JOMBANG

Melambungnya harga  kebutuhan pokok dibulan ramadhan dan jelang lebaran tahun ini  menyulitkan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhinya.  Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang melalui  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Dinsosnakertrans) menggelar pasar murah. 

Mengantisipasi menipisnya persediaan darah selama bulan suci Ramadan, UTD (Unit Transfusi Darah) PMI Kabupaten Jombang membuka gerai donor darah di swalayan. Bukan itu saja, PMI juga melakukan donor darah massal di sejumlah gereja. Dari terobosan tersebut, stok darah di PMI Jombang hingga hari ini aman.

Kepala UTD PMI Kabupaten Jombang, dr Ivan Rovian menjelaskan, setiap memasuki bulan suci Ramadan, jumlah pendonor selalu mengalami penurunan. Jika hari biasa, jumlah pendonor mencapai 40 sampai 50 orang per hari.

Namun setiap memasuki bulan puasa, jumlah pendonor darah tersebut turun drastis, yakni hanya 5 sampai 15 orang saja per hari. Jika kondisi itu dibiarkan, PMI khawatir stok darah akan menipis bahkan berkurang. "Donor darah di swalayan  dan gereja itu telah dilakukannya sejak memasuki awal ramadhan ini", tuturnya.

Tidak ingin kasus bentrok FPI di Kendal Jawa Tengah merembet ke Jombang, Kapolres Jombang, AKBP Tri Bisono Soemiharso mengimbau dengan tegas agar ormas tidak melakukan sweeping selama bulan suci Ramadan di Jombang. Sebab, ormas yang melakukan aksi sweeping tanpa pemberitahuan kepada kepolisian akan menimbulkan konflik di masyarakat.

"Jika memang ada pelanggaran, laporkan saja kepada kami. Biar polisi yang bertindak, karena ini memang menjadi wewenang kepolisian. Jika ada ormas yang nekad melakukan sweeping, maka akan kita ambil tindakan tegas," kata Kapolres Tri Bisono, Selasa (23/7/2013).

Di bulan Ramadhan 1434H yang penuh berkah ini, Kabupaten Jombang kembali mendapatkan anugerah yaitu Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Madya. Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders termasuk masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Untuk mewujudkan KLA perlu diperkokoh kemitraan pemerintah dengan para pelaku lain yang akan memberikan kontribusi yang unik. Selain itu, melalui kemitraan dan partisipasi ini akan mendorong pemanfaatan segala jalur partisipasi untuk mensejahterahkan dan meningkatkan perlindungan hak anak. Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya.