Tebuireng selama 1 hari, saya harap selamanya akan jadi santri” tukasnya disambut riuh siswa yang hadir.

Wabup Widjono yang memberikan sambutan memaparkan beberapa hal terkait pelaksanaan Unas 2010. Dari sekitar 15.600 siswa yang ikut ujian, yang lulus sebesar 98,98 %. “Saya harap tahun ini lulus sampai 100 %, dan mutu kualitas siswa makin meningkat” pungkas Widjono. (Dedi_SJAM)

Jombang, 5 April 2011
Tim Liputan SJAM

Situasi politik Libya yang memanas menjadi perhatian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI), Andi Malarangeng. Menurutnya, Presiden Libya, Moammar Khadafi, adalah sosok pemimpin yang ngeyel terhadap kepentingan arus bawah.

Andi menegaskan bahwa sosok Khadafi juga ada di Indonesia. Sosok ini meskipun sudah disuruh turun dari jabatannya namun tetap ngeyel juga. "Tapi kalau di Indonesia, dia itu hanya Khadafi kecil. Semua orang pasti tahu siapa Khadafi kecil itu," kata Andi saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan santri Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, pada Rabu (30/3/2011) siang.

Alumnus UGM ini mengatakan, dinamika politik di Timur Tengah cukup bervariasi. Rata-rata, pemimpinnya sudah mengendalikan kekuasaan puluhan tahun. Semisal, Ben Ali dari Tunisia, Hosni Mubarak dari Mesir, dan Khadafi dari Libya.
"Namun, dari sejumlah pemimpin itu yang paling ngeyel adalah Khadafi. Sekali lagi, di Indonesia juga ada orang seperti Khadafi. Disuruh mundur, tapi ngeyel," katanya menegaskan.

Siapakah Khadafi kecil yang dimaksud? Awalnya, Andi tidak menyebut siapa Khadafi kecil itu. Namun di tengah pidato ia akhirnya mengatakan juga. "Kalau ketua PSSI itu mundur dari dulu, seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh Presiden Habibi yang waktu itu begitu pertanggungjawabannya ditolak, beliau selanjutnya tidak akan mencalonkan kembali sebagai Presiden, barangkali persolannya langsung selesai. Tapi orangnya ngeyel," kata Menpora yang disambut tepuk tangan.

Melalui kuliah umum dengan tema “Pemuda Dan Pembangunan Politik Yang Berkarakter” siang itu, Menpora Andi Mallarangeng mengajak untuk membangun Kepemudaan Dan Olahraga di Pesantren. Dan diharapkan Pesantren yang ada di Jombang menjadi pelopornya.

Menpora berharap, kiprah Pondok Pesantren bukan hanya sebatas mempelajari kitab kuning saja. Yang tidak kalah penting, menurut Andi, adalah kegiatan dibidang kepemudaan dan keolahragaan. Dengan begitu, sumber daya santri semakin mumpuni. "Kami dari Kemenpora siap membantu," kata pria berdarah Makasar ini.

Hadir dalam acara itu, pengasuh Ponpes Darul Ulum, KH Zulfikar As'ad, Ketua PCNU Jombang, KH Isrofil Amar, Bupati Jombang Suyanto, serta Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf.

Usai dari Ponpes darul Ulum selanjutnya Menpora melanjutkan agendanya meresmikan gedung serba guna di Ponpes Bahrul ulum tambak beras Jombang. (Wati_SJAM)

Jombang, 30 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Situasi politik Libya yang memanas menjadi perhatian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI), Andi Malarangeng. Menurutnya, Presiden Libya, Moammar Khadafi, adalah sosok pemimpin yang ngeyel terhadap kepentingan arus bawah.

Andi menegaskan bahwa sosok Khadafi juga ada di Indonesia. Sosok ini meskipun sudah disuruh turun dari jabatannya namun tetap ngeyel juga. "Tapi kalau di Indonesia, dia itu hanya Khadafi kecil. Semua orang pasti tahu siapa Khadafi kecil itu," kata Andi saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan santri Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, pada Rabu (30/3/2011) siang.

