Popular Post

Pengunjung

  • Breaking News
    Loading...
    Rabu, 03 Oktober 2012

    Kabupaten Jombang KLA Pratama 2012

    Bupati Suyanto Menerima Penghargaan KLA Pratama
    Satu lagi penghargaan nasional kembali diraih kota santri. Jombang secara resmi menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA. KLA merupakan sistem pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

    Pemkab Jombang memang serius dalam mengimplementasikan program ini. Serius, karena untuk dapat melaksanakan program yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan diperlukan adanya rumusan Rencana Aksi Daerah yang proses perumusannya dilakukan partisipatif dan melibatkan banyak pihak.

    Kinerja Pemkab akhirnya dihadiahi sebuah penghargaan bergengsi tingkat nasional, KLA. Rabu (3/10/12) siang, Bupati Suyanto menerima penghargaan secara langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar.

    “Penghargaan ini tentu saja memiliki nilai prestisius yang tinggi dimana kami memberikan ini kepada kabupaten / kota yang memang kami nilai layak untuk disebut sebagai kabupaten / kota layak anak,” tegas Linda dihadapan Bupati dan Walikota yang hadir.

    “Penghargaan ini bukanlah akhir dari segalanya, namun justru awal untuk membuat suatu perubahan terhadap kabupaten / kota untuk lebih memiliki keberpihakan terhadap hak-hak anak,” tegas istri Agum Gumelar ini.

    Bupati Suyanto begitu antusias saat menerima penghargaan KLA untuk kategori pratama ini. “Layak anak saya pikir selama ini orang masih melihat dari sisi fisik, fasilitas, dari segi sarana dan prasarana saja. Padahal, layak ini tidak hanya sekedar ketersediaan sarana, namun juga terkait aturan, kebijakan yang tentunya berpihak pada kepentingan anak,” tambah Suyanto.

    Menurut Bupati yang telah memimpin Jombang selama dua periode ini, Jombang telah membuat prioritas khusus dalam aturan yang berkaitan langsung dengan kepentingan anak. “Katakanlah semacam Children Crisis Center yang memberikan perlindungan terhadap anak bahkan sampai program-program yang ada pada SKPD terutama yang ada di BPPKB,” ujarnya.

    “Anak jangan sampai kehilangan masa pertumbuhannya karena hal-hal yang mengandung traumatic yang diakibatkan oleh orang dewasa. Anak juga jangan dipaksa untuk pembelajaran yang bukan proporsinya, harus ada ruang bermain, ruang bereksplorasi yang pasti anak harus kita lindungi,” tambah Suyanto.

    Kabupaten Jombang juga sedang menggodok program wajib belajar minimal 12 tahun. “Ada 7.600 bosda yang kita alokasikan dari APBD propinsi dan kabupaten untuk 17.600 siswa SLTA yang ada di SMU,SMK dan MA, kita prioritaskan untuk orang-orang yang tidak mampu,” tegas Bupati. (Dedi_SJAM)

    Jakarta, 3 Oktober 2012
    Radio Suara Jombang AM 792 Khz

    Kabupaten Jombang KLA Pratama 2012

    Bupati Suyanto Menerima Penghargaan KLA Pratama
    Satu lagi penghargaan nasional kembali diraih kota santri. Jombang secara resmi menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA. KLA merupakan sistem pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

    Pemkab Jombang memang serius dalam mengimplementasikan program ini. Serius, karena untuk dapat melaksanakan program yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan diperlukan adanya rumusan Rencana Aksi Daerah yang proses perumusannya dilakukan partisipatif dan melibatkan banyak pihak.

    Kinerja Pemkab akhirnya dihadiahi sebuah penghargaan bergengsi tingkat nasional, KLA. Rabu (3/10/12) siang, Bupati Suyanto menerima penghargaan secara langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar.

    “Penghargaan ini tentu saja memiliki nilai prestisius yang tinggi dimana kami memberikan ini kepada kabupaten / kota yang memang kami nilai layak untuk disebut sebagai kabupaten / kota layak anak,” tegas Linda dihadapan Bupati dan Walikota yang hadir.

    “Penghargaan ini bukanlah akhir dari segalanya, namun justru awal untuk membuat suatu perubahan terhadap kabupaten / kota untuk lebih memiliki keberpihakan terhadap hak-hak anak,” tegas istri Agum Gumelar ini.

    Bupati Suyanto begitu antusias saat menerima penghargaan KLA untuk kategori pratama ini. “Layak anak saya pikir selama ini orang masih melihat dari sisi fisik, fasilitas, dari segi sarana dan prasarana saja. Padahal, layak ini tidak hanya sekedar ketersediaan sarana, namun juga terkait aturan, kebijakan yang tentunya berpihak pada kepentingan anak,” tambah Suyanto.

    Menurut Bupati yang telah memimpin Jombang selama dua periode ini, Jombang telah membuat prioritas khusus dalam aturan yang berkaitan langsung dengan kepentingan anak. “Katakanlah semacam Children Crisis Center yang memberikan perlindungan terhadap anak bahkan sampai program-program yang ada pada SKPD terutama yang ada di BPPKB,” ujarnya.

