JOMBANG

Satu lagi penghargaan nasional kembali diraih kota santri. Jombang secara resmi menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA. KLA merupakan sistem pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Pemkab Jombang memang serius dalam mengimplementasikan program ini. Serius, karena untuk dapat melaksanakan program yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan diperlukan adanya rumusan Rencana Aksi Daerah yang proses perumusannya dilakukan partisipatif dan melibatkan banyak pihak.

Kinerja Pemkab akhirnya dihadiahi sebuah penghargaan bergengsi tingkat nasional, KLA. Rabu (3/10/12) siang, Bupati Suyanto menerima penghargaan secara langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar.

“Penghargaan ini tentu saja memiliki nilai prestisius yang tinggi dimana kami memberikan ini kepada kabupaten / kota yang memang kami nilai layak untuk disebut sebagai kabupaten / kota layak anak,” tegas Linda dihadapan Bupati dan Walikota yang hadir.

“Penghargaan ini bukanlah akhir dari segalanya, namun justru awal untuk membuat suatu perubahan terhadap kabupaten / kota untuk lebih memiliki keberpihakan terhadap hak-hak anak,” tegas istri Agum Gumelar ini.

Bupati Suyanto begitu antusias saat menerima penghargaan KLA untuk kategori pratama ini. “Layak anak saya pikir selama ini orang masih melihat dari sisi fisik, fasilitas, dari segi sarana dan prasarana saja. Padahal, layak ini tidak hanya sekedar ketersediaan sarana, namun juga terkait aturan, kebijakan yang tentunya berpihak pada kepentingan anak,” tambah Suyanto.

Menurut Bupati yang telah memimpin Jombang selama dua periode ini, Jombang telah membuat prioritas khusus dalam aturan yang berkaitan langsung dengan kepentingan anak. “Katakanlah semacam Children Crisis Center yang memberikan perlindungan terhadap anak bahkan sampai program-program yang ada pada SKPD terutama yang ada di BPPKB,” ujarnya.

“Anak jangan sampai kehilangan masa pertumbuhannya karena hal-hal yang mengandung traumatic yang diakibatkan oleh orang dewasa. Anak juga jangan dipaksa untuk pembelajaran yang bukan proporsinya, harus ada ruang bermain, ruang bereksplorasi yang pasti anak harus kita lindungi,” tambah Suyanto.

Kabupaten Jombang juga sedang menggodok program wajib belajar minimal 12 tahun. “Ada 7.600 bosda yang kita alokasikan dari APBD propinsi dan kabupaten untuk 17.600 siswa SLTA yang ada di SMU,SMK dan MA, kita prioritaskan untuk orang-orang yang tidak mampu,” tegas Bupati. (Dedi_SJAM)