Alumnus UGM ini mengatakan, dinamika politik di Timur Tengah cukup bervariasi. Rata-rata, pemimpinnya sudah mengendalikan kekuasaan puluhan tahun. Semisal, Ben Ali dari Tunisia, Hosni Mubarak dari Mesir, dan Khadafi dari Libya.
"Namun, dari sejumlah pemimpin itu yang paling ngeyel adalah Khadafi. Sekali lagi, di Indonesia juga ada orang seperti Khadafi. Disuruh mundur, tapi ngeyel," katanya menegaskan.

Siapakah Khadafi kecil yang dimaksud? Awalnya, Andi tidak menyebut siapa Khadafi kecil itu. Namun di tengah pidato ia akhirnya mengatakan juga. "Kalau ketua PSSI itu mundur dari dulu, seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh Presiden Habibi yang waktu itu begitu pertanggungjawabannya ditolak, beliau selanjutnya tidak akan mencalonkan kembali sebagai Presiden, barangkali persolannya langsung selesai. Tapi orangnya ngeyel," kata Menpora yang disambut tepuk tangan.

Melalui kuliah umum dengan tema “Pemuda Dan Pembangunan Politik Yang Berkarakter” siang itu, Menpora Andi Mallarangeng mengajak untuk membangun Kepemudaan Dan Olahraga di Pesantren. Dan diharapkan Pesantren yang ada di Jombang menjadi pelopornya.

Menpora berharap, kiprah Pondok Pesantren bukan hanya sebatas mempelajari kitab kuning saja. Yang tidak kalah penting, menurut Andi, adalah kegiatan dibidang kepemudaan dan keolahragaan. Dengan begitu, sumber daya santri semakin mumpuni. "Kami dari Kemenpora siap membantu," kata pria berdarah Makasar ini.

Hadir dalam acara itu, pengasuh Ponpes Darul Ulum, KH Zulfikar As'ad, Ketua PCNU Jombang, KH Isrofil Amar, Bupati Jombang Suyanto, serta Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf.

Usai dari Ponpes darul Ulum selanjutnya Menpora melanjutkan agendanya meresmikan gedung serba guna di Ponpes Bahrul ulum tambak beras Jombang. (Wati_SJAM)

Jombang, 30 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Program SToPS atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan ODF (Open Defecation Free) atau tidak BAB di sembarang tempat yang telah dijalankan Kab.Jombang cukup menarik perhatian. Setelah pada 2010 lalu, Bill and Melinda Gates Foundation terjun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat penerapan program ini, kini giliran delegasi WSP (Water and Sanitation Program) Laos yang belajar ke Jombang, Kamis (31/3) pagi.

Rombongan delegasi WSP Laos tiba di kota santri didampingi oleh Kementrian Kesehatan RI dan perwakilan UNICEF Laos. Wakil Bupati Jombang, Widjono Soeparno menyambut hangat rombongan di ruang rapat Wabup ditemani jajaran Kepala Dinas.

Dr.Van Kongkeo, Deputy Director Champasack Provincial Health Department (setingkat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, red) yang memimpin rombongan membuka dialog dengan ucapan selamat pagi. “Selamat pagi, we are from Laos, need to learn everything about CTSL or STBM programme in Jombang” ujar pria yang meraih gelar doktor di Jerman ini.

Banyak hal yang menjadi bahan dialog pagi itu, terkait pendanaan program, pemicu keberhasilan program serta bagaimana merubah perilaku masyarakat untuk sadar dan mengerti akan kebersihan lingkungan.

Dr.Van Kongkoe juga sempat menanyakan apakah program STBM ini juga disupport oleh dana APBD. Hal tersebut dijawab dr.Suparyanto, Kepala Dinas Kesehatan Jombang. “Memang kita ada bantuan dari dana APBD sebesar 300 juta rupiah, namun yang kembali justru lebih besar hingga 1,7 Milyar. Ini berkat keseriusan masyarakat untuk mensukseskan program” tegasnya.

Sejak 2008 lalu, program STBM yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia, red) telah dijalankan di beberapa desa. Hasilnya, dari survey lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan, kasus diare yang ditemukan turun drastis. “Ini kurva penurunan terjadinya kasus diare di Jombang dari tahun 2008 sampai 2010” kata Suparyanto sembari menunjuk dinding yang digunakan sebagai layar proyektor.

