JOMBANG

Pengentasan kemiskinan, satu dari puluhan masalah yang segera diselesaikan pemerintah. Dalam “scoupe” yang lebih kecil, pemerintah daerah juga memperkecil angka keluarga miskin yang saat ini mencapai 74.340 keluarga di Jombang. Pengentasan kemiskinan dijanjikan jadi prioritas utama.

Begitu yang dikatakan M.Munif Kusnan, Sekdakab Jombang sekaligus Wakil Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah. Hal itu diungkapkan Munif, ketika membuka orientasi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) di ruang Bung Tomo, Rabu (25/5/11) siang.

Dari jumlah total keluarga miskin tersebut, sekitar 11 ribu keluarga masuk kategori sangat miskin. “Jumlah ini yang harus ditekan dengan beberapa program seperti UPPKS,” tegas Munif kepada kader dan penyuluh KB yang hadir.

Beberapa program pengentasan kemiskinan yang secara jangka panjang dapat mengurangi keluarga miskin di daerah telah digulirkan oleh pemerintah. Misal, PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan, Gerdu Taskin, PPIP dan terakhir dana pemberdayaan masyarakat eks penambang pasir yang mencapai 1 Milyar.

“Itu secara tidak langsung mengurai angka kemiskinan, meskipun dalam waktu yang tidak singkat,” tutur Munif. Keprihatinan mantan Kepala BKD Jombang ini memuncak saat mengetahui dana anggaran untuk menutup biaya pengobatan masyarakat miskin melalui SPM (surat pernyataan miskin) terbilang besar.

“Ini jadi fokus pemerintah saat ini, serta mengurangi perilaku konsumtif masyarakat,” pungkas Munif menutup sambutannya. Dalam pertemuan kader dan penyuluh KB tersebut, turut hadir perwakilan dari BPR Jatim yang siap memfasilitasi modal UPPKS di kota santri. (Dedi_SJAM)

Jombang, 25 Mei 2011
Tim Liputan SJAM