JOMBANG

Doa Dan Tahlil Di Ponpes Tebuireng Jombang

Iring-iringan kendaraan rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, sejumlah menteri, gubernur Jatim dan Bupati Jombang Nyono Suharli keluar dari Pendopo Pemkab Jombang pukul 19.00 WIB. Presiden dan rombongan  menghadiri acara Haul atau peringatan meninggalnya KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jatim, Jumat (3/1) malam.

Presiden yang menggunakan busana sarung motif kotak-kotak dipadu dengan baju koko warta putih dan  mengenakan peci hitam, tiba di Ponpes Tebuireng sekira pukul 19.30 WIB diiringi Shalawat Nabi dari jamaah yang hadir. Presiden  disambut KH Solahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur yang juga pengasuh Tebuireng, bersama Ibu Shinta Nuriyah Abddurrahman Wahid, serta para kyai  termasuk KH. Azis Mansur.

Dalam acara doa dan tahlil dipimpin KH Masduqi Al Hafidz itu tampak hadir pula  Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendikbud M. Nuh, Seskab Dipo Alam, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Mendagri Gamawan Fauzi.

Adapun tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang hadir, antara lain KH A. Waris Illyas dari Ponpes An Nuqayah Sumenep, KH Ubaidillah Faqih Ponpes Langitan Tuban, KH Anwar Manshur Ponpes Lirboyo Kediri, KH Maimun Zubair Ponpes Sarang Rembang, KH Nurul Huda Djazuli Ponpes Ploso Kediri, KH Dimyati Romly Ponpes Darul Ulum Jombang, KH Imam Haromain Ponpes Denanyar Jombang, dan KH Hasib Wahab Ponpes Tambakberas Jombang.

Selain itu juga hadir ribuan pengunjung yang tampak antusias untuk mengikuti acara haul ke 4 Gus Dur. Ribuan warga berjubel dari luar pintu hingga di dalam Pondok Tebuireng. Di luar pondok, masyarakat berjubel di pinggir jalan, sementara aparat kepolisian membuat barisan pengamanan.

Ribuan warga berjubel dari luar pintu hingga di dalam Pondok Tebuireng. Di luar pondok, masyarakat berjubel di pinggir jalan, sementara aparat kepolisian membuat barisan pengamanan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan lima pemikiran fundamental mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat memberikan sambutan haul (peringatan wafatnya) ke-4 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

"Lima pemikiran besar beliau hampir semuanya masih relevan, hampir semuanya ini menjadi amanah dan agenda sepanjang masa," tutur Presiden Yudhoyono.

Presiden mengatakan bahwa lima pemikiran Gus Dur tersebut merupakan intisari dari pembicaraannya secara pribadi dengan Gus Dur saat dirinya menjadi menteri presiden ke-4 tersebut.

Pertama, menurut Presiden Yudhoyono, Gus Dur menginginkan agar Indonesia menjadi negara majemuk yang rukun.

"Kedua, beliau sangat gigih dan bahkan mengawali era kepresiden untuk menghilangkan diskriminasi dengan alasan apa pun. Saya sekarang melanjutkan apa yang dicita-citakan, ini sangat penting," tutur Presiden.

Ketiga, Gus Dur mengharapkan peran masyarakat yang partisipatif dan mengurangi peran negara yang dominan.

Menurut Presiden SBY, saat ini memang sudah tidak lagi berada dalam sistem otoritarian. Namun, sayangnya masih terdapat pola pikir otoriter dalam masyarakat. Untuk itu, perlu terus mendorong masyarakat yang partisipatif.

Keempat, negara tidak boleh mengontrol pikiran rakyatnya. "Bagi masyarakat yang sudah matang dan arif menggunakan haknya, negara memberikan ruang kepada mereka karena masyarakat sudah matang," tuturnya.

Menurut Presiden, dalam masyarakat yang telah matang, warga negara menyadari batas-batas kebebasannya. Kendati demikian, pada masa transisi, selalu ada ekses dalam mengekspresikan kebebasannya.

Kelima, menurut Presiden Yudhoyono, Gus Dur menginginkan hubungan sipil dan militer yang sehat. "Masing-masing mengerti di mana domainnya," tutur Presiden.

Ini berarti militer tidak boleh mendominasi sipil. Namun, sipil juga harus mengetahui batas-batas wilayahnya.

Presiden mencontohkan militer tidak boleh memaklumatkan perang. Perang hanya boleh dinyatakan oleh Presiden dan dengan persetujuan DPR RI. Namun, pada saat perang, militerlah yang melakukan operasi perencanaan dan serangan, sipil tidak boleh mencampuri. (wati_radio suara jombang)

Jombang, 3 Januari 2014

Radio Suara Jombang