Paparan Suparyanto membuat rombongan WSP Laos makin ingin tahu seluk beluk keberhasilan program STBM di kota santri. Terjerat rasa penasaran yang mendalam, rombongan melanjutkan untuk study lapangan di desa Temuwulan Perak. Di balai desa, mereka dipertemukan dengan kader lingkungan yang berhasil menggerakkan warga desa untuk tidak BAB sembarangan.

Sempat terjadi dialog panjang dengan para kader lingkungan di Temuwulan, sebelum akhirnya rombongan WSP Laos dan Kementrian RI meninggalkan Jombang untuk meneruskan perjalanan ke Surabaya. (Dedi_SJAM)

Jombang, 31 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Program SToPS atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan ODF (Open Defecation Free) atau tidak BAB di sembarang tempat yang telah dijalankan Kab.Jombang cukup menarik perhatian. Setelah pada 2010 lalu, Bill and Melinda Gates Foundation terjun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat penerapan program ini, kini giliran delegasi WSP (Water and Sanitation Program) Laos yang belajar ke Jombang, Kamis (31/3) pagi.

Rombongan delegasi WSP Laos tiba di kota santri didampingi oleh Kementrian Kesehatan RI dan perwakilan UNICEF Laos. Wakil Bupati Jombang, Widjono Soeparno menyambut hangat rombongan di ruang rapat Wabup ditemani jajaran Kepala Dinas.

Dr.Van Kongkeo, Deputy Director Champasack Provincial Health Department (setingkat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, red) yang memimpin rombongan membuka dialog dengan ucapan selamat pagi. “Selamat pagi, we are from Laos, need to learn everything about CTSL or STBM programme in Jombang” ujar pria yang meraih gelar doktor di Jerman ini.

Banyak hal yang menjadi bahan dialog pagi itu, terkait pendanaan program, pemicu keberhasilan program serta bagaimana merubah perilaku masyarakat untuk sadar dan mengerti akan kebersihan lingkungan.

Dr.Van Kongkoe juga sempat menanyakan apakah program STBM ini juga disupport oleh dana APBD. Hal tersebut dijawab dr.Suparyanto, Kepala Dinas Kesehatan Jombang. “Memang kita ada bantuan dari dana APBD sebesar 300 juta rupiah, namun yang kembali justru lebih besar hingga 1,7 Milyar. Ini berkat keseriusan masyarakat untuk mensukseskan program” tegasnya.

Sejak 2008 lalu, program STBM yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia, red) telah dijalankan di beberapa desa. Hasilnya, dari survey lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan, kasus diare yang ditemukan turun drastis. “Ini kurva penurunan terjadinya kasus diare di Jombang dari tahun 2008 sampai 2010” kata Suparyanto sembari menunjuk dinding yang digunakan sebagai layar proyektor.

Paparan Suparyanto membuat rombongan WSP Laos makin ingin tahu seluk beluk keberhasilan program STBM di kota santri. Terjerat rasa penasaran yang mendalam, rombongan melanjutkan untuk study lapangan di desa Temuwulan Perak. Di balai desa, mereka dipertemukan dengan kader lingkungan yang berhasil menggerakkan warga desa untuk tidak BAB sembarangan.

Sempat terjadi dialog panjang dengan para kader lingkungan di Temuwulan, sebelum akhirnya rombongan WSP Laos dan Kementrian RI meninggalkan Jombang untuk meneruskan perjalanan ke Surabaya. (Dedi_SJAM)

Jombang, 31 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Kondisi rumah tidak layak huni di Jombang yang mencapai 11.400 unit menjadi latar belakang kunjungan Deputi Perumahan Rakyat RI, Ir Jamil Anshari di Pendopo Jombang, Rabu (30/3) siang. Kehadiran rombongan dari Kementrian Perumahan Rakyat tersebut juga untuk mensosialisasikan program Kredit Pembangunan Rumah Swadaya (KPRS).

Dari hasil survey lapangan, kondisi rumah ridak layak huni di Jombang mencapai 11.400 unit dari total 74.340 rumah tangga miskin yang membutuhkan perbaikan segera. Kondisi ini belum termasuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah, salah satu program pemerintah daerah adalah pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 500 unit per tahun. Program ini berjalan hingga 2013. Program KPRS Mikro Bersubsidi yang digulirkan diharapkan dapat mewujudkan percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tahun 2008, anggaran sebesar 465 juta telah digelontorkan untuk perbaikan rumah sebesar 165 juta dan jalan lingkungan sebesar 300 juta di Kecamatan Plandaan. Sedangkan pada 2009, giliran Mojowarno yang digelontor dana 420 juta dengan rincian pembangunan 50 unit rumah sebesar 220 juta dan pembangunan jalan poros desa sebesar 200 juta rupiah.

