JOMBANG

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu murni untuk masyarakat, bukan untuk birokrat. Pernyataan tersebut diungkapkan Drs. Sidiq Wiyoto, Kepala BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur. Ia mengaskan hal itu saat membuka Bimbingan Teknis Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan) di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (18/5/11) pagi.

Menurut Sidiq, pengawasan internal harus diberlakukan di setiap SKPD dalam memantau pengelolaan keuangan mengingat dana APBD sebenarnya adalah untuk rakyat. Itupun harus sesuai dengan standar SPIP yang telah disahkan oleh pemerintah pusat pada 7 Oktober 2010 lalu.

“Mengelola anggaran bukan hanya sekadar terima uang lalu dibelanjakan saja,” tegasnya. Namun, lanjut Sidiq, bagaimana pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, itu yang penting. Sehingga laporan keuangan yang dilaporkan tidak ganjil. Serta jauh dari kesan korupsi.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat justru lebih tajam dari BPK. “Pastinya lebih tajam dan kritis, itulah masyarakat kita sekarang,” tuturnya. Ini membuktikan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan merupakan syarat mutlak dan harus segera diberlakukan.

Bintek yang digelar sampai 6 angkatan ini diikuti oleh sekitar 240 PNS yang memimpin SKPD, tujuannya tak lain untuk menyusun petunjuk pelaksanaan SPIP di sektor pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Tahun ini, Jombang mendapat predikat WDP atau Wajar Dengan Pengecualian dalam hal mengelola keuangan. Menurun dari tahun lalu, yang berhasil menyabet predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. (Dedi_SJAM)

Jombang, 18 Mei 2011
Tim Liputan SJAM