Popular Post
- Ketahanan pangan nasional mulai rentan dan rapuh. Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati Jombang, Drs.H Suyanto, MM dalam Rapat Koordinasi...
- Pemisahan Rohman – Rohim, bayi kembar siam dempet pinggul asal Jombang sungguh menyita perhatian public. Bagaimana tidak, kedua bayi anak ...
- Persoalan tembakau memang tak hanya milik Jombang. Masalah pelik yang dialami para petani tembakau ini bahkan sudah menasional. Di kota sa...
- Lomba Tingkat III Pramuka Penggalang :Gotong Royong Dirikan Tenda Untuk mempersiapkan Pramuka Pengalang sebagai kader Bangsa yan...
- Kabupaten Jombang diawal tahun 2012 kembali berhasil mengukir prestasi ditingkat nasional. Penghargaan tersebut diraih oleh Pusat Informasi...
- Program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Jombang dimulai. Launching program ini dilaksanakan serentak di dua kecamatan...
- Prestasi membanggakan kembali diraih Bupati Jombang Drs. H. Suyanto MM yang telah terpilih sebagai salah satu kepala daerah di Indonesia y...
Pengunjung
ARSIP
-
▼
2011
(338)
-
▼
Agustus
(14)
- Wujud Nyata Program CSR dari PT. SUB pada Masyarakat
- Wujud Nyata Program CSR dari PT. SUB pada Masyarakat
- Lebaran, PNS Libur 9 Hari
- Lebaran, PNS Libur 9 Hari
- Lindungi Hak Anak, Jombang Segera KLA
- Lindungi Hak Anak, Jombang Segera KLA
- Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kawasan Makam G...
- Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kawasan Makam G...
- Tradisi Grebek Apem Tandai Awal Ramadhan
- Tradisi Grebek Apem Tandai Awal Ramadhan
- Bulan Ramadhan Tetap Harus Tingkatkan Kinerja
- Bulan Ramadhan Tetap Harus Tingkatkan Kinerja
- Tarawih Perdana Di Masjid Agung Baitul Mukminin A...
- Tarawih Perdana Di Masjid Agung Baitul Mukminin A...
-
▼
Agustus
(14)
Breaking News
Loading...
Senin, 22 Agustus 2011
Lindungi Hak Anak, Jombang Segera KLA
Minimnya perlindungan hak-hak sipil terhadap anak menjadi sorotan pemerintah. Terbukti, meskipun pemerintah telah megeluarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun kebijakan terkait ini terus digelontor. Salah satunya, kabupaten / kota layak anak (KLA). Program ini mensinergikan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tingkat II untuk melindungi hak-hak anak.
Untuk Kabupaten Jombang, advokasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) mulai digulirkan. Senin (22/8/11) siang, pemerintah propinsi melalui Badan PP dan KB Pemprov merumuskan itu di Ruang Soero Adiningrat. “Jombang menuju kabupaten layak anak, semoga bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain di Jatim,” kata DR. Sukesih, AptMARS, Kepala Badan PP dan KB Propinsi.
Beberapa kasus yang menimpa anak seperti kekerasan, pelecehan seksual dan hak sipil lain menurut Sukesih perlu dikendalikan. “Kami sudah menyiapkan 15 fasilitator sebagai pendamping kabupaten / kota di Jatim yang sedang dalam proses menuju KLA,” tambah Sukesih. Dengan menjadi kabupaten / kota layak anak, lanjutnya, minimalisasi terhadap pelanggaran hak-hak anak dapat terwujud.
Wabup Widjono yang mendampingi Kepala Badan PP dan KB menyatakan siap dan menyambut baik program pemerintah pusat tersebut. “Namun semua butuh bantuan dan kepedulian pimpinan SKPD terkait,” kata Wabup. Perlindungan hak-hak anak menurut Widjono memang mutlak dibutuhkan. Tentunya, agar anak-anak dibawah umur merasa terlindungi hak-haknya.
“Kami juga berterimakasih kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil karena akhir-akhir ini telah bekerja ekstra untuk memberikan akte kelahiran, ini juga bagian dari pemenuhan hak-hak sipil anak,” jelas mantan Sekdakab Jombang ini. Apalagi di era seperti sekarang ini, pengawalan terhadap hak-hak anak memang menjadi sebuah kebutuhan.
Menyusul 3 kota lain yang telah berstatus KLA yakni Surakarta, Pontianak dan Bandung, Kabupaten Jombang juga akan segera diresmikan sebagai kabupaten layak anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana RI pada 19 September 2011 mendatang. (Dedi_SJAM)
Jombang, 22 Agustus 2011
Tim Liputan Radio Suara Jombang AM
Untuk Kabupaten Jombang, advokasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) mulai digulirkan. Senin (22/8/11) siang, pemerintah propinsi melalui Badan PP dan KB Pemprov merumuskan itu di Ruang Soero Adiningrat. “Jombang menuju kabupaten layak anak, semoga bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain di Jatim,” kata DR. Sukesih, AptMARS, Kepala Badan PP dan KB Propinsi.
Beberapa kasus yang menimpa anak seperti kekerasan, pelecehan seksual dan hak sipil lain menurut Sukesih perlu dikendalikan. “Kami sudah menyiapkan 15 fasilitator sebagai pendamping kabupaten / kota di Jatim yang sedang dalam proses menuju KLA,” tambah Sukesih. Dengan menjadi kabupaten / kota layak anak, lanjutnya, minimalisasi terhadap pelanggaran hak-hak anak dapat terwujud.
Wabup Widjono yang mendampingi Kepala Badan PP dan KB menyatakan siap dan menyambut baik program pemerintah pusat tersebut. “Namun semua butuh bantuan dan kepedulian pimpinan SKPD terkait,” kata Wabup. Perlindungan hak-hak anak menurut Widjono memang mutlak dibutuhkan. Tentunya, agar anak-anak dibawah umur merasa terlindungi hak-haknya.
“Kami juga berterimakasih kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil karena akhir-akhir ini telah bekerja ekstra untuk memberikan akte kelahiran, ini juga bagian dari pemenuhan hak-hak sipil anak,” jelas mantan Sekdakab Jombang ini. Apalagi di era seperti sekarang ini, pengawalan terhadap hak-hak anak memang menjadi sebuah kebutuhan.
Menyusul 3 kota lain yang telah berstatus KLA yakni Surakarta, Pontianak dan Bandung, Kabupaten Jombang juga akan segera diresmikan sebagai kabupaten layak anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana RI pada 19 September 2011 mendatang. (Dedi_SJAM)
Jombang, 22 Agustus 2011
Tim Liputan Radio Suara Jombang AM
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
0 komentar:
Posting Komentar