JOMBANG

Kamis (17/11/2011) pagi, suasana halaman depan kantor Dinsosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Jombang begitu mencekam. Pasalnya, ratusan massa dari FPR (Front Perjuangan Rakyat) melancarkan aksi demo. Sama seperti aksi sebelumnya, tuntutan untuk menaikkan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Jombang terus menyeruak. Selain itu, massa yang berjubel hingga memacetkan arus lalu lintas ini juga menuntut penghapusan sistem kontrak yang dinilai sangat tak berpihak pada kaum buruh.

"UMK harusnya dapat memenuhi kebutuhan buruh untuk hidup layak sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak,red)," tegas Lukman Hakim koordinator aksi. Massa yang kadung kecewa terhadap putusan pemerintah juga menuntut pencabutan UUK No.13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.17 tahun 2005. FPR juga menilai kredibilitas dewan pengupahan Jombang patut dipertanyakan. Pasalnya, keberadaan lembaga tersebut justru berpihak pada investor bukan pada buruh. "Kita justru tidak dibela, kaum buruh justru diperlakukan semena-mena," tambahnya.

Serupa dengan Lukman, Badik aktivis yang juga vokalis band underground yang lekat dengan kaum minoritas menilai survey yang dilakukan dewan pengupahan dalam menentukan KHL terkesan sekenanya, terbukti besaran UMK buruh jauh dari kesan sejahtera. "Apakah adil kami sebagai buruh mendapat upah yang belum memenuhi kebutuhan kami, padahal kami bekerja dengan maksimal," kecamnya.

Saat ratusan pendemo berorasi sembari membentang poster, perwakilan dari FPR bernegosiasi dan hearing dengan depan pengupahan di dalam kantor Dinsosnakertrans. Puluhan aparat kepolisian pun berjaga-jaga di area demonstrasi. Tak mau kecolongan, puluhan korps seragam cokelat ini nampak berjejer sampai di jalan depan RSUD Jombang untuk mensterilkan lokasi. Massa menuntut, besaran UMK Jombang naik menjadi 1,6 juta atau lebih dari 1 juta dari sebelumnya yang masih dibawah kisaran 1 juta. Puas menyalurkan aspirasinya, ratusan massa itu pun membubarkan diri. (Dedi_Radio Suara Jombang AM)