JOMBANG

Daftar Isian Pelaksanaan Angaran berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.

Penyerahan DIPA 2013 yang berlangsung di Ruang Bung Tomo (26/12/2012) oleh Bupati Jombang merupakan agenda penting karena menyangkut keuangan dan rencana pembangunan tahun depan dan sebagai tindak lanjut kegiatan penyerahan oleh Presiden di Jakarta, yang dilanjutkan di tingkat Provinsi Jawa Timur kepada para penerima DIPA yaitu instansi vertikal dan satuan kerja perangkat daerah yang lain. Bupati Jombang, Suyanto, dalam sambutannya antara lain adalah mengajak kepada kita semua untuk menggunakan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran (tidak mbendol mburi) seperti yang sering dialami pada tahun-tahun kemarin, sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonoomi. Kalau ada kelalaian dalam penggunaan anggaran maka pertumbuhan ekonomi terhambat, berarti peningkatan kesejahteraan rakyat juga terganggu dan terhambat.

Adapun kondisi APBN tahun 2013 sebesar Rp. 1.683 Trilyun yang terbagi untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sedangkan sejumlah Rp. 528,6 Trilyun dialokasikan ke daerah. Diharapkan dengan adanya prosentase anggaran untuk alokasi di daerah maka target pengurangan angka pengangguran dari 6,4% sampai dengan 6,6% di tahun 2012 menjadi turun 5,8% sampai dengan 6,1% di tahun 2013 mendatang. Kabupaten Jombang mendapatkan DIPA pada tahun 2013  untuk 55 satker sejumlah Rp. 419.808.835.000,-. Dana tersebut untuk instansi vertikal dan satker tertentu. “Selamat bekerja, selamat bertugas, mari kita sukseskan RKPD dan APBD tahun 2013, semoga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi nanti untuk bersama-sama kita pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang khususnya.” kata  Buapati Jombang, Suyanto.

Sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat agar para penerima DIPA tidak boleh diwakilkan maka di Kabupaten Jombang, sejumlah 6 satker akan diundang kembali untuk menerima DIPA pada kesempatan yang lain. (aries_SJAM)

Jombang, 26 Desember 2012