    “Anak jangan sampai kehilangan masa pertumbuhannya karena hal-hal yang mengandung traumatic yang diakibatkan oleh orang dewasa. Anak juga jangan dipaksa untuk pembelajaran yang bukan proporsinya, harus ada ruang bermain, ruang bereksplorasi yang pasti anak harus kita lindungi,” tambah Suyanto.

    Kabupaten Jombang juga sedang menggodok program wajib belajar minimal 12 tahun. “Ada 7.600 bosda yang kita alokasikan dari APBD propinsi dan kabupaten untuk 17.600 siswa SLTA yang ada di SMU,SMK dan MA, kita prioritaskan untuk orang-orang yang tidak mampu,” tegas Bupati. (Dedi_SJAM)

    Jakarta, 3 Oktober 2012
    Radio Suara Jombang AM 792 Khz

    KPP-PA Beri Penghargaan Bagi Kota Layak Anak



    Menteri PP-PA Serahkan Penghargaan Pada Bupati Jombang
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) memberikan penghargaan Kabupaten/Kota menuju Layak Anak (KLA) di Jakarta, Rabu (03/10). Dalam kesempatan yang sama, juga diberikan penghargaan atas Penerbitan Kebijakan Daerah terkait pemberian Akta Kelahiran Bebas Bea dalam berbagai kategori kepada sejumlah kota/kabupaten yang telah mengedepankan pembangunan KLA dengan baik.

    Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, penghargaan KLA diberikan kepada kabu­paten/ kota yang sistem pem­bangunan kotanya meng­in­tegrasikan komitmen dan sum­berdaya pemerintah, mas­ya­rakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebi­ja­kan, program dan kegiatan un­tuk pemenuhan hak-hak anak. Pemberian penghargaan ini memang merupakan sesuatu yang prestise dan membawa kebanggaan tersendiri.

    “Namun, penghargaan ini bukan merupakan tujuan akhir. Justru dengan adanya penghargaan ini para kepala daerah semakin tertantang untuk lebih memperhatian secara serius masalah tumbuh kembang dan perlindungan anak," kata Linda kepada politikindonesia.com, usai memberikan penghargaan tersebut kepada sejumlah walikota dan bupati.

    Menurut Linda, kegiatan yang sudah diselenggarakan 6 tahun berturut-turut itu, tahun ini terasa istimewa ditengah begitu kuatnya keinginan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak, khususnya melalui pencanangan KLA. Karena tahun ini sudah ada 100 kabupaten/kota yang mencanangkan KLA. Sebanyak 40 kabupaten/kota di antaranya meraih penghargaan ini.

    “Para peraih penghargaan dianggap secara mandiri meningkatkan tumbuh kembang dan perlindungan anak di wilayahnya masing-masing dalam rangka memenuhi hak anak. Salah satunya hak iti adalah hak atas identitas berupa akta kelahiran yang merupakan hak dasar setiap anak," ungkap Linda.

    Diungkapkan, selama ini sejumlah kota sudah ditetepkan sebagai KLA. Di antaranya Sidoarjo, Surakarta, Gorontalo dan sejumlah kota di daerah Indonesia. KLA yang dikembangkan di Indonesia saat ini baru di kota-kota kecil yang banyak tidak memiliki masalah. KLA sendiri merupakan kota yang bisa memberikan kesan aman, nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

    "Saat ini KLA Indonesia sudah menjadi bagian dari jaringan KLA internasional Asia Pasifik Layak Anak. Di antaranya Australia, Jepang, Hongkong, Brazil, Nepal, Bangladesh dan Malaysia. Selain itu KLA Indonesia juga aktif menciptakan jaringan bilateral dengan negara Spanyol, Vietnam, Jepang dan Korea," tegas Linda.

    Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kabupaten/kota menuju KLA, lanjut Linda, jumlah kabupaten/kota yang menyusun kebijakan daerah terkait pemberian akta kelahiran gratis juga mengalami peningkatan pesat, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas, hingga tahun 2011 ada 244 kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan daerah bagi pemberian akta kelahiran gratis.

    “Pada tahun ini bertambah 33 kabupaten/kota yang mempunyai komitmen kuat untuk memberikan akta kelahiran gratis bagi anak-anak. Jadi hingga tahun ini, sudah lebih dari setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kebijakan pemberian akta kelahiran gratis," ujarnya.

    Dijelaskan, penghargaan itu terdiri dari beberapa kategori. Yaitu, pertama, Nindya yang diberikan kepada 3 kota (Surakarta, Surabaya dan Denpasar) dan 1 kabupaten (Badung, Bali). Kedua, kategori Madya diberikan kepada 4 kota (Padang, Sukabumi, Yogyakarta dan Magelang) serta 7 kabupaten (di antaranya Tulungangung, Malang, Kudus dan Sidoarjo).