Di tahun 2011 ini, rencananya Jombang juga akan mendapat kepastian bantuan dari Kementrian Perumahan Rakyat berupa stimulan prasarana, sarana dan utilitas umum yang diberikan kepada pengembang Puri Dharma Indah di Tunggorono.

Ir Jamil Anshari saat memberikan paparan di ruang Swagata Pendopo Jombang mengharapkan bantuan dana program KPRS dapat lebih dimaksimalkan. “Ini harapan kita semua agar masyarakat dengan penghasilan rendah dapat menikmati rumah yang layak huni” tegas Jamil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.05/Permen/M/2007, pemerintah memberikan bantuan subsidi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 10 juta dengan masa angsuran selama 4 tahun. Hal ini juga ditindaklanjuti dengan Permen No.20 tahun 2008 tentang tata cara subsidi perumahan melalui KPRS Mikro Bersubsidi.

Sampai tahun 2010 lalu telah dilakukan perbaikan rumah tidak layak melalui beberapa program seperti program gertak, P2SPP dan program PKP. (Dedi_SJAM)


Jombang, 31 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Kondisi rumah tidak layak huni di Jombang yang mencapai 11.400 unit menjadi latar belakang kunjungan Deputi Perumahan Rakyat RI, Ir Jamil Anshari di Pendopo Jombang, Rabu (30/3) siang. Kehadiran rombongan dari Kementrian Perumahan Rakyat tersebut juga untuk mensosialisasikan program Kredit Pembangunan Rumah Swadaya (KPRS).

Dari hasil survey lapangan, kondisi rumah ridak layak huni di Jombang mencapai 11.400 unit dari total 74.340 rumah tangga miskin yang membutuhkan perbaikan segera. Kondisi ini belum termasuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah, salah satu program pemerintah daerah adalah pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 500 unit per tahun. Program ini berjalan hingga 2013. Program KPRS Mikro Bersubsidi yang digulirkan diharapkan dapat mewujudkan percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tahun 2008, anggaran sebesar 465 juta telah digelontorkan untuk perbaikan rumah sebesar 165 juta dan jalan lingkungan sebesar 300 juta di Kecamatan Plandaan. Sedangkan pada 2009, giliran Mojowarno yang digelontor dana 420 juta dengan rincian pembangunan 50 unit rumah sebesar 220 juta dan pembangunan jalan poros desa sebesar 200 juta rupiah.

Di tahun 2011 ini, rencananya Jombang juga akan mendapat kepastian bantuan dari Kementrian Perumahan Rakyat berupa stimulan prasarana, sarana dan utilitas umum yang diberikan kepada pengembang Puri Dharma Indah di Tunggorono.

Ir Jamil Anshari saat memberikan paparan di ruang Swagata Pendopo Jombang mengharapkan bantuan dana program KPRS dapat lebih dimaksimalkan. “Ini harapan kita semua agar masyarakat dengan penghasilan rendah dapat menikmati rumah yang layak huni” tegas Jamil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.05/Permen/M/2007, pemerintah memberikan bantuan subsidi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 10 juta dengan masa angsuran selama 4 tahun. Hal ini juga ditindaklanjuti dengan Permen No.20 tahun 2008 tentang tata cara subsidi perumahan melalui KPRS Mikro Bersubsidi.

Sampai tahun 2010 lalu telah dilakukan perbaikan rumah tidak layak melalui beberapa program seperti program gertak, P2SPP dan program PKP. (Dedi_SJAM)


Jombang, 31 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Ini akan jadi kabar gembira bagi masyarakat yang belum mencatatkan peristiwa kelahirannya melebihi batas waktu 1 tahun. Karena pemerintah daerah telah mengajukan permohonan dispensasi kepada Dirjen Catatan Sipil. Dengan ini maka penduduk yang ingin membuat akta lahir, tak perlu menunggu putusan pengadilan.

“Pak Bupati yang mengajukan permohonan tersebut ke pusat, dispensasi pengurusan akta lahir diperpanjang sampai 31 Desember 2011” tegas Lely Agustin Kepala Dinas catatan Sipil Kab.Jombang. Dispensasi ini tertuang dalam Perbub (Peraturan Bupati) No.1 tahun 2011 tentang perpanjangan masa berlaku dispensasi pencatatan kelahiran.

Hampir sebulan, Perda (peraturan daerah) No.10 tahun 2010 yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan Perda No 24 tahun 2010 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil diberlakukan di kota santri.

Per tanggal 1 Maret lalu, 2 peraturan daerah tersebut resmi diberlakukan. Dengan diberlakukannya perda tersebut, masyarakat yang belum melaporkan peristiwa kependudukan (lahir,red) melebihi batas waktu 1 tahun, harusnya menunggu penetapan dari Pengadilan. Namun dengan adanya dispensasi ini, masyarakat hanya diwajibkan membayar denda tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

“Laporan kelahiran harus dilaporkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran, kalau lebih maka akan ada denda 100 ribu rupiah” tegas Lely Agustin Kepala Dinas catatan Sipil Kab.Jombang. Ketentuan tersebut disesuaikan dengan pasal 93 Perda No.10 tahun 2010. Perpanjangan dispensasi ini membuat warga masyarakat tak mau kehilangan kesempatan, hingga pemohon di Kantor Catatan Sipil sempat membludak beberapa waktu lalu.

Sanksi atau denda yang diberikan bervariasi tergantung jenis keterlambatan. Keterlambatan pelaporan kelahiran misalnya, denda yang dibebankan kepada pemohon jika melebihi 60 hari kerja sebesar 100 ribu. Denda pembetulan KTP melebihi waktu 30 hari kerja sebesar 15 ribu dan pembeltulan KK melebihi waktu 30 hari kerja sebesar 10 ribu rupiah. (Dedi_SJAM)


Jombang, 31 Maret 2011
Tim Liputan SJAM

Ini akan jadi kabar gembira bagi masyarakat yang belum mencatatkan peristiwa kelahirannya melebihi batas waktu 1 tahun. Karena pemerintah daerah telah mengajukan permohonan dispensasi kepada Dirjen Catatan Sipil. Dengan ini maka penduduk yang ingin membuat akta lahir, tak perlu menunggu putusan pengadilan.

“Pak Bupati yang mengajukan permohonan tersebut ke pusat, dispensasi pengurusan akta lahir diperpanjang sampai 31 Desember 2011” tegas Lely Agustin Kepala Dinas catatan Sipil Kab.Jombang. Dispensasi ini tertuang dalam Perbub (Peraturan Bupati) No.1 tahun 2011 tentang perpanjangan masa berlaku dispensasi pencatatan kelahiran.

Hampir sebulan, Perda (peraturan daerah) No.10 tahun 2010 yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan Perda No 24 tahun 2010 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil diberlakukan di kota santri.

Per tanggal 1 Maret lalu, 2 peraturan daerah tersebut resmi diberlakukan. Dengan diberlakukannya perda tersebut, masyarakat yang belum melaporkan peristiwa kependudukan (lahir,red) melebihi batas waktu 1 tahun, harusnya menunggu penetapan dari Pengadilan. Namun dengan adanya dispensasi ini, masyarakat hanya diwajibkan membayar denda tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

“Laporan kelahiran harus dilaporkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran, kalau lebih maka akan ada denda 100 ribu rupiah” tegas Lely Agustin Kepala Dinas catatan Sipil Kab.Jombang. Ketentuan tersebut disesuaikan dengan pasal 93 Perda No.10 tahun 2010. Perpanjangan dispensasi ini membuat warga masyarakat tak mau kehilangan kesempatan, hingga pemohon di Kantor Catatan Sipil sempat membludak beberapa waktu lalu.

Sanksi atau denda yang diberikan bervariasi tergantung jenis keterlambatan. Keterlambatan pelaporan kelahiran misalnya, denda yang dibebankan kepada pemohon jika melebihi 60 hari kerja sebesar 100 ribu. Denda pembetulan KTP melebihi waktu 30 hari kerja sebesar 15 ribu dan pembeltulan KK melebihi waktu 30 hari kerja sebesar 10 ribu rupiah. (Dedi_SJAM)


Jombang, 31 Maret 2011
Tim Liputan SJAM