JOMBANG

Kamis (7/4) pagi, ratusan petugas penjaga tanggul Sungai Brantas berbondong-bondong ke Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang. Kehadiran frontliner atau garda terdepan pengaman tanggul Brantas ini tak lain untuk menghadiri Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) DAS Brantas Berbasis Partisipatif yang digelar Bakesbangpolinmas.

Fungsi utama yang strategis sebagai sistem sosial dan lingkungan hidup menjadikan sungai Brantas mutlak membutuhkan pengawasan. DAS sepanjang kurang lebih 70,5 km tersebut melintasi 8 kecamatan yakni Bandarkedungmulyo, Megaluh, Kudu, Plandaan, Ploso, Tembelang, Kesamben, dan Ngusikan.

Agenda yang dihadiri oleh Bupati Suyanto, DPRD Komisi C dan perwakilan dari BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai tersebut dimulai pukul 10.00 WIB. Bupati Suyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelamatan dan pemeliharaan tanggul Brantas harus jadi yang utama jika tak mau jadi ancaman.

“Kalau terus ditambang, Brantas akan jadi ancaman bagi anak cucu kita” tegas Suyanto. Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan manajemen yang terpusat dan dikendalikan penuh oleh BBWS Sungai Brantas. “Manajemen pemeliharaan harus one river, one management” kata Suyanto.

Beberapa waktu lalu, Pemkab Jombang telah menandatangani MOU kesepakatan bersama terkait pengelolaan sumber daya air sungai Brantas bersama Perum Jasa Tirta dan BBWS di Selorejo Malang.

Hal ini karena Brantas disamping berfungsi sebagai sungai juga berfungsi sebagai pengendalian banjir, mengcover kebutuhan air minum dan industri. Bupati Suyanto juga menceritakan jejak rekam Sungai Brantas pada awal tahun 70-an dimana setiap tahun desa-desa yang ada disamping tanggul mengalami kebanjiran.

“Banjir ini bahkan sampai Kertosono dan Kediri, tidak hanya Jombang saja” kenang Suyanto. Sosialisasi yang diberikan pada Kelompok Masyarakat Jogo Tanggul ini merupakan bagian dari program pemberdayaan kelompok masyarakat di sekitar area tanggul. (Dedi_SJAM)

Jombang, 7 April 2011
Tim Liputan SJAM