    “Sementara kategori ketiga, Pratama diberikan kepada 7 kota (di antaranya Malang, Sragen, Sleman dan Pariaman) dan 15 kabupaten (di antaranya Wonosobo, Jombang, Kebumen dan, Gorontalo. Kategori keempat yaitu Ternominasi dan Apresiasi Khusus diberikan kepada 2 kota (Kupang dan Ambon) serta 1 kabupaten (Sintang)," paparnya (Dedi_SJAM)

    Jakarta, 3 Oktober 2012
    Radio Suara Jombang AM 792 Khz

    KPP-PA Beri Penghargaan Bagi Kota Layak Anak



    Menteri PP-PA Serahkan Penghargaan Pada Bupati Jombang
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) memberikan penghargaan Kabupaten/Kota menuju Layak Anak (KLA) di Jakarta, Rabu (03/10). Dalam kesempatan yang sama, juga diberikan penghargaan atas Penerbitan Kebijakan Daerah terkait pemberian Akta Kelahiran Bebas Bea dalam berbagai kategori kepada sejumlah kota/kabupaten yang telah mengedepankan pembangunan KLA dengan baik.

    Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, penghargaan KLA diberikan kepada kabu­paten/ kota yang sistem pem­bangunan kotanya meng­in­tegrasikan komitmen dan sum­berdaya pemerintah, mas­ya­rakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebi­ja­kan, program dan kegiatan un­tuk pemenuhan hak-hak anak. Pemberian penghargaan ini memang merupakan sesuatu yang prestise dan membawa kebanggaan tersendiri.

    “Namun, penghargaan ini bukan merupakan tujuan akhir. Justru dengan adanya penghargaan ini para kepala daerah semakin tertantang untuk lebih memperhatian secara serius masalah tumbuh kembang dan perlindungan anak," kata Linda kepada politikindonesia.com, usai memberikan penghargaan tersebut kepada sejumlah walikota dan bupati.

    Menurut Linda, kegiatan yang sudah diselenggarakan 6 tahun berturut-turut itu, tahun ini terasa istimewa ditengah begitu kuatnya keinginan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak, khususnya melalui pencanangan KLA. Karena tahun ini sudah ada 100 kabupaten/kota yang mencanangkan KLA. Sebanyak 40 kabupaten/kota di antaranya meraih penghargaan ini.

    “Para peraih penghargaan dianggap secara mandiri meningkatkan tumbuh kembang dan perlindungan anak di wilayahnya masing-masing dalam rangka memenuhi hak anak. Salah satunya hak iti adalah hak atas identitas berupa akta kelahiran yang merupakan hak dasar setiap anak," ungkap Linda.

    Diungkapkan, selama ini sejumlah kota sudah ditetepkan sebagai KLA. Di antaranya Sidoarjo, Surakarta, Gorontalo dan sejumlah kota di daerah Indonesia. KLA yang dikembangkan di Indonesia saat ini baru di kota-kota kecil yang banyak tidak memiliki masalah. KLA sendiri merupakan kota yang bisa memberikan kesan aman, nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

    "Saat ini KLA Indonesia sudah menjadi bagian dari jaringan KLA internasional Asia Pasifik Layak Anak. Di antaranya Australia, Jepang, Hongkong, Brazil, Nepal, Bangladesh dan Malaysia. Selain itu KLA Indonesia juga aktif menciptakan jaringan bilateral dengan negara Spanyol, Vietnam, Jepang dan Korea," tegas Linda.

    Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kabupaten/kota menuju KLA, lanjut Linda, jumlah kabupaten/kota yang menyusun kebijakan daerah terkait pemberian akta kelahiran gratis juga mengalami peningkatan pesat, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas, hingga tahun 2011 ada 244 kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan daerah bagi pemberian akta kelahiran gratis.

    “Pada tahun ini bertambah 33 kabupaten/kota yang mempunyai komitmen kuat untuk memberikan akta kelahiran gratis bagi anak-anak. Jadi hingga tahun ini, sudah lebih dari setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kebijakan pemberian akta kelahiran gratis," ujarnya.

    Dijelaskan, penghargaan itu terdiri dari beberapa kategori. Yaitu, pertama, Nindya yang diberikan kepada 3 kota (Surakarta, Surabaya dan Denpasar) dan 1 kabupaten (Badung, Bali). Kedua, kategori Madya diberikan kepada 4 kota (Padang, Sukabumi, Yogyakarta dan Magelang) serta 7 kabupaten (di antaranya Tulungangung, Malang, Kudus dan Sidoarjo).

    “Sementara kategori ketiga, Pratama diberikan kepada 7 kota (di antaranya Malang, Sragen, Sleman dan Pariaman) dan 15 kabupaten (di antaranya Wonosobo, Jombang, Kebumen dan, Gorontalo. Kategori keempat yaitu Ternominasi dan Apresiasi Khusus diberikan kepada 2 kota (Kupang dan Ambon) serta 1 kabupaten (Sintang)," paparnya (Dedi_SJAM)

    Jakarta, 3 Oktober 2012
    Radio Suara Jombang AM 792 Khz