Popular Post
Ketahanan pangan nasional mulai rentan dan rapuh. Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati Jombang, Drs.H Suyanto, MM dalam Rapat Koordinasi...- Pemisahan Rohman – Rohim, bayi kembar siam dempet pinggul asal Jombang sungguh menyita perhatian public. Bagaimana tidak, kedua bayi anak ...
Persoalan tembakau memang tak hanya milik Jombang. Masalah pelik yang dialami para petani tembakau ini bahkan sudah menasional. Di kota sa...
Lomba Tingkat III Pramuka Penggalang :Gotong Royong Dirikan Tenda Untuk mempersiapkan Pramuka Pengalang sebagai kader Bangsa yan...
Kabupaten Jombang diawal tahun 2012 kembali berhasil mengukir prestasi ditingkat nasional. Penghargaan tersebut diraih oleh Pusat Informasi...
Program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Jombang dimulai. Launching program ini dilaksanakan serentak di dua kecamatan...
Prestasi membanggakan kembali diraih Bupati Jombang Drs. H. Suyanto MM yang telah terpilih sebagai salah satu kepala daerah di Indonesia y...
Sabtu, 12 Maret 2011
Raperda Badan Penanggulangan Bencana Digodok DPRD
DPRD Kab.Jombang sedang menggodok rancangan peraturan daerah Badan Penanggulangan Daerah Kab.Jombang. Hal tersebut dilakukan mengingat peta wilayah Jombang dinilai rawan terjadi bencana.
Bupati Jombang yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Jombang Jum’at (11/3) siang, menyampaikan pandangan umum mengenai raperda Badan Penanggulangan Bencana yang saat ini sedang disusun oleh wakil rakyat.
“Kawasan Kabupaten Jombang yang rawan bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor memang membutuhkan Badan Penanggulangan Bencana, namun hal tersebut harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada” kata Suyanto.
Menurut Bupati Suyanto, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana akan berimbas pada penambahan anggaran belanja daerah untuk pembiayaan pegawai dan organisasi. Bila sudah diundangkan, lanjut Suyanto, maka harus menyesuaikan perda no.5 tahun 2008.
“Jelas konsekuensinya adalah bertambahnya anggaran belanja daerah untuk pembiayaan organisasi dan kelembagaan” ungkapnya.
Selain itu perlu dilakukan juga perubahan terhadap Badan Kesatuan Bangsa Politik Lintas Masyarakat atau Bakesbangpolinmas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok fungsi kelembagaan mengingat tupoksi penanggulangan bencana alam sampai saat ini masih menjadi tugas Bakesbangpolinmas.
“Harus disesuaikan, jadi tidak terkesan tumpang tindih tupoksinya dan harus ada penambahan peraturan pemerintah atau PP no.41 tahun 2007 yang mengatur tentang organisasi dan perangkat daerah serta peraturan menteri tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana” jelas Suyanto.
Dalam rapat paripurna tersebut Bupati juga menyampaikan pandangan umum tentang Raperda Pajak Mineral Bukan Logam dan penyampaian nota penjelasan Bupati tentang 7 Raperda. (Dedi_SJAM)
Jombang, 11 Maret 2011
Tim Liputan SJAM
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
0 komentar:
Posting